THONTOWI JAUHARI FORUM

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR-RI Pemilu 2009 PAN DAPIL JATENG

2008-10-02T22:14:00.003+07:00

DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DPR RI

PARTAI AMANAT NASIONAL
DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH

DAPIL : JATENG I

1 ARIF MUSTAFA

2 H. NURHADI MOESTOFA, SH, M.Si

3 DRS. AZHAR SOPHYAN

4 SUPARJI

5 ALVIN LIE LING PIAO

6 BUDI SUSANTI, SH

7 DRS. H. CAHYANTO

8 IR. H. S. M. TATAG ANGGORO

9 IR. H. SYAIFUL HIDAYAT

DAPIL : JATENG II

1 H. NASRULLAH, S.Ip

2 KUSHERYUWONO

3 Hj. INDAHWATI, SE, MM

4 HASAN FATONI

5 Drs. FARIED BUSTOMY, SH

6 ERY SUSANTI

7 R. PRIYA HANDANA ( PRIYO ABDURRAHMAN)

DAPIL : JATENG III

1 SRI WULANDARI (WULAN GURITNO)

2 SUMARSONO, SE, M.Si

3 MOHAMMAD NASIH, M.Si

4 MARSEKAL I TNI (PURN) DRS. H. SRI DJOKO SUMASTOWO

5 WISNO BROTO

6 AGUS RASMANTO

7 MUHAMMAD BAHRUDDIN

8 YULHENDRI

9 PARAMITA ATIKA PUTRI, SE

10 AHMAD FADILAH

DAPIL : JATENG IV

1 ABDUL ROZAQ RAIS

2 Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN

3 TUTI INDARSIH LOEKMAN SOETRISNO

4 DYAH KARTIKA RINI

5 H.M. SODIQIN

6 Drs. SUKIRMAN

7 FENI PUTRI

8 PRAWASONO, SH, MM

DAPIL : JATENG V

1 Dr. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM

2 MUHAMMAD THORIQ

3 DRA. HJ. SRI GUNARSI, SH,MH

4 MOHAMMAD HATTA

5 MADIASTUTI NEW

6 G. CONDA PRIHASTANTO

7 HAMDAN NUGROHO

8 YUDI SUYOTO

9 SUKRI,SH, MH

10 Drs. K.R.A. BAMBANG SAPTONODININGRAT

DAPIL : JATENG VI

1 Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT

2 AZIS SUBEKTI

3 Hj. YULIA SRI LATIFAH, S.Ag

4 TAUFIK, SH

5 WASIT WIBOWO, SH

6 KRISNAYANTO

7 SUPARDI

8 NANI DEWI

9 YENTI

DAPIL : JATENG VII

1 Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM

2 IR. MUJTAHID

3 HENI WAHYUDIANI, B.Sc

4 SIGIT PRATAMA

5 AHMAD TOHA ALMANSUR

6 MULYANAH

7 TARAF KURNIAWAN,SE

8 MAIDA YANTI

DAPIL : JATENG VIII

1 AHMAD MUMTAZ RAIS

2 M. JUNAEDI

3 Hj. WINARNI, SH, M.Hum

4 Ir. H. KHAMRIN JA'FAR

5 NOORSHIDDIEQ TRI SETYANTO

6 WAHYU RIYONO

7 Drs. BAYU R. RAHARDJO

8 Ir. H. TAUFIK MOCHTAR, MM

9 AIRLANGGA NEGARA SATYA

DAPIL : JATENG IX

1 Ir. TEGUH JUWARNO, M.Si

2 Drs. H. MASKUR AHMAD

3 RATNA SARAH AYU

4 AHMAD MURJOKO

5 Ir. KHAERUDIN

6 UTAMI WIDAYANTI

7 HARIS BURHANI

8 SATYA NUGRAHA LAKSANA

DAPIL : JATENG X

1 ABDUL HAKAM NAJA

2 DRA. SRI HARTI

3 MARDI WIDODO, SE

4 NANI ISMARINI

5 MUFLIHUN

6 YUSUF YAHYA

7 LILI NURAELI MS.

8 H. TIMUR TEGUH SANTOSO, SH

Pencarian Sebuah Makna

2008-10-02T22:13:00.000+07:00

RENUNGAN IDUL FITRI

Selasa, 30 September 2008 | 03:00 WIB

Ahmad Syafii Maarif

Kita tidak tahu pasti sejak kapan umat Islam mulai merayakan Idul Fitri di Nusantara ini, tetapi jelas sudah berabad-abad, jauh sebelum Indonesia sebagai bangsa yang baru muncul ke peta dunia tahun 1920-an, dipelopori oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda dan dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda 1928. Saya ingin berteori bahwa sebelum tahun 1920-an, bangsa Indonesia belum ada. Hindia Belanda bukan Indonesia, tetapi modal untuk kemudian diubah menjadi Indonesia, baik sebagai bangsa maupun sebagai negara yang baru lahir pada 17 Agustus 1945. Adapun Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang dikuasai oleh beberapa kerajaan, besar atau kecil, memang sudah berusia ratusan abad, mulai dari kerajaan Hindu di Kutai, Kalimantan Timur, awal abad ke-5 Masehi, kerajaan Hindu Sanjayawangsa, kerajaan Buddha Sriwijaya/Sailandrawangsa, kerajaan Hindu-Buddha Majapahit, diikuti kemudian beberapa kerajaan Islam di berbagai kepulauan.

Jika kita ikuti satu teori yang mengatakan bahwa Islam telah mulai bertapak di sini sejak abad ke-7/8 Masehi, sekalipun berupa kerajaan baru muncul akhir ke-13, kira-kira Idul Fitri memang sudah dirayakan orang di berbagai kawasan Nusantara sejak puluhan abad yang silam. Sebuah paradoks berlaku di sini, yaitu proses Islamisasi besar-besaran terjadi justru karena kedatangan penjajahan Barat sejak permulaan abad ke-17, antara lain dengan terbentuknya VOC tahun 1602. Karena merasa terancam oleh kedatangan Barat, raja-raja lokal, baik yang berkuasa di kawasan pantai maupun yang berdaulat di pedalaman, berlomba-lomba merapat ke dan bekerja sama dengan kiai- kiai dan guru-guru agama setempat karena melihat Islam sebagai kekuatan perlawanan terhadap Barat, sekalipun pada akhirnya lumpuh juga. Yang menarik kemudian adalah kenyataan bahwa hasil pergulatan pribumi versus Barat itu, Islam telah menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Nusantara. Setelah bangsa Indonesia lahir, Islam relatif tetap menjadi agama dominan sampai hari ini, setidak-tidaknya secara kuantitatif. Adapun masalah kualitas memang masih jauh tertinggal, baik pada sisi ilmu maupun pada sisi moral.

Jika dikaitkan dengan fenomena Idul Fitri yang berarti kembali pada kesucian atau kembali berbuka, pertanyaan yang mendesak adalah mengapa kultur bangsa mayoritas Muslim ini belum juga bergerak ke arah kesucian dalam upaya pencarian sebuah makna yang autentik? Ada dua kemungkinan jawaban. Pertama, umat Islam boleh jadi lebih terpaku dan terpukau oleh dahsyatnya suasana perayaan, tetapi melupakan filosofi yang mendasari Idul Fitri itu, berupa membangun kultur kesucian setelah satu bulan menjalani puasa Ramadhan yang sarat dengan perintah disiplin itu. Ungkapan Al Quran dalam surat al-Baqarah: 183, tentang tujuan berpuasa yang berbunyi la’allakum tattaqûn (semoga kamu berhasil meraih posisi takwa), ternyata bukan perkara mudah. Konsep takwa kepada Allah tak dapat diterjemahkan dengan sikap takut kepada Tuhan, tetapi mengandung pengertian menjaga diri dari kehancuran moral agar tidak dimurkai Allah dengan tetap konsisten dalam perilaku lurus dan jujur. Puasa Ramadhan adalah salah satu bentuk latihan disiplin mental dan fisik selama sebulan penuh menuju posisi ideal itu.

Kedua, aspek asketisme Ramadhan hampir tidak pernah diwacanakan secara luas dan terus-menerus dalam berbagai forum saat membedah filosofi puasa, khususnya ketika sebagian anak bangsa ini masih dililit gurita kemiskinan. Akibatnya, tidak jarang suasana Idul Fitri dirayakan secara berlebihan dan penuh kemewahan oleh mereka yang beruntung. Bagi mereka yang terdampar, berebut zakat atau zakat fitrah di hari raya adalah kenyataan yang masih ”setia” dengan masyarakat kita. Memang tidak keliru melihat keterkaitan perasaan lapar dan dahaga selama puasa dengan sikap kepedulian sosial terhadap mereka yang telantar, tetapi harus lebih jauh dari itu, yaitu dengan berpuasa orang akan terbebas dari kerakusan, baik terhadap benda maupun terhadap kekuasaan. Mahatma Gandhi pernah berkata, ”Dunia cukup untuk menghidupi setiap orang, tetapi tak cukup untuk melayani si rakus.” Dengan menghidupkan kultur asketisme Ramadhan ini diharapkan kerakusan akan dapat dihalau sehingga masyarakat secara keseluruhan, khususnya kaum elite, akan menghayati benar makna ungkapan la’allakum tattaqûn, karena Allah adalah musuh sejati bagi manusia rakus yang biasa bergelimang dalam kemewahan dan kedangkalan.

Akhirnya kita berharap agar Idul Fitri 1429 Hijriah tahun ini, di samping dirayakan secara masif yang memang tidak ada duanya saban tahun, akan dapat menyadarkan kita semua agar secara bertahap mau menyelami hakikat puasa dan Idul Fitri sehingga buah yang didapat adalah kemenangan autentik, bukan capaian spiritual yang dangkal dan tunamakna. Semoga roda sejarah modern Indonesia akan bergerak menuju kepribadian yang tangguh bermartabat sebagai hasil dari pencarian sebuah makna spiritual yang terdalam.

Ahmad Syafii Maarif Mantan Ketua Umum Muhammadiyah

Seluruh Mobil Dinas Harus Ditarik ke Pul

2008-09-24T22:43:00.000+07:00

Rabu, 24 September 2008

SEMARANG (Suara Karya): Untuk mengantisipasi penyalahgunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran, maka seluruh kendaraan dinas yang selama ini dipakai operasional pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan sebagian digunakan anggota DPRD Jateng diminta untuk segera ditarik ke pul.

Penarikan sementara mobil pelat merah ini memang dimaksudkan supaya tidak digunakan para pejabat untuk kepentingan di luar dinas, khususnya dimanfaatkan sebagai kendaraan angkutan mudik Lebaran 2008.

Menurut anggota Fraksi PAN DPRD Jateng, Thontowi Jauhari, selama ini penggunaan mobil dinas pemprov belum diatur secara terperinci dan tertib.

Akibatnya, kendaraan yang dibeli dan perawatannya dibiayai dengan uang rakyat itu kerap kali dipakai untuk keperluan lain di luar kegiatan dinas para pejabat publik.

"Menjelang Lebaran biasanya mobil sering dipesan rekan, kerabat atau keluarga sendiri, untuk dipinjam saat Lebaran," kata dia, kemarin.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng ini menjelaskan, selama ini dia sendiri menggunakan fasilitas mobil Suzuki Escudo guna menunjang kinerjanya. Namun, dia mengaku siap jika sewaktu-waktu mobil harus ditarik sementara ke pul. Kebijakan mobil dinas yang dipakai pejabat untuk sementara ditarik ke pul pertama kali dimunculkan Wakil Bupati Kendal Siti Nurmakesi.

Anggota Fraksi PKS Muhammad Haris juga berpendapat sama. Dia sangat setuju jika kebijakan yang bakal diterapkan Pemerintah Kabupaten Kendal itu juga diberlakukan di Pemprov Jateng.

"Aturan normatifnya, mobil dinas harus digunakan untuk kegiatan yang menunjang kerja-kerja kedinasan, bukan yang di luar urusan kantor," ujar Haris.

Dengan adanya penarikan mobil pelat merah ke pul, menurut dia, Pemprov Jateng justru dapat melakukan inventarisasi ulang guna mengetahui kondisi masing-masing mobil. Selama ini, DPRD sendiri tidak tahu jumlah keseluruhan mobil dinas ada berapa.

Thontowi secara tegas telah mengusulkan kepada Gubernur Jateng Bibit Waluyo agar secepatnya mengeluarkan surat edaran yang isinya ditujukan kepada seluruh kantor dinas maupun legislatif perihal pengaturan mobil dinas. Sebab, mobil dinas termasuk barang inventaris daerah sehingga penggunaan dan pemanfaatannya di bawah kendali gubernur. (Pudyo Saptono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=210138

Thontowi Daftar Caleg DPRD Boyolali

2008-07-28T22:45:00.000+07:00

Sumber: Suara Merdeka; 28 Juli 2008

SEMARANG- Anggota DPRD Jateng dari Fraksi PAN Thontowi Jauhari tak akan tak berkiprah lagi di DPRD Jateng. Bukan naik ”strata” ke Senayan, tapi ia justru mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Boyolali dalam Pemilu 2009.

Thontowi saat ini menjabat Ketua DPD PAN Boyolali. Pada Pemilu 2004, PAN mampu meraih 8 kursi di DPRD Boyolali. Sementara dia mampu meraup 36.000 suara di daerah pemilihan (DP) V meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Surakarta. Karena itu, sebenarnya ia memiliki kans besar untuk tetap bertahan di Gedung Berlian atau pun maju ke DPR-RI. Mengapa justru turun ke daerah?

Dia mengaku selama empat tahun di DPRD Jateng hanya bisa mewarnai dan tak bisa membuat perubahan atas perilaku para anggota legislatif. ”Saya bertekad akan mengadakan perubahan dan memimpin suatu pembaruan perilaku politik pada komunitas di mana saya powerfull,” kata Sekretaris Komisi E DPRD Jateng itu, Minggu (27/7).

Dia mengakui citra partai di mata rakyat saat ini sedang terpuruk. Perilaku anggota Dewan kerap tertangkap tangan melakukan tindakan tak terpuji. Di DPRD Jateng pun, dia juga kerap berseberangan sikap dengan anggota yang lain terkait kebijakan yang tak populis seperti kunjungan kerja Dewan ke luar provinsi, yang sering disorot masyarakat.

Sebagai contoh, dia mengusulkan kunjungan kerja diganti dengan teleconference atau berselancar melalui internet. Seoalnya, lebih murah dan efisien. Namun usulan itu sama sekali tidak mendapat tanggapan dari rekan yang lain.

Sikap politiknya tersebut telah dikemukakan ke Ketua DPW PAN Abdul Rozak Rais. Rozaq mempertanyakan sikap tersebut apakah tidak merugikan secara finansial dan karier politik? Thontowi mengatakan dalam berpolitik tidak mengejar hal tersebut, tapi berusaha melakukan perubahan ke arah lebih baik.

Meski skalanya kecil, menurut dia, hal itu lebih baik dibanding tak ada perubahan sama sekali. Dengan pertimbangan itulah dia mendaftar sebagai caleg DPRD Boyolali pada 19 Juli.

Pendaftaran caleg PAN untuk tingkat kabupaten Boyolali ditutup 30 Juli, sementara untuk DPRD provinsi terakhir pada 24 Juli. Sementara DPR RI pada 30 Juli. Ketua DPW PAN Rozaq Rais dan Ketua Bappilu DPW PAN Jateng M Riza Kurniawan belum bisa dikonfirmasi. Telepon genggam keduanya tak aktif.(H7,H37-60)

Urgensi Penghapusan Otonomi Provinsi

2008-03-16T15:25:00.000+07:00

Oleh Thontowi Jauhari

KETIKA membuat statement di harian ini (SM, 24/12/2007) uara Merdeka mengenai perlunya penghapusan otonomi daerah di tingkat provinsi, penulis belum menjelaskan argumentasinya secara baik akibat keterbatasan space. Sehingga ketika statement ini memperoleh tanggapan Tjoek Suroso Hadi (SM, 12/2/2008) tentang ketidaksetujuannya, penulis merasa perlu menegaskan urgensi penghapusan otonomi di tingkat provinsi agar segera dilakukan.
Melihat aspek filosofisnya, otonomi daerah atau desentralisasi mempunyai maksud ìmuliaî dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Desentralisasi berarti memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi di daerah itu.

Logikanya, karena terdapat kedekatan jarak antara rakyat dan para pengambil kebijakan, diharapkan kebijakan yang diambil makin aspiratif, bisa memenuhi harapan dan kebutuhan rakyat. Berbagai pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan daya beli rakyat dapat diberikan secara lebih dekat oleh pemerintah daerah, tanpa melalui birokrasi yang panjang seperti halnya jika tidak ada otonomi daerah. Makin dekat jaraknya dengan rakyat, makin efektiflah pemerintah tersebut.

Menurut Syarif Hidayat (2000), konsep desentralisasi secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif utama: desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Salah satu perbedaan mendasar dari dua perspektif ini terletak pada rumusan definisi desentralisasi itu sendiri. Perspektif politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan (devolution of power) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sementara perspektif administrasi mendefinisikan desentralisasi sebagai pendelegasian wewenang administrasi (admistrative authority) dari pusat kepada daerah.

Implikasi desentralisasi politik adalah terwujudnya demokratisasi pemerintahan di tingkat lokal. Jika dulu kepala daerah dipilih secara dipilih oleh anggota DPRD (UU No 22/1999), sekarang dipilih langsung oleh rakyat (UU No 32/2004). Diharapkan, desentralisasi ini mempunyai dampak pada aspek akuntabilitas pemimpin politik di daerah. Dalam perpektif administratif, penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan bisa lebih efektif dan efesien.

Kontraproduktif

Memang, secara normatif UUD 1945 mengamanatkan otonomi di dua tingkat: daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten / kota). Pasal 18 menyebutkan: ”Pembentukan daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Keberadaan otonomi di dua tingkat ini masih dipertahankan dalam Amandemen UUD 1945.

Namun jika dilihat dari sisi anggaran, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya, perlu diskusi lebih mendalam. Dalam pandangan penulis, keberadaan otonomi daerah di dua tingkat pemerintahan daerah justru kontraproduktif terhadap filosofi keberadaan otonomi daerah itu sendiri.
Pertama, otonomi di dua tingkat memberi andil pemborosan dalam pelaksanaan pemerintahan. Keberadaan DPRD Provinsi, kepala daerah, dan perangkat otonomi daerah lainnya menyedot anggaran rutin luar biasa besar jika diakumulasi secara nasional. Ditambah lagi pemborosan biaya pemilihan gubernur (pilgub).

Dengan ukuran unit cost per pemilih di Jateng sebesar Rp 20.000, dikalikan jumlah pemilih di Indonesia (sekitar 200 juta jiwa), maka untuk melaksanakan pilgub se-Indonesia dibutuhkan dana Rp 4 triliun! Belum lagi anggaran masing-masing calon, dan berbagai kerugian ekonomi maupun politik akibat pilgub.

”Dua Kaki”

Padahal pemerintahan provinsi punya ”dua kaki”, sebagai wakil pemerintah pusat dan daerah otonom. Artinya, meski menghabiskan anggaran besar karena dipilih langsung oleh rakyat, gubernur bukanlah representasi orang daerah secara penuh. Sebab, dia wajib menyuarakan kepentingan sebagai orang pusat, karena memang mendapatkan dana dekonsentrasi.

Yang repot, jika pilgub di suatu daerah dimenangi partai yang di pemerintahan pusat justru menjadi oposisi. Tidak aneh jika kemudian Presiden SBY acap mengeluh tidak bisa melakukan koordinasi dengan para gubernur.
Kedua, dari sisi efektivitas, otonomi dua tingkat menjadikan pemerintahan tidak fokus, baik menyangkut kewenangan maupun anggaran. Memang sudah ada peraturan pemerintah tentang pembagian kewewenangan, namun dalam praktiknya terjadi tumpang tindih program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam hal anggaran, kewenangan seluas-luasnya yang diberikan kepada kabupaten/kota tidak dibarengi dengan anggaran memadai. Jika dikatakan selama ini kabupaten/kota mempunyai hambatan keterbatasan anggaran dalam melaksanakan otonomi daerahnya, itu karena anggaran tidak diberikan. Pemerintah pusat tidak ”ikhlas”. Ibarat melepas kucing, tetapi ekornya masih digondeli.

Maka, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat terfokus, baik dari sisi anggaran maupun kewenangan, otonomi di tingkat provinsi perlu dihapus. Senyampang Presiden SBY dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa lalu telah berkomitmen untuk melakukan Amandemen UUD 1945 secara lebih komprehensif.

Dengan penghapusan otonomi provinsi, maka pemerintah provinsi secara penuh menjadi wakil pemerintah pusat. Jabatan gubernur pun menjadi jabatan karier PNS yang ditunjuk Presiden. Dengan demikian, dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota, Presiden bisa melakukannya dengan baik, dan cukup melalui ”orang-orang” yang dia ditunjuk sebagai gubernur.

Jika Tjoek Suroso berpendapat yang dihapus adalah otonomi di tingkat kabupaten/kota, itu sebenarnya telah ”melanggar” hakikat otonomi daerah. Sebab yang terjadi justru sentralisasi, sebagaimana di era terdahulu, di mana rakyat kembali dijauhkan dengan para pengambil kebijakan. (32)

–– Thontowi Jauhari, anggota Fraksi PAN DPRD Jateng, tinggal di Boyolali.

Hapus DPRD Provinsi Efisienkan Biaya

2008-02-13T15:57:00.000+07:00

Anggota DPRD Jateng dari Fraksi PAN Thontowi Jauhari mengusulkan otonomi daerah tingkat provinsi dihapus dan DPRD provinsi dibubarkan. Dengan begitu, pemerintahan RI hanya tiga tingkat yakni pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.

''Usulan gubernur tidak perlu dipilih secara langsung tapi ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPRD tidak akan membawa perubahan yang mendasar dalam tata pemerintah daerah, kecuali hanya mengefisienkan biaya pilkada,'' katanya, Minggu (23/12).

Yang lebih dibutuhkan sekarang, lanjut Ketua DPD PAN Boyolali itu, yakni penghapusan otonomi daerah di tingkat provinsi, sehingga gubernur sepenuhnya menjadi wakil pemerintah pusat di daerah.

Konsekuensi lebih lanjut, gubernur ditunjuk oleh presiden sebagai pejabat karier PNS. Lembaga legislatif dibubarkan dan otonomi daerah secara penuh hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

''Saat ini otonomi yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota itu terlihat setengah-setengah. Kewenangan diberikan, namun anggaran tidak secara penuh diberikan. Ibaratnya melepas hewan, ekornya masih dipegangi atau digondheli,'' ujar dia.

Secara politis, dengan penghapusan otonomi daerah di tingkat provinsi akan menguntungkan rakyat. Dari sisi anggaran akan banyak sektor yang bisa dilakukan efisiensi. Di antaranya, DPRD provinsi dan penyederhanaan struktur organisasi pemprov.

Jika otonomi provinsi dihapus, lanjut dia, pendapatan asli daerah (PAD) seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bisa masuk langsung kabupaten/kota.

Ia beralasan, penghapusan otonomi daerah di tingkat provinsi mempunyai legitimasi, baik secara akademik atau pun politis.

Selama ini, peran ganda gubernur sebagai kepala daerah, di sisi lain juga wakil pemerintah pusat di daerah memaksa pimpinan kepala daerah tingkat provinsi itu untuk "bermuka dua".

Padahal di era sekarang, gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Ia menyoroti, yang lebih repot jika gubernur berasal dari kader partai, lalu partai bersangkutan menyatakan diri sebagai partai oposisi di tingkat pusat.

Otomatis, lanjut dia, gubernur tersebut tidak akan berhasil melaksanakan tugas dan fungsi asas dekonsentrasi tersebut.

Meski demikian, akan muncul kendala, karena ide penghapusan otonomi daerah di tingkat provinsi tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 18 UUD 1945 Ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembagian NKRI atas daerah provinsi, dan daerah provinsi atas daerah kabupaten/kota.(H7,H37-60)

Menggagas Otonomi Provinsi

2008-02-13T15:53:00.000+07:00

Oleh Tjoek Suroso Hadi

KALAU akhir-akhir ini ada wacana untuk membubarkan DPRD dan dihapuskannya otonomi tingkat provinsi (pendapat dari Thontowi Jauhari, anggota DPRD Jateng, SM, 24/12/07 ), saya kurang sependapat.

Justru dalam kondisi negara Indonesia yang masih merangkak ini, otonomi yang ideal untuk sekarang adalah otonomi di tingkat propinsi. Di samping sesuai dengan UUD 1945, kondisi sebagian besar kota/ kabupaten sejatinya juga belum siap benar dalam menghadapi otonomi daerah (otda) itu.

Hal tersebut disebabkan oleh karena apabila dilihat pada persoalan pembangunan kota dan kabupaten, maka mereka tidak akan lepas dari pengaruh persoalan kota-kota didekatnya. Pembangunan infra maupun suprastruktur dalam konteks pembangunan daerah yang berbasis otda tidak akan bisa diselesaikan pada tingkat kota atau kabupaten. Belum lagi persoalan tata ruang antarkota, sudah pasti saling ada keberkaitan (interdepency) serta saling ada keberhubungan (linkage) antara kota yang satu dengan yang lainnya.

Pembangunan dengan menggunakan kewenangan otda pada tataran kota atau kabupaten, hanya bisa dilakukan kalau persoalan yang dihadapi memang untuk kepentingan kota itu sendiri. Namun manakala persoalan menyangkut kepentingan bersama antarkota, maka yang diperlukan adalah pengelola administrasi di atasnya, yaitu pemerintah provinsi (pemprov).

Kita sebenarnya telah menyadari betul, bahwa otda yang dikembangkan dan dijalankan oleh pemerintah kota (pemkot) maupun pemerintah kabupaten (pemkab), sering mengalami kendala, yaitu utamanya adalah persoalan pendanaan.

Pendapatan asli daerah (PAD) pada tiap-tiap kota atau kabupaten akan berbeda, sesuai dengan tingkat kesiapan daerah itu dalam mengembangkan dirinya untuk membangun. PAD pada masing-masing wilayah itu, kadang-kadang timpang dan mempunyai perbedaan yang mencolok.

Banyak kita temukan daerah yang mempunyai PAD tinggi, namun ada juga suatu wilayah mempunyai PAD rendah, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan dalam persoalan kecemburuan sosial (pernah mencuat ketika ada perbedaan nilai UMR di setiap kota), serta penyiapan sarana dan prasarana di masing-masing kota itu sendiri.

Saya menaruh perhatian, ketika Pemprov Jateng akan membuat jalan tol yang menghubungkan kota-kota di wilayah utara maupun wilayah selatan. Semua itu seharusnya sudah bisa terlaksana, manakala kewenangan pemprov lebih dominan. Sinyalemen yang paling krusial adalah bagaimana cara untuk menyosialisasikan pekerjaan pembuatan jalan tol itu kepada masyarakat yang akan dilalui.

Sudah barang tentu yang dihadapi adalah masyarakat yang mempunyai ciri dan karakter berbeda antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Begitu sulitnya pemprov dalam menghadapi berbagai macam fenomena di lapangan itu, maka pembuatan jalan tol sangat lamban.

Tidak Serius

Ketika akan melakukan tahap awal pembebasan tanah pun sangat bertele-tele, dan berkesan tidak serius, karena pemprov menjadi bingung dengan kondisi tersebut (SM 31/12/07). Banyak anggota masyarakat di berbagai wilayah dan dengan latar belakang yang berbeda itu tidak menyadari (terlepas dari kepentingan politik apa pun) bahwa pembuatan jalan Tol tersebut justru akan meningkatkan kesejahteraan.

Kita bisa memprediksi, jika jalan tol tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi perekonomian di Jawa Tengah akan berkembang lebih cepat. Distribusi barang akan lebih lancar dan tepat waktu. Hal itu akan berimbas kepada harga barang yang justru diperkirakan akan lebih murah, karena pasokan barang akan mengalami kelancaran dan tidak ada hambatan yang berarti. Hal itu disebabkan oleh karena kendaraan pemasok tidak akan memerlukan bahan bakar yang berlebihan.

Kemudian akses antarkota-kota penting di Jawa Tengah akan lebih mudah. Para bupati dan wali kota, manakala akan mengadakan pertemuan di ibu kota provinsi akan lebih mudah dan lancar, yang berimbas kepada persoalan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih irit.

Coba kita renungkan juga, ketika terjadi gempa bumi di Klaten, serta pada akhir Desember 200, bahkan ketika menginjak awal 2008, wilayah Jawa Tengah diporak-porandakan oleh berbagai macam bencana, baik berupa banjir bandang, tanah longsor, maupun angin ribut yang menelan korban jiwa maupun material yang tidak sedikit.

Persoalan itu tentunya tidak bisa diselesaikan oleh pemkot/ pemkab itu sendiri. Di sejumlah pemkot/ pemkab, alokasi ”dana cadangan” untuk menanggulangi bencana secara mendadak dan tidak terencana tersebut sangat minim sekali.
Apabila sudah demikian, maka yang terjadi adalah bahwa para korban bencana sudah pasti kondisinya sangat memprihatinkan, karena pemkot/ pemkab ”dianggap” lamban dalam mengantisipasi dan membantu korban bencana tersebut.

Saya yakin, pemkot/ pemkab sebenarnya tidak lamban dalam menghadapi bencana dadakan itu, tapi ”bingung” dengan dana yang hampir tidak ada. Lagi pula pemkot/ pemkab pasti tidak secara serta merta langsung bisa membantu para korban bencana.

Semua itu disebabkan oleh karena pemkot/ pemkab akan memperhitungkan dana bantuan diambil dari pos apa saja, selain yang memang sudah siap dan rutin dianggarkan ( biasanya melalui Satkorlak PBA). Dengan demikian sisa kekurangannya, tentu dimintakan ke pemerintah pusat untuk bisa membantu meringankan beban pengeluaran akibat bencana.

Kebersamaan

Pemprov Jateng pun sudah barang tentu dalam mengalokasikan dana untuk bencana amat terbatas juga. Karena itu bagaimana seandainya sebagian besar kota/ kabupaten di wilayah Jawa Tengah terkena musibah?

Jika kondsinya demikian, maka yang perlu dipikirkan adalah kebersamaan dari seluruh pemkot/ pemkab. Bagaimana cara mewujudkan kebersamaan itu? Jawaban yang ideal adalah adanya konsep otda pada tataran pemprov.

Kemudian apabila berbicara mengenai keterhubungan tata ruang antarkota/ kabupaten, maka tata ruang antarkota itu dapat diatur dan bisa dikendalikan dari pemerintah di atasnya, yaitu merujuk pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi.

Jika RTRW kota/ kabupaten dapat terlaksana dengan baik, tentunya harus merujuk dan sesuai dengan konsep RTRW provinsi. Dengan demikian sudah sepatutnya pemprov memegang kendali dari penggunaan ruang di wilayah masing-masing kota.

Pemprov mempunyai kewenangan untuk mengatur RTRW derah di bawahnya.
Jika terdapat kota/ kabupaten, oleh karena wilayahnya memang diperuntukkan sebagai lahan konservasi, maka kota itu diharapkan tetap mematuhinya. Jangan sampai oleh karena terobsesi otda kota, maka kota-kota tersebut saling berlomba untuk memberi peluang kepada para investor guna membangun berbagai macam properti/ pabrik industri di lahan konservasi itu.

Dengan demikian, yang terjadi adalah tanah-tanah konservasi itu mengalami alih fungsi lahan, yaitu dari fungsi untuk tangkapan air menjadi lahan perumahan/ industri. Pada akhirnya lahan konservasi berubah menjadi lahan properti/ industri, sehingga tanah permukaan di wilayah itu banyak mengalami perkerasan.

Apabila wilayah tersebut diperparah dengan adanya penebangan hutan secara besar-besaran, maka jika musim penghujan tiba kota-kota di bawahnya akan terkena imbas, di antaranya musibah banjir bandang maupun tanah longsor. Masih banyak persoalan kota/ kabupaten serta keterkaitan antarkota yang membutuhkan penanganan terpusat di tingkat provinsi.

Sebagai contoh persoalan air bersih, transportasi antarkota, pengadaan jalan akses antarkota, persamaan UMR, dan pengendalian penggunaan lahan setiap kota/ kabupaten.

Mengacu kepada semua itu, maka dalam beberapa kasus, manakala wilayah-wilayah kota tersebut membutuhkan dukungan dana atau kebijakan yang lain yang tidak bisa diatasinya, maka pemprov harus bisa membantu memecahkan dan memenuhinya.

Oleh karenanya, konsep pendanaan dengan model subsidi silang masih ideal untuk otda provinsi.(68)

–– Tjoek Suroso Hadi, tenaga pengajar Jurusan Planologi FT Unissula Semarang, pengurus AMPI Jawa Tengah.

SUARA MERDEKA

WACANA

12 Februari 2008

SANG JENDERAL BESAR AKHIRNYA PULANG KE HARIBAAN - NYA

2008-01-27T14:14:00.000+07:00

JAKARTA - Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sejak 4 Januari 2008, mantan Presiden Soeharto akhirnya tak dapat melawan sakit yang dideritanya. Penguasa Orde Baru itu pun menghembuskan nafas terakhir pada Minggu (27/1/2008) pukul 13.10 WIB.

" Pak Harto meninggal dunia pukul 13.10 WIB," ujar Kapolsek Kebayoran Baru Dicky Sondani, di RSPP, Jakarta, Minggu (27/1/2008)

Soeharto dilarikan ke RSPP pada Jumat (4/1/2008) pukul 14.15 WIB dan mendapat perawatan di ruang president suite VVIP nomor 536 lantai V RSPP. Soeharto dirawat karena mengalami penimbunan cairan di tubuhnya yang mengakibatkan pembengkakkan dan menurunnya kadar darah merah (hemoglobin).

Keadaan Soeharto sempat membaik setelah tim dokter mengeluarkan cairan di tubuhnya. Soeharto masih dapat tersenyum dan berbicara meskipun hanya dalam kalimat-kalimat pendek. Namun kesehatannya kembali mengalami penurunan pada Senin pagi (7/1). Kondisi itu ditandai dengan menurunnya produksi urin dan penumpukan cairan di paru-paru. Selain itu penurunan kondisi kesehatan Soeharto juga ditandai dengan dijumpainya pendarahan melalui urin dan feses sehingga hemoglobin yang awalnya berhasil dinaikan menjadi turun kembali.

Penurunan kesehatan ini, disebabkan tubuh Pak Harto yang mengalami ketergantungan pada alat bantu dan obat-obatan.Tim dokter telah berupaya mengurangi keberadaan alat bantu di tubuh Pak Harto.Langkah tersebut justru membuat kondisi tubuh Pak Harto semakin menurun. Namun seminggu terakhir, kondisi Soeharto dikabarkan berangsur pulih, karena tim dokter berhasil mengendalikan infeksi di tubuh Soeharto

Namun pada Minggu pagi ini, tim dokter menyatakan sejak pukul 01.00 WIB Soeharto mengalami sesak nafas, dan tekanan darah yang mengalami penurunan. Tim dokter juga menyatakan sistem pernafasan Soeharto diabil alih 100% oleh alat bantu pernafasan.Namun akhirnya pada pukul13.10 WIB ini Soeharto tak dapat tertolong lagi.

Soeharto tutup usia di usia ke 86 tahun. Lahir di Kemusuk Argo Mulyo 8 Juni 1921, Ia dilantik sebagai Presiden pada tanggal 27 Maret 1968 dan berkuasa hingga 32 tahun sebelum akhirnya lengser oleh gelombang demonstrasi mahasiswa pada 1998.

Soeharto menikah dengan Suhartini dan memiliki enam orang anak. Yaitu Sigit Harjojudanto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titik), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). (pie)

JENDERAL BESAR (PURN) SOEHARTO WAFAT

2008-01-27T14:11:00.000+07:00

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Presiden Soeharto, Ahad (27/1) hari ini, pukul 13.10 WIB meninggal. Sebelum meninggal, mantan pemimpin Orde Baru itu kondisinya sangat kritis. Sejak pagi terjadi kegagalan multifungsi pada jantung, paru-paru, ginjal hingga usus atau pencernaan. Bahkan, menurut keterangan Tim Dokter Kepresidenan dalam konferensi persnya pukul 10.00 WIB, ini merupakan kondisi terburuk selama mantan presiden berusia 87 tahun itu dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, sejak 4 Januari 2008.

Menurut Ketua Tim Dokter Kepresidenan Dokter Mardjo Soebiandono, tanda-tanda penurunan itu sudah nampak pukul 01.00 WIB. Saat itu keadaan umum kesehatan pria berusia 87 tahun itu menuruh. Bahkan, terjadi sesak nafas yang diikuti tekanan darah yang terus menurun. Untuk memulihkan kondisi, tim dokter segera melakukan tindakan, antara lain, mengambilalih 100 persen pernafasan dengan ventilator. "Karena pernafasannya dangkal," kata Dokter Mardjo.

Sebelum meninggal, tekanan darah suami almarhumah Siti Hartinah itu antara 60 per 25 hingga 70 per 30 milimeter air raksa. Sejak masuk RSPP, 4 Januari lalu, kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto selalu naik-turun. Setelah pekan lalu membaik, hari ini kondisi pasien kembali memburuk, bahkan sangat kritis. Ini merupakan kegagalan multifungsi yang kedua sejak 13 Januari lalu juga mengalami hal yang serupa. Kegagalan multifungsi ditandai dengan memburuknya fungsi jantung, paru-paru, ginjal dan usus.

Pada 19 Januari, kondisi sempat membaik dengan mulai dikuranginya asupan oksigen. Selain juga dibuat lubang pernafasan di leher atau tracheostomi. Kondisi organ terus membaik meski empat hari sebelumnya sempat terkena infeksi sistemik. Kondisi terburuk terjadi pada 13 Januari lalu ketika hampir seluruh fungsi organya mengalami kemunduran. Paru-parunya kembali digenangi air, jantungnya tidak bekerja dengan baik, sementara fungsi ginjalnya masih diambilalih oleh peralatan hemodialisa.(DOR)

Jangan Politisasi dunia pendidikan

2008-01-04T13:33:00.000+07:00

Saya ikut prihatin, jika PGRI dijadikan "kendaraan politik" oleh pengurusnya untuk mencalonkan diri dalam Pilgub. Itu akan berimplikasi serius terhadap dunia pendidikan. Mencalonkan, adalah hak pribadi, tolong jangan dengan melakukan politisasi terhadap dunia pendidikan.

Daftar Tanah Longsor di Indonesia Sepanjang 2007

2008-01-03T21:13:00.000+07:00

JAKARTA, KCM-Bencana tanah longsor terjadi di beberapa wilayah Indonesia sejak bulan Januari 2007.

Berikut ini beberapa kejadian tanah longsor yang terjadi Indonesia sepanjang tahun 2007:

4 Januari, longsor di Dusun Dakah, Desa Karangsambung, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Tak ada korban jiwa

8 Januari, longsor di Perbukitan Rimbu Takuruan di Jorong Sungai Sariak, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Padang Pariaman. Menewaskan 14 orang

9 Januari, longsor di Desa Babotin, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Belu, dan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. 35 hektar lahan pertanian dan 15 rumah penduduk rusak

11 Januari, longsor di perbukitan di Tahuna, ibu kota Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Sebanyak 20 orang ditemukan tewas

22 Januari, longsor di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Seorang warga tewas tertimpa tiang listrik dan jalur lintas barat Sumatera putus hingga 18 jam

23 Januari, longsor terjadi di Desa Majalangu dan Jojogan di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Selasa (23/1) petang

27 Januari, longsor di Bukit Ciarahan, Kampung Cigintung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Seorang tewas

30 Januari, longsor di Ruas Parakan Muncang-Nagreg menyebabkan antrean kendaraan sempat terjadi sepanjang 2 kilometer di sekitar by pass Parakan Muncang

5 Februari, hujan deras yang terus mengguyur Sumatera bagian selatan menyebabkan longsor di beberapa ruas jalur penting antarkabupaten dan provinsi

5 Februari,longsor di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan 2 orang tewas

7 Februari, longsor di Kampung Cungkedang, Kelurahan Kadu Merak, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten, menyebabkan 6 orang tewas

9 Februari, longsor Desa Bodag, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Puluhan warga mengungsi

19 Februari, delapan orang tewas, sembilan orang luka-luka, dan dua orang lagi masih dicari dalam peristiwa longsor di Bukit Segebruk di Desa Tanjungsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (18/2) pagi. Longsor juga terjadi di Klaten, yang menyebabkan seorang tewas

22 Februari, longsor di Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, menewaskan dua orang

4 Maret, longsor di Kecamatan Cibal dan Lamba Leda serta banjir di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 21 orang tewas

13 Maret, longsor melanda Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, menyusul hujan deras selama dua hari terakhir. Akibatnya, sekitar enam hektar lahan padi dan jagung rusak tertimbun lumpur bercampur batu dan potongan batang pohon

24 Maret, tiga orang tewas akibat tertimbun longsoran tanah menyusul hujan deras semalaman di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

21 April, tanah longsor di Dukuh Tegalrejo, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menewaskan satu orang

14 Mei, sebanyak lima rumah milik warga di Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, rusak terkena longsor

16 Mei,hujan deras selama tiga jam, Senin (14/5) sore, mengakibatkan bencana longsor atau galodo di tiga kecamatan wilayah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

19 Mei, longsor kembali terjadi di Lempongsari Gajahmungkur, menewaskan satu orang

20 Mei, Tiga orang tewas dan seorang luka parah karena tertimbun longsor saat menggali batu di sebuah tebing di Dusun Sendangboto, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

13 Juni, jalan poros Makassar-Bone-Sinjai, tepatnya di Desa Padelok, Kecamatan Mallawa, putus total akibat longsor

23 Juni,longsor di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menewaskan satu orang

24 Juli, longsor di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mengakibatkan 8 orang tewas

2 September,bencana longsor di dua tempat terpisah, yakni di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan di Agawagon, Papua, Sabtu (1/9), menewaskan tujuh orang

31 Oktober, sejumlah titik di sedikitnya tujuh kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terkena longsor, mengakibatkan belasan rumah tertimbun dan puluhan lainnya terancam

5 November, hujan terus-menerus yang mengguyur wilayah Jawa Tengah bagian selatan selama tiga hari belakangan ini mengakibatkan lebih dari 10 rumah di Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, dan Banyumas tertimpa bencana tanah longsor. Bencana itu menyebabkan dua orang tewas

8 November, hujan yang mengguyur wilayah Jawa Tengah bagian selatan masih terus saja mengakibatkan bencana tanah longsor dan banjir. Sebanyak enam rumah yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen

6 Desember, longsor terjadi di Kampung Pocol, Desa Gombong, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, mengakibatkan satu orang tewas

26 Desember, longsor di Karanganyar, Jawa Tengah, mengakibatkan 61 orang tewas. Longsor juga terjadi di Wonogori yang mengakibatkan belasan tewas.(NIK/Litbang Kompas)

Sumber : http://www.kompas.co.id/ver1/Nusantara/0712/26/141308.htm

Masa Tanggap Darurat Bencana Jateng Dipercepat

2008-01-03T21:09:00.000+07:00

Semarang (ANTARA News) - Gubernur Jawa Tengah, H. Ali Mufiz menginstruksikan kepada seluruh bupati/wali kota agar menyelesaikan masa tanggap darurat musibah bencana alam di berbagai wilayah Jateng dengan tenggang waktu 10 hari sejak kejadian.

Bencana banjir pada tanggal 25 Desember 2007, dalam pendataan Pemprov Jateng melanda Kabupaten Demak, Brebes, Pemalang, Tegal, dan Kota Pekalongan. Sedangkan tanah longsor terjadi di Banyumas dan angin puting beliung di Cilacap, katanya, di Semarang, Jumat.

Selain itu, pada tanggal 26 Desember, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Karanganyar yang menelan korban jiwa 81 orang, Wonogiri, dan Brebes. Sedangkan pada hari yang sama, bencana banjir juga melanda Cilacap, Pekalongan, Kota Surakarta, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Grobogan, Kudus, Pati, dan Blora.

"Ada tiga langkah dalam percepatan masa tanggap darurat, yakni percepat evakuasi korban. Bagi yang meninggal segera dimakamkan, sementara yang luka mendapat perawatan. Langkah berikutnya, pendorongan bantuan logistik, inventarisasi data korban dan kerusakan sarana-prasarana," katanya.

Untuk bencana longsor di Karanganyar, Pemprov Jateng akan membantu pemerintah daerah setempat jika memang diperlukan tindakan relokasi terhadap warga Dusun Ledoksari Mogol, Tawangmangu.

Ali Mufiz mengatakan, Mendagri melalui Pemprov Jateng telah menyerahkan bantuan sebesar Rp100 juta, yang dibagikan secara proporsional kepada kabupaten/kota yang terkena bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

"Langkah yang telah dilakukan Pemprov Jateng menghadapi bencana di Jateng, antara lain, mengoperasional Posko AJU, pelibatan Satkorlak Provinsi di Karanganyar, dan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota," katanya.

Pemprov Jateng, katanya, juga memberi bantuan alat berat untuk penanganan korban yang tertimbun tanah longsor, bantuan perahu karet di daerah banjir, bantuan obat-obatan, logistik, dan validasi penegasan daerah rawan bencana.

Sumber : http://www.antara.co.id/arc/2007/12/28/masa-tanggap-darurat-bencana-jateng-dipercepat/

Jawa Tengah Dilanda Bencana Longsor

2008-01-03T21:07:00.000+07:00

Tepat tiga tahun setelah bencana tsunami, di Kabupaten Karanganyar puluhan orang tewas tertimbun longsor Rabu (26/12) dini hari, setelah hujan deras melanda kawasan di lereng Gunung Lawu itu.

Tim penyelamat baru menemukan setengah dari jumlah korban tewas karena beratnya medan. Tetapi jumlah korban dikhawatirkan masih akan bertambah karena banyak warga yang dilaporkan hilang. Korban longsor terbanyak adalah warga desa Mogul Kecamatan Tawangmangu. Di desa yang diapit oleh dua bukit di kaki Gunung Lawu ini, sampai sore tadi, sebagian besar jenazah belum berhasil dievakusi oleh petugas. Ketua Satuan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar, Adi Pratama Heru menjelaskan musibah itu

“Jadi ada 6 Kecamatan yang terkena longsor tapi waktunya berbeda beda, antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Dari 61 korban meninggal 37 ada di Kecamatan Tawangmangu, yang belum ditemukan tinggal 28 orang di lokasi Tawangmangu. Untuk kecamatan yang lain sudah berhasil dievakuasi. Sebenarnya tidak terlalu sulit tapi karena namanya dusun Mogul ini terletak diantara dua bukit dan bukitnya terjal terlalu tinggi sampai ada beberapa rumah yang tidak kelihatan, benar benar semuanya terendam oleh longsoran tanah itu”

Tim Penyelamat bersama yang terdiri dari polisi, tentara dan warga setempat melakukan pencarian, dengan harapan bisa menyelamatkan mereka yang tertimbun tanah longsor. Berbagai peralatan berat dilaporkan sudah mulai dikerahkan ke lokasi kejadian. Tetapi evakuasi kemungkinan akan berlangsung lebih lama, mengingat sulitnya medan. Ketua Tim SAR Daerah Jawa Tengah Eko Prayitno,

“Alat berat sulit untuk masuk, bego sulit, jalurnya sempit ada satu-dua bego dan medannya cukup luas dan saat ini tanah-nya juga bergerak. Untuk keselamatan tim kami bekerja secara perlahan. Semoga segera diketemukan korbanya. Targetnya teman teman diperkirakan 3 hari selesai, evakusi korban termasuk ruas jalan yang masih tertutup selesai 3 hari penyingkirannya”

Catatan Walhi Jawa Tengah menyebutkan, bencana longsor yang terjadi dekat kawasan wisata Tawangmangu ini, merupakan yang terparah selama ini. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah, Arief Zayyin menyebut pembangunan kawasan pariwisata yang serampangan sebagai penyebabnya.

“Itu kan penataan tentang pemukiman kawasan, perhotelan gak tertata dengan mempertimbangkan faktor ekologinya. Sehingga kebutuhan air yang harus diresap oleh tanah gak ada lagi, sehingga tanah labil karena tidak ada pengikatnya seperti akar akaran. Itu kan kan kawasan Perhutani, kawasan hutan kan, walaupun itu kawasan pariwisata tapi kan tidak semarak ini perkembangannnya sekarang ini hampir semua orang membangun tidak berpikir tentang faktor ekologinya”

Aktivis lingkungan itu mengingatkan bahwa pembalakan hutan besar-besaran di pulau Jawa akan membuat bencana serupa kembali terulang. Selain di Karangnyar, tanah longsor hari ini juga terjadi di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, yang dilaporkan menyebabkan belasan korban tewas.

Perjalanan Hidup Benazir Bhutto, Sang Penegak Demokrasi

2007-12-28T20:55:00.000+07:00

Benazir Bhutto lahir 21 Juni 1953 di Karachi. Ia anak sulung mantan PM Zulfikar Ali Bhutto (alm) dan Begum Nusrat Bhutto. Setelah menyelesaikan pendidikan awalnya di Pakistan, ia terbang ke luar negeri untuk melanjutkan studinya di Radcliffe College-Harvard, AS.

Benazir Bhuto meraih gelar sarjana muda dengan predikat cum laude. Setelah menyelesaikan studi di Radcliffe, ia kemudian kuliah di Universitas Oxford Inggris dan meraih gelar sarjana untuk kedua kalinya dengan jurusan filosofi, politik dan ekonomi. Ia juga menyelesaikan program kuliah hukum dan diplomasi internasional pada 1977.

Akhir tahun 1977, ia kembali menuju Pakistan di mana ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto, terpilih menjadi perdana menteri. Namun di hari-hari kedatangannya, militer kemudian mengambil alih kekuasaan dan ayahnya dipenjara. Memasuki 1979 ayahnya lantas digantung oleh pemerintah militer pimpinan Jenderal Zia Ul Haq.

Benazir Bhutto menikah pada 18 Desember 1987 dengan Asif Ali Zardari di Karachi. Pasangan ini memiliki tiga anak — Bilawal, Bakhtwar dan Aseefa. Bhutto dua kali terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan. Diambil sumpahnya pertama kali 1988, namun dilengserkan dari kantornya 20 bulan kemudian di bawah perintah Ghulam Ishaq Khan (sosok yang kemudian menjadi presiden) atas tuduhan korupsi. Tahun 1993, Bhutto kembali terpilih namun digulingkan 1996 atas tuduhan yang sama, kali ini oleh Presiden Farooq Leghari.

Bhutto kemudian mengasingkan diri di Dubai 1998 dan tetap di sana hingga kembali lagi menuju Pakistan pada 18 Oktober 2007, setelah mencapai kesepakatan dengan Jenderal Musharraf bahwa dirinya mendapat amnesti atas semua tuduhan korupsinya. Saat kedatangannya di tanah kelahirannya, Benazir lolos dari percobaan pembunuhan. Ketika itu puluhan pengikutnya tewas. Namun, maut akhirnya menjemputnya Kamis (27/12) kemarin. Ia tewas bersama sejumlah pendukung setianya. |sumber: hg

Benazir Bhutto tewas dibunuh

2007-12-28T20:47:00.000+07:00

Mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto terbunuh dalam kampanye di kota Rawalpindi, Pakistan.

Nyonya Bhutto baru selesai berpidato di hadapan para pendukungnya ketika dia ditembak di leher oleh seorang pria bersenjata yang kemudian dilaporkan meledakkan bom.

Setidaknya 15 orang lainnya tewas akibat ledakan dan beberapa korban luka-luka.

Presiden Pervez Musharraf dan pemerintahnya menyerukan agar rakyat tetap tenang agar "jaringan teroris jahat bisa dikalahkan".

Belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut.

Benazir Bhutto, adalah pemimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP). Dia dua kali menjabat sebagai perdana menteri dan belakangan ini menggelar kampanye menjelang pemilihan bulan Januari.

Ini adalah serangan bunuh diri kedua yang dilakukan terhadap Bhutto dalam beberapa bulan ini.

Nawaz Sharif, yang juga mantan perdana menteri dan lawan politik Bhutto, mengatakan kematian pemimpin oposisi itu adalah tragedi bagi "seluruh negeri".

"Ini buka hanya hari yang menyedihkan, ini adalah hari tergelap dalam sejarah negara ini," kata Sharif, yang berada di rumah sakit tempat Nyonya Bhutto dilarikan setelah serangan.

Dewan Keamanan PBB akan melakukan sidang konsultasi darurat untuk membahas keadaan di Pakistan setelah pembunuhan Bhutto.

Kesedihan pendukung

Serangan terjadi di dekat pintu masuk dari taman tempat Bhutto berkampanye di saat orang-orang meninggalkan tempat tersebut.

Polisi mengukuhkan bahwa Nyonya Bhutto tertembak di leher dan dada sebelum penembak meledakkan dirinya sendiri.

Wasif Ali Khan, seorang anggota PPP yang berada di Rumah Sakit Umum Rawalpindi mengatakan Benazir Bhutto meninggal pada pukul 18.16 waktu setempat (20.16 WIB).

Sebagian pendukung Bhutto di rumah sakit menangisi kepergian pemimpin mereka sementara beberapa orang lainnya memperlihatkan kemarahan dengan menghancurkan kaca jendela dan melempari mobil dengan batu.

Nyonya Bhutto melakukan serangkaian kampanye menjelang pemilihan bulan Januari.

Wartawan BBC Barbara Plett mengatakan pembunuhan itu kemungkinan akan memicu kemarahan para pendukungnya, khususnya dari para pendukung setianya di provinsi Sindh.

Partai Bhutto, PPP, meraih dukungan terbesar di Pakistan. Dan kematian Nyonya Bhutto menimbulkan kebingungan di dalam tubuh PPP dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemilihan bulan Januari akan digelar sesuai rencana, kata wartawan kami.

Para pengamat menilai Rawalpindi dilihat sebagai salah satu kota paling aman di negara itu, sehingga serangan terhadap Bhutto ini akan semakin mempermalukan pemerintah militer.

Pulang dari pengasingan

Pembunuhan Bhutto dikecam oleh Amerika Serikat dan Rusia.

"Serangan itu memperlihatkan bahwa masih ada kalangan di Pakistan yang mengancam rekonsiliasi dan perkembangan demokrasi di Pakistan," kata seorang pejabat departemen luar negeri AS.

Kementerian luar negeri Rusia mengutuk serangan itu dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Nyonya Bhutto dan mengatakan Rusia berharap pemerintah Pakistan bisa "mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan kestabilan negara".

Nyonya Bhutto kembali ke Pakistan pada bulan Oktober setelah hidup di pengasingan dan pada hari dia pulang, iring-iringan yang membawanya diserangan oleh dua bom bunuh diri yang menyebabkan sekitar 130 orang tewas.

Pada Kamis pagi, sebelum serangan terhadap Bhutto, setidaknya empat orang terbunuh menjelang kampanye pemilihan oleh mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif di dekat Rawalpindi.

PENDIDIKAN MODEL IBRAHIM ALAIHISSALAM

2007-12-19T15:36:00.000+07:00

Allahu Akbar 2x Walillahilhamdu.

Ikhwani Kaum Muslimin yang Berbahagia.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas izin dan kasih sayang-Nya, kita kembali hadir di tempat ini. Rasanya baru kemarin kita berkumpul di sini merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan melawan nafsu. Hari ini kita berkumpul lagi dalam perayaan Iedul Adha sebagai simbol persatuan kaum Muslimin. Satu milyar lebih kaum muslimin saat ini sedang merajut kebersamaan dengan ikatan aqidah yang kokoh. Jarak yang jauh, suku, bangsa dan bahasa yang berbeda, kini menyatu dalam sebuah ritual besar, yaitu hari raya Iedul Adha.

Suara takbir, tahmid dan tahlil yang menggema ke angkasa sejak terbenam matahari kemarin, hingga selesainya hari tasyrik tanggal 13 dzulhijjah adalah proklamasi persatuan umat Islam sedunia. Kita menyaksikan betapa indahnya kebersamaan Kaum Muslimin mendatangi shalat ied, dan betapa kuatnya pertautan hati mereka dalam ruku’ dan sujud di hadapan sang Khaliqnya. Prosesi ini bernilai sakral dan berimplikasi nyata dalam membangun kekuatan umat Islam.
Suasana yang sama hari ini, juga dirasakan jutaan kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji di Baitullah. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia dengan niat dan tekad yang sama, mencapai haji yang mabrur. Prosesi ibadah haji ini, di samping bermakna ritual pelaksanaan rukun Islam, juga menjadi simbol persatuan umat Islam. Alhamdulillah, peserta ibadah haji terus meningkat dan tahun berikutnya sudah menunggu antrian panjang.

Semoga makna persatuan dari perayaan hari raya Idul Adha hari ini, menjadi spirit bersama dalam menyatukan potensi umat Islam. Saatnya kita sadar, bahwa Peradaban Islam yang pernah jaya selama puluhan abad, hanya bisa diulang dengan persatuan dan kebersamaan. Saatnya kita akhiri pertentangan yang menjerumuskan umat kita sendiri. Hari ini kita bangkit dan kibarkan panji persatuan Umat Islam sedunia.

Allahu Akbar 2x Walillahilhamdu
Ikhwani Kaum Muslimin yang Berbahagia
Di tengah kebersamaan merayakan Iedul Adha ini, kita sejenak perlu mengenang keteladanan Nabiullah Ibrahim a.s. dan Siti Hajar a.s. dalam melahirkan seorang generasi teladan bernama Ismail. Keberhasilan mereka berdua dalam mendidik putranya adalah sebuah pola pendidikan yang telah terbukti melahirkan seorang generasi berpredikat nabi. Keshalehan dan keta’atan Ismail diabadikan Allah SWT dalam al-Qur’an dan sejarah hidupnya menjadi napak tilas pelaksanaan ibadah haji sampai hari ini.

Penyembelihan hewan qurban yang menjadi bagian dari syari’at Islam, yang insya Allah kita laksanakan setelah shalat ied ini adalah bentuk penjelmaan dari ketaqwaan Ismail kepada Tuhannya. Ismail a.s. ikhlash menerima tawaran ayahandanya untuk disembelih sebagai pembuktian cintanya kepada Allah SWT. Dia telah mampu mengalahkan keinginan nafsu dan tuntutan dunianya, karena sadar bahwa cinta dan ridhanya kepada Allah melebihi segalanya.

Untuk itu, kepada segenap umat Islam yang menyembelih hewan qurban hari ini dan tiga hari tasyrik berikutnya, berqurbanlah dengan ikhlas dengan landasan cinta dan taqwa kepada Allah SWT. hindarkan diri dari riya’ dan motivasi yang bisa merusak pahala qurban. Allah SWT berfirtman: "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al Haj : 37)

Allahu Akbar 2x Walillahilhamdu
Ikhwani Kaum Muslimin yang Berbahagia
Bagaimana pola Ibrahim mencetak kader berpredikat nabi itu? Al-Qur’an memberi gambaran dengan tahapan yang sitematis dan detail. Hal ini dapat kita fahami dengan penjelasan berikut:
Pertama Visi pendidikan Ibrahim adalah mencetak generasi shaleh yang menyembah hanya kepada Allah SWT. Dalam penantian panjang beliau berdo’a agar diberi generasi shaleh yang dapat melanjutkan perjuangan agama tauhid. Visi Ibrahim ini diabadikan Allah SWT dalam al-Qur’an: "Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh." (Q.S. Ash Shaaffaat : 100)
Ibrahim sangat konsisten dengan visi ini, tidak pernah terpengaruh predikat dan titel-titel selain keshalehan. Dalam mentransfer nilai kepada anaknya, Ibrahim selalu bertanya Maata’buduuna min ba’dii bukan Maata’kuluuna min ba’dii. "Nak, apa yang kau sembah sepeninggalku?" bukan pertanyaan "Apa yang kamu makan sepeninggalku?" Ibrahim tidak terlalu khawatir akan nasib ekonomi anaknya tapi Ibrahim sangat khawatir ketika anaknya nanti menyembah tuhan selain Allah SWT.

Kedua, Misi pendidikan Ibrahim adalah mengantar Ismail dan putra-putranya mengikuti ajaran Islam secara totalitas. Keta’atan ini dimaksudkan sebagai proteksi agar tidak terkontaminasi dengan ajaran berhala yang telah mapan di sekitarnya . Allah SWT menjelaskan harapan Ibrahim dengan sebuah do’anya: "Dan Ibrahim Telah mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah Telah memilih agama Ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (Q.S. Al Baqarah : 132)

Ketiga, Kurikulum pendidikan Ibrahim juga sangat lengkap. Muatannya telah menyentuh kebutuhan dasar manusia. Aspek yang dikembangkan meliputi: Tilawah untuk pencerahan intelektual, Tazkiyah untuk penguatan spiritual, Taklim untuk pengembangan keilmuan dan Hikmah sebagai panduan operasional dalam amal-amal kebajikan.
Muatan-muatan strategis pendidikan Ibrahim tersebut, Allah SWT telah jelaskan secara terperinci dalam firman-Nya: "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Baqarah : 129)
Keempat Lingkungan pendidikan Ibrahim untuk putranya bersih dari virus aqidah dan akhlaq. Beliau dijauhkan dari berhala dunia, fikiran sesat, budaya jahiliyah dan prilaku sosial yang tercela. Hal ini dipilih agar fikiran dan jiwanya terhindar dari kebiasaan buruk di sekitarnya.

Selain jauh dari perilaku yang tercelah, tempat pendidikan Ismail juga dirancang menjadi satu kesatuan dengan pusat ibadah ‘Baitullah’. Hal ini dipilih agar Ismail tumbuh dalam suasana spritual, beribadah (shalat) hanya untuk Allah SWT. Kiat ini sangat strategis karena faktor lingkungan sangat berpengaruh kepada perkembangan kejiwaan anak di sekitarnya.
Pemilihan tempat (bi’ah) yang strategis untuk pendidikan Ismail secara khusus Allah SWT abadikan dalam al-Qur’an, sebagaimana firman-Nya:

Artinya: "Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Aku Telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur." (Q.S. Ibrahim : 37)

Allahu Akbar 2x Walillahailhamdu
Ikhwanie Kaum Muslimin yang Berbahagia
Pendidikan Nabiullah Ibrahim memang patut dicontoh. Beliaulah satu-satunya nabi yang berhasil mengantar semua anaknya menjadi nabi. Dan dari keturunan anak cucu beliau muncul nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.
Bagaimana dengan hasil pendidikan kita. Susah untuk membandingkannya, realitas anak didik kita hari ini sangat jauh dari hasil yang dicapai Ibrahim mendidik anak cucunya. Kita harus jujur bahwa hari ini kita mengalami degradasi moral yang parah. Para anak didik kita kehilangan orientasi dan celupan nilai. Yang terjadi adalah penetrasi budaya luar membentuk prilaku baru yang jauh dari nilai-nilai keislaman.
Kita sudah lama dan berulang-ulang mendengar dan menyaksikan betapa suramnya masa depan anak didik kita. Tapi hasil penelitian Lembaga Survei Annisa tahun 2006 (hasil yang sama dengan survei BKKBN 2002) tentang seks bebas para pelajar menjadi berita yang menyesakkan dada. Khususnya di Jawa Barat sebagai sampel, siswi SMP dan SMA yang terang-terangan mengaku melakaukan hubungan seks pranikah mencapai 45 persen. Berarti di antara 10 orang siswi kita, separuh di antaranya telah berbuat asusila tersebut.

Na’udzubillahi minzalik.
Dampak yang sangat tragis adalah terjangkitnya AIDS dan HIV pada anak didik kita. Menurut data Departemen Kesehatan RI, penderita HIV/AIDS usia 15 – 25 tahun hingga September 2007 mencapai jumlah 5587 orang, tentu yang belum terdata lebih besar jumlahnya. Penyakit yang hanya tunggu maut ini, sebagian besar terjangkit lewat hubungan seksual di luar ikatan pernikahan.

Yang tidak kalah bahayanya adalah Narkoba. barang haram ini sudah bisa ditemukan di sembarang tempat. Meski ada larangan, tapi peredarannya semakin meluas. Terakhir Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi mental dan moral masyarakat juga ditemukan jaringan peredarannya secara gelap.
Pengguna Narkoba untuk kawula muda, pelajar dan mahasiswa juga akan terus meningkat. Lingkungan dan pola interaksi sangat memungkikan bagi mereka untuk terjaring Narkoba. Hadirnya alat komunikasi yang bisa mengakses aib dan aurat menjadi transparan, sangat berpotensi membangkitkan sakhwat dan hayali mereka. Ketika nafsu sudah berbicara, maka apa pun bisa jadi. Sebagian di antaranya akhirnya memilih penyaluran lewat jalur Narkoba.

Allahu Akbar 2x Walillahilhamdu
Ikhwani Kaum Muslimin yang Berbahagia
Tidak ada kata terlambat, sekarang kita harus bangkit menyelamatkan mereka. Hal paling perioritas dari nilai-nilai pendidikan Ibrahim yang harus menjadi pola hari ini adalah bi’ah atau penciptaan lingkungan yang mendidik. Lingkungan pendidikan harus bebas dari virus aqidah dan akhlaq. Perlu suaka generasi (kawasan steril) buat perkembangan dan pertumbuhan setiap anak.

Para orang tua dan pengelola pendidikan hari ini harus mencontoh keberanian Ibrahim dan Siti Hajar dalam mengamankan Ismail jauh dari lingkungan buruk. Harus ada benteng yang kuat untuk mengamankan anak kita dari pengaruh narkoba, judi, seks bebas dan kekerasan. Melepas anak berada dalam lingkungan yang buruk seperti ini, berarti kita telah menghancurkan masa depan mereka.
Desain pendidikan memang harus jauh dari segala keburukan. Lingkungan yang buruk sangat berpotensi merusak akhlaq dan kepribadian anak. Rasulullah SAW telah memberikan rambu-rambu agar menghidari setiap orang atau lingkungan yang bisa berpengaruh negatif terhadap jiwa kita. Sebagaimana sabda beliau:
Iyyaaka waqariinassu’ fainnaka bihi tu’rafu "Hindari olehmu bergaul dengan orang jahat karena kamu akan dikenal dengan kejahatannya" (Al-hadits)

Ada kesalahan kita dalam menilai keberhasilan anak-anak kita. Terkadang kita sangat bangga ketika anak kita meraih juara olimpiade sains atau menjadi siswa teladan dalam prestasi akademik. Namun kita jarang menghubungkan prestasi mereka dengan akhlaq dan kepribadiannya. Maka menjadi lumrah kita dapatkan, anak-anak cerdas secara intlektual dan skill tinggi tapi ibadah, akhlaq dan kepribadiannya sangat memprihatinkan.
Anak didik kita hari ini adalah pemimpin bangsa di masa datang. Di pundak mereka terpikul nasib bangsa ini. Kalau mereka baik maka selamatlah bangsa ini, tapi kalau mereka rusak maka bangsa ini tinggal menunggu kehancurannya. Untuk itu, sekali lagi mari kita antar mereka menjadi generasi shaleh, yaitu generasi yang beriman, cerdas dan berakhlaq mulia. Integritas seperti inilah yang dimiliki Ismail a.s. sehingga bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Allah SWT dan menjadi warisan sejarah generasi berikutnya.

Di akhir khutbah ini, dengan penuh khusyu’ dan tadarru, kita berdo’a kepada Allah SWT semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan do’a ini pula, kiranya Allah SWT berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agama-Nya dan memberi kekuatan untuk memenangkannya.
Amin Ya Robbal 'Alamin

Sumber : http://seuntaikenangan.blogspot.com/2007/12/pendidikan-model-ibrahim-as-khutbah.html

Idul Adha, momentum keluar dari krisis berkepanjangan

2007-12-19T15:21:00.000+07:00

Idul Adha adalah simbol pengorbanan. Mengorbankan apa yang kita miliki untuk kebahagiaan orang lain, mengorbankan apa yang kita miliki untuk sesama yang membutuhkan dan mengorbankan apa yang kita cintai dengan tulus ikhlas untuk mendekatkan diri dan mendapatkan cinta Kekasih hati, Rabb semesta alam.

Kalau kita menengok dan merenungkan kembali keagungan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh bapak para Nabi, Khalilullah Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, sungguh kita akan menemukan sebuah pengorbanan luar biasa dengan ketulusan yang juga luar biasa. Ibrahim sudah lama sekali ingin mempunyai keturunan yang dapat melanjutkan perjuangannya. Baru setelah sangat tua beliau dikaruniai Ismail. Betapa gembira dan bahagianya beliau. Lalu dengan tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Keikhlasan berkorban seorang bapak yang harus menghilangkan nyawa si anak yang sudah lama didamba-dambakan dan keikhlasan si anak yang dengan ketulusan luar biasa harus menyerahkan nyawanya sendiri, demi Kekasih yang sama. Dua hamba Allah ini telah membuktikan cinta mereka yang agung dengan pengorbanan yang juga agung. Keduanya telah membuktikan sebuah pengorbanan yang tulus dan benar-benar memurnikan kepasrahan hanya kepada Allah. Mengakui dan menyadari bahwa kepemilikan hakiki hanya pada Allah. Bahwa semuanya adalah milik Allah tanpa kecuali, tak berbagi dengan siapa pun, termasuk dengan diri sendiri.

Seperti sering kita baca diawal sholat kita, Inna shalaati wanusuki wamahyaaya wa mamaati lillahi Rabbil faalamien, laa syarieka lahu wa bidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimien. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semata-mata hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, tdak ada seorang pun bersama-Nya yang ikut memiliki. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali menerima, yang pasrah! Tiap muslim seharusnya menjadi diri yang rela berkorban dan mengorbankan apa yang dimiliki, mengorbankan apa yang dicintai untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang disekitarnya, semata untuk mendapatkan cintaNYA. Pengorbanan tulus ikhlas seperti ini, seandainya tumbuh dan muncul dalam diri tiap insan berTuhan di Indonesia, Inshaallah Indonesia mampu keluar dari krisis multidimensi berkepanjangan yang belum juga menemukan ujungnya.

Hari raya Qurban saat ini, seharusnya dijadikan mementum bagi tiap diri untuk berikrar, seperti ikrarnya Nabi Ibrahim, seperti ikrar yang sering kita ucapkan diawal sholat, menghilangkan rasa sayang melepas sebagian milik kita demi Allah untuk sesama, untuk orang-orang disekitar kita, untuk kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia. Bagi yang sedang diberikan amanah berkuasa dan menjadi wakil rakyat, pergunakanlah momentum ini untuk berkorban, mengerahkan segala potensi dan kemampuan diri untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya. Bagi yang diberi amanah menjadi PNS, dosen dan guru, pergunakanlah momentum ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, anak didik dan muridnya. Bagi yang diberi amanah menjadi pelajar, pergunakanlah momentum ini sebaik-baiknya menuntut ilmu yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat sekitar. Bagi yang diberi amanah menjadi rakyat, tukang becak, kuli bangunan, buruh pabrik, pedagang asongan, buruh tani, TKI dan profesi lainnya, pergunakanlah momentum ini untuk berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki untuk kemaslahatan diri dan orang-orang disekitar kita. Dan bagi yang terpaksa sudah tidak ada lagi materi yang bisa dikorbankan, pergunakanlah momentum ini untuk mengorbankan kesabaran dan waktu kita untuk sekedar berdoa agar bangsa ini segera keluar dan lepas dari krisis multidimensi berkepanjangan. Semua pengorbanan diatas harus kita lakukan tanpa henti mulai detik ini dengan tulus ikhlas semata-mata untuk mendapatkan cinta Sang Kekasih hati, Allah Rabbul alamien.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minnaa wa minkum Taqabbal ya Kariem.
Oleh: Harus LG
Ketua Bidang Pendidikan dan Budaya PPI-Jepang
http://www.ppi-jepang.org/article.php?id=44

POLITIK AIR

2007-12-04T21:31:00.000+07:00

ir bersih menjadi barang langka. Kelangkaan ini dipicu oleh tiga hal: pertumbuhan populasi, laju peningkatan aktivitas industri, dan pembangunan yang meminggirkan daya dukung ekologis. Juga limbah rumah tangga yang turut menjadi penyebab pencemaran air.

Pulau Jawa adalah lahan pemampatan kualitas kehidupan anak negeri. Betapa tidak, 65% (sekitar 125 juta) penduduk Indonesia mendiami Pulau Jawa. Tak pelak, permintaan air bersih menaik tajam. Berbanding terbalik, pasokan air bersih tak memadai guna mencukupi kebutuhan penghuni Pulau Jawa.

Dalam studi WALHI, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara adalah gugus pulau defisit air. Pada musim kemarau (2003), defisit air mencapai 13,1 milyar m³. Padahal, pada tahun 2003, permintaan air bersih di Jawa dan Bali melonjak hingga 38,4 milyar m³. Pun demikian di Nusa Tenggara. Sementara itu, pasokan air bersih yang tersedia hanya berkisar 25,3 milyar m³ (KLH, 2005).

Berkaca pada studi KLH, Pulau Jawa dihadapkan pada keterdesakan ekologis. Laju pertumbuhan penduduk tak dibarengi persebaran penduduk, pemerataan sumber daya alam, dan pembangunan yang ekosentris. Dalam pada itu, aktivitas industri melonjak jauh melebihi daya dukung ekosistemnya. Tanpa kebijakan pro-ekologi, kehidupan berlangsung tak wajar. Krisis air adalah wujud ketidakwajaran itu.

Sebagai barang publik, air bersih menjadi kebutuhan pokok. Dapat dikatakan, kepokokan air diukur dari keterjangkauan, kemurahan, dan kemudahan akses bagi warga. Kini, jumlah air bersih terbatas. Keterbatasan itu terbaca dalam rupa: banjir, kekeringan, tingginya harga air bersih, pencemaran air, dsb. Dalam keminiman, pola komersialisasi dan privatisasi dipandang sebagai solusi. Pendukung pola ini disponsori oleh World Bank.

Dalam perspektif World Bank, pembatasan pemakaian menjadi solusi bagi minimnya pasokan air bersih. Dalam hal ini, World Bank menyebut “hak air”. Sebuah konsep yang coba mengefektifkan alokasi pendayagunaan sumber daya air dan menjawab kepelikan krisis air, baik bagi penghuni perkotaan dan industri. Pada intinya, dalam “hak air,” nilai ekonomik lebih dikedepankan ketimbang fitur sosial dan kultural pemakai air bersih. Tak ayal, konflik pun acap kali mengemuka.

UU No. 7 Tahun 2004 adalah produk penerapan “hak air”. Dalam aturan legal ini, negara tak lagi dominan. Prinsip dasar pelaksanaan tugas kenegaraan, yakni “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” serta-merta diingkari. Tak ayal, subyek pembangunan terbagi: kaya dan miskin. Bagi pelaku industri air (swasta), si kaya menjadi ‘pasar’ utama. Jika demikian, si miskin pun terhempas hak-hak fundamennya. Hal ini bertolak-belakang dengan UUD 1945 Pasal 33 (ayat 3) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (PBB, November 2002).

Lebih lanjut, UU No. 7 Tahun 2004 rentan kolusi, korupsi, manipulasi, dan intimidasi. Kerentanan ini teridentifikasi lewat distingsi hak: (1) hak guna pakai; dan (2) hak guna usaha. Hak guna pakai air didefinisikan sebagai “hak untuk memeroleh dan memakai air bagi keperluan sehari-hari dan pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi (Pasal 8). Dalam praktiknya, hak guna pakai air tak memerlukan izin. Sebaliknya, hak guna usaha air adalah “hak untuk memeroleh dan memakai air bagi kebutuhan usaha”. Secara mendasar, ada batasan jumlah penggunaan air. Penggunaan air di luar batasan kebutuhan pokok minimum sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada, dituntut adanya perizinan (Pasal 8, Ayat 2).

Dalam “hak air,” disebut bahwa aspek ekonomis lebih dikedepankan ketimbang fitur sosio-kultural. Berdasar tradisi, pelbagai mata pencaharian warga bertolak dari sistem irigasi tradisional, seperti Subak (Bali) dan Raja Parit (Sumatera Utara). Jika dirunut dari UU 7/ 2004, kegiatan ekonomi ini dipandang melanggar hukum. Padahal, secara historis, air menjadi properti rakyat (common property) yang diatur oleh negara. Untuk itu, negara mesti memenuhi hak rakyat atas air. Terlebih, dalam peringatan hari air sedunia (22 Maret 2007) lantang disuarakan perlunya “mengatasi kekurangan air”.

Deskripsi di atas, menarasikan cerita bahwa krisis air tak bisa diselesaikan lewat komersialisasi dan privatisasi air, yang dijamin dalam praktik perizinan formal, seperti tercantum dalam UU 7/2004. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi yang lebih mengena, yakni dengan memerhatikan alokasi penggunaan air bagi aktivitas rumah tangga, petani, dan industri, sembari memikirkan sumber alternatif bagi pemenuhan hajat hidup (sandang, pangan, papan) publik.

PERUBAHAN IKLIM DAN WADUK RAKSASA

2007-12-04T21:25:00.000+07:00

Pantoro Tri Kuswardono, Manajer Pengelolaan Pengetahuan WALHI, juga Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI

Dinar Rani Setiawan, Pengkampanye Air dan Pangan WALHI

Meningkatnya suhu bumi akibat akumulasi gas-gas rumah berbasis karbon, seperti karbondioksida, metan, dan hidrofluorocarbon, mendorong terjadinya perubahan iklim. Mencairnya es di pegunungan salju abadi dan Himalaya, Andes, Jayawijaya, dan Patagonia, serta Kutub Utara dan Selatan adalah indikasi meningkatnya suhu bumi. Selain itu, perubahan suhu bumi juga terjadi di lautan yang mengakibatkan berubahnya siklus dan kejadian cuaca, yang disebut sebagai perubahan iklim.

Dalam Laporan Kelompok Kerja II IPCC bertajuk Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, awal April 2007 lalu di Brussels, Belgia, dinyatakan bahwa “jika suhu bumi tidak dapat dipertahankan dan naik melampaui 2 derajat celcius, maka sejumlah katastrofi akan muncul di pelbagai belahan bumi. Fenomena yang muncul antara lain: kenaikan permukaan air laut setinggi 1 hingga 6 m yang dapat menenggelamkan wilayah pantai di seantero planet bumi, meningkatnya kejadian banjir, serta berubahnya siklus hujan. Musim kering akan semakin panjang dan musim hujan dengan intensitas tinggi akan pendek. Banjir dan kekeringan akan menjadi fenomena umum dalam seabad ke depan, dan boleh jadi, tak bisa dihindari. Selain itu, sejumlah penyakit baru yang menjadi ciri khas daerah tropik akan menyebar ke wilayah-wilayah sub-tropik dan kutub, yang berpotensi mengakibatkan jatuhnya korban di pelbagai belahan dunia”.

Berdasarkan data IPCC antara 1970-2004, terjadi kenaikan suhu rata-rata tahunan antara 0,2-1 derajat celcius di Indonesia. Untuk wilayah Indonesia, laporan IPCC mengindikasikan jutaan pulau, terutama wilayah pesisir, akan hilang. Secara geografis, Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau, berada pada posisi amat rentan. Bahkan, secara pasti, laporan IPCC menyebut, “telah terjadi perubahan fisik alam di Papua”. Sebagaimana disebut IPCC, sistem fisik dan biologis alam adalah gejala lanjutan terjadinya perubahan iklim.

Menurut IPCC, kelompok paling rentan akibat perubahan iklim adalah masyarakat miskin. Sebab, mereka memiliki kemampuan beradaptasi teramat rendah dan minim akses sumber daya alam. Sejauh ini, masyarakat berkategori rentan amat bergantung pada tersedianya sumber daya alam sekitar. Ironisnya, sumber daya alam yang menjadi mata pencaharian mereka juga tak lepas dari kondisi iklim. Di samping itu, juga terjadi penurunan produksi pangan sehingga meningkatkan risiko bencana kelaparan; peningkatan kerusakan pesisir akibat banjir dan badai; peningkatan kasus gizi buruk dan diare; serta perubahan pola distribusi hewan dan serangga sebagai vektor penyakit.

Revolusi Industri

Istilah “Revolusi Industri” mula-mula diperkenalkan oleh Friedrich Engels (1820-1895) dan Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) di pertengahan abad ke-19. Sedari Revolusi Industri berderap di Eropa, perubahan gaya hidup (teknologi, sosioekonomi, kultur, religius, dsb) mendapatkan momentum. Ditandai oleh pelbagai penemuan, seperti kapal bertenaga uap, mesin bahan bakar, dan pembangkit listrik, perlahan tapi pasti juga memberi dampak bagi peralihan paradigma manusia: tak lagi antro-eko-sentris, melainkan antroposentrik semata. Walhasil, sejak abad ke-18, degradasi ekologis memuntahkan bencana katastrofiknya hingga detik ini.

Perubahan tata ekologi dunia dilatari oleh konsumsi emisi bahan bakar fosil yang berlebih, kerusakan hutan dan lahan, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer (pemanasan global), yang pada akhirnya bermuara pada perubahan iklim di seantero dunia. Lebih dari itu, latar ekonomi-politik dunia pasca Perang Dunia II, secara faktual, juga turut menyumbang akselerasi perubahan iklim melalui sejumlah hal sebagai berikut:

Perluasan ekonomi global pasca Perang Dunia II yang tetap mempredasi aset-aset negara-negara bekas koloni.
Peningkatan akumulasi kapital dan konsumsi negara-negara eks koloni yang ditopang bahan mentah dan buruh murah di negara bekas koloni.
Politik ekonomi yang miskin distribusi
Penciptaan perkakas-perkakas ekonomi yang menyembah pada agregat pertumbuhan semata, dengan mengabaikan keutuhan dan keberlanjutan sosio-ekologis setempat.
Penciptaan hukum dan perjanjian perdagangan baru yang tetap mempertahankan supremasi negara-negara industri.
Monetisasi lahan dan kekayaan alam untuk melayani pertumbuhan terus-menerus yang memperkuat supremasi negara-negara eks-koloni.
Perluasan pasar barang konsumsi di negara-negara eks koloni yang umumnya berpopulasi besar.

Secara akumulatif, latar politik di atas mendorong peningkatan krisis di negara-negara eks koloni dan menyebabkan merosotnya kemampuan warga untuk menjamin: (1) keselamatan dan kesejahteraan dirinya; (2) memenuhi syarat-syarat minimum hidup sesuai dengan kebutuhan setempat; dan (3) merawat keberlanjutan jasa/alam lingkungan. Ironisnya, di tengah maraknya kerentanan masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia justru membangun bendungan skal besar di pelbagai daerah, seperti Jawa Barat (Waduk Jatigede), Riau (Waduk Kotopanjang), dan Sulawesi Selatan (Waduk Bilibili). Alih-alih mengulurkan tangan bagi kelompok rentan, Pemerintah Indonesia justru ‘menenggelamkan’ mereka.

Mengedepankan ‘nalar manusia-alam’

Dalam kajiannya, Komisi Dunia untuk Bendungan (The World Commission on Dams) menemukan fakta bahwa bendungan (waduk) berskala besar menjadi kontributor signifikan terhadap perubahan iklim. Dalam kalkulasi WCD, dikatakan, “keluaran emisi dari waduk, sebagai hasil proses pembusukan seluruh bahan organik, menyumbang 1-28% emisi gas efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global”.

Selain penelitian WCD, IRN (Internatioal Rivers Network) juga meneliti mengenai kontribusi bendungan besar dalam pemanasan global. Pembangunan waduk-waduk pembangkit listrik di Amazon menyebabkan pelepasan gas rumah kaca berupa methan dan karbondioksida dengan implikasi hingga 45 kali lipat dibandingkan pelepasan akibat pembangkit listrik menggunakan gas alam. Hal ini terjadi karena pembanjiran kawasan dengan seluruh bahan organik, seperti, hutan, kebun, bangunan kayu, tanaman, dan sebagainya. Hal ini menjadi sebab pembusukan berlangsung secara anaerob dan menghasilkan gas methan dan karbondioksida dalam jumlah yang besar. Ketika turbin pembangkit listrik berputar dan mengaduk sebagian air, gas tersebut akan terlepas ke udara dan menghasilkan efek rumah kaca. Pada akhirnya, perubahan suhu bumi mengakibatkan berubahnya siklus dan kejadian cuaca, perubahan iklim.

Dalam catatan WALHI, 4 dari 26 waduk raksasa yang pernah dibangun di Indonesia menghasilkan pengggusuran lebih dari 40 ribu jiwa. Waduk Kedungombo menggusur 23 ribu jiwa, Kotopanjang 8400 jiwa, Bilibili 8000 jiwa, dan Gajah Mungkur sekitar 51 desa. Di Jawa Barat, total wilayah produktif yang sudah dihancurkan oleh 3 bendungan di Sungai Citarum saja (Jatiluhur, Saguling, dan Cirata) mencapai 17,000 hektar. Jumlah ini akan bertambah 6000 hektar jika Waduk Jatigede dibangun. Semuanya merupakan lahan persawahan produktif yang menyimpan keragaman hayati.

Kenyataannya, hampir seluruh bendungan raksasa yang dibangun saat ini tidak efektif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, seluruh waduk raksasa yang ada di Pulau Jawa mengalami krisis pasokan air. Pengelolaan yang salah mengakibatkan fluktuasi volume dan debit berubah-ubah secara drastis. Bahkan, wilayah tangkapan air yang sehat bagi waduk Jatiluhur saat ini hanya tinggal 9%. Kerusakan wilayah tangkapan air menyebabkan sedimen lumpur mempercepat usia bendungan dan dapat menimbulkan bencana jauh lebih besar jika bendungan tersebut jebol akibat tekanan lumpur. Pengerukan pun akan menyedot biaya besar dan dibebankan pada rakyat yang saat ini hidupnya semakin rusak.

Waduk Bilibili di Sulawesi Selatan, yang juga berfungsi sebagai penahan banjir bagi kota Makassar dan Kabupaten Gowa, saat ini hanya berupa rawa dengan endapan lumpur yang tinggi. Banyak pihak di Makasar mengkhawatirkan waduk ini akan jebol dan menimbulkan korban jauh lebih banyak lagi. Sejumlah bendungan seperti Kotopanjang dan Cirata justru menimbulkan banjir di wilayah hulu akibat aliran balik (backwater) yang dihasilkan selama musim penghujan.

Kerusakan ekologis yang dihasilkan oleh waduk raksasa merupakan kerusakan yang tak dapat dipulihkan kembali. Selain menggusur, sejumlah bendungan terbukti menghasilkan timbulnya penyakit. Di Kotopanjang, jumlah nyamuk Anopheles meningkat pesat akibat terendamnya tanaman dan tumbuhan di dasar danau. Resiko penyakit malaria menjadi meningkat setelah bendungan dibangun.

Di samping kerugian sosioekonomi, budaya, dan ekologis, waduk raksasa adalah kontributor besar penumpukan utang luar negeri Indonesia. Sejak 1968, utang luar negeri Indonesia dari Jepang, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Dunia, secara berturut-turut, 84 milyar yen, 69 juta dollar, dan 2,9 milyar dollar. Seluruh hutang ini menjadi tanggungan semua anak bangsa tanpa kecuali.

Oleh karena itu, WALHI menyeru Pemerintah Indonesia agar pembangunan waduk raksasa di pelbagai daerah di Indonesia dihentikan. Mengapa demikian? Pasalnya, penggusuran paksa warga sekitar lokasi waduk, kerusakan lingkungan, dan keterpurukan bangsa akibat tumpukan utang luar negeri, jauh lebih menyengsarakan rakyat di masa mendatang. Terlebih, waduk raksasa berpotensi menambah kerentanan masyarakat yang minim kapasitas dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070528_prbhn_iklim_li/

PRIVATISASI AIR

2007-12-04T21:00:00.000+07:00

Di tengah kontroversi privatisasi pada sejumlah aset negara (BUMN), privatisasi pada pengelolaan air sedang digarap. Draft RUU Pengelolaan Air yang didalamnya mengandung semangat privatisasi pengelolaan air kini dalam tahap diajukan ke DPR. Walaupun beberapa organisasi telah melakukan diskusi dengan DPR, tampaknya topik yang sangat sensitif ini kalah perhatian dengan pergunjingan politik di media dan DPR. Sudahkah konstitusi negara ini berubah sehingga pengelolaan air akan diprivatisasi?

Draft UU Pengelolaan Air ini merupakan prasyarat pinjaman World Bank sebesar 500 juta US$--menggantikan UU Pengairan. Ini bagian dari rencana restrukturisasi pengelolaan air WATSAL (Water Restructuring Adjustment Loan) yang didorong Worldbank. Restrukturisasi pengelolaan air intinya membuat peran negara seminimal mungkin. Argumentasinya untuk mengurangi peran negara, pengurangan subsidi serta menyerahkan peran pelayanan publik pada swasta. Ini merupakan agenda liberalisasi total yang ditekankan oleh kreditor internasional, IMF dan World Bank secara bersamaan.

Dalam draft RUU Pengelolaan Air tersebut, pembiayaan atas pengelolaan sumber-sumber air, jaringan irigasi tidak lagi diberikan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah diminta mengupayakan sendiri pembiayaan pengelolaan air tersebut, atau dengan jalan mencari investor. Dengan adanya restrukturisasi pengeloaan air, penguasaan dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber air akan berubah total. Pada jaringan irigasi, diantaranya kelak akan dipungut tarif oleh swasta pengelola. Penyediaan air bersih oleh swasta di daerah akan dimungkinkan dengan undang-undang ini. Dalam kondisi krisis ekonomi dan ambruknya swasta nasional, tampaknya investasi asinglah yang akan mengambil peran tersebut.

Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaanya dijamin konstitusi, yakni pada pasal 33 UUD 1945, ayat 3 yang berbunyi: " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Sejak awal telah disadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air, dijamin dalam konstitusi. Ini merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warganegara.

Perspektif HAM atas penyediaan kebutuhan dasar juga dipertegas pada level global. Pada November 2002, Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mendeklarasikan akses terhadap air merupakan sebuah hak dasar. (a fundamenta right). Disebut bahwa air adalah benda sosial dan budaya, dan tidak hanya komoditi ekonomi. Komite ini menekankan bahwa 145 negara telah meratifikasi Konvenan Internasional Untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang kini telah diikat dengan perjanjian untuk memperomosikan akses pada air secara setara tanpa diskriminasi.

Walaupun Deklarasi PBB ini tidak menyebut secara eksplisit tentang privatisasi,--guna menghindari konflik terbuka dengan negara maju yang mendukung privatisasi--, namun deklarasi ini bermakna penyediaan kebutuhan dasar oleh pemerintah adalah pilihan terbaik atas sumberdaya yang terbatas serta komoditas publik yang fundamental bagi kesehatan dan kehidupan.(Social Watch Report, 2003). Komisi PBB Untuk HAM (UNHCR) juga menyeru agar negara-negara anggota WTO mempertimbangkan dampak liberalisasi perdagangan terhadap penyediaan kebutuhan dasar publik, khususnya air, pendidikan dan kesehatan. IMF dan World Bank sebagai institusi dalam sistem PBB sejak 1947 seharusnya mengikuti deklarasi tersebut.

Konsekuensi Privatisasi

Peran pengelolaan air tidak dapat diberikan pada swasta yang menaruh keuntungan sebagai tujuan pertama (profit first). Privatisasi akan membuat akses masyarakat terhadap air terbatas dan mahal. Karena seluruh biaya pengelolaan dan perawatan jaringan air dan sumber air lainnya bergantung semata pada pemakai dalam bentuk tarif. Privatisasi di berbagai negara juga menunjukkan fenomena monopoli baru dan harga yang meningkat beberapa kali lipat.

Dalam hal penyediaan air bersih, swasta akan memilih untuk melayani daerah-daerah yang menguntungkan. Daerah-daerah di luar P.Jawa yang terpencil-yang membutuhkan biaya pembangunan jaringan air yang besar-tentunya bukan prioritas kecuali dengan tarif tinggi. Kawasan Timur Indonesia yang tertinggal dan termasuk sulit air tentunya akan semakin jauh tertinggal.

Pengalaman privatisasi air di sejumlah negara juga tidak menunjukkan peningkatan kualitas dan efisiensi. Penyediaan air minum di wilayah Jakarta jauh lebih buruk setelah diprivatisasi kepada PT. Lyonaise dan PT. Thames. Ini bertolak belakang dengan asumsi World Bank dan IMF. Privatisasi ternyata bukanlah jawaban atas kinerja yang buruk dari manajemen pemerintah.

Agenda Kreditor Internasional

Kebijakan untuk mendorong adanya privatisasi ini lakukan oleh IMF, WorldBank dan IDB . Pinjaman dengan prasyarat pelaksanaan privatisasi didesakkan oleh World Bank di sejumlah negara Asia, Afrika dan Amerika Selatan seperti Maroko, Bolivia, Bulgaria, Filipina, Afrika Selatan, sejumlah negara Asia Selatan dan Indonesia. Social Watch (2003) mencatat di Bolivia merupakan satu contoh kasus privatisasi yang didiktekan secara gamblang dan ternyata bertujuan untuk menaikkan tarif air.

Pengalaman itu menunjukkan privatisasi mengarah pada memburuknya kualitas penyediaan air, tarif yang meningkat serta makin terbatasnya akses petani dan masyarakat pedesaan terhadap sumber air. Masyarakat miskin adalah kelompok yang paling menderita karena privatisasi hanya menjangkau kelompok yang mampu membayar.

Pengalaman buruk tersebut tidak menjadi bahan pertimbangan lembaga donor. Kini agenda tersebut diteruskan di Indonesia. Kepada siapa privatisasi yang sistematis dan dipaksakan ini diabdikan?

Kalau kita melihat privatisasi air minum di sejumlah negara berkembang, hanya sekelompok kecil 6-8 perusahaan multinasional yang menguasai. Contohnya Suez-Lyonaise dan Thames Water di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Filipina. Dengan situasi perekonomian nasional yang memburuk kini, hanya sekelompok perusahaan raksasa inilah yang akan menguasai pengelolaan air dimasa depan.

Bisnis air ibarat bisnis minyak. Setiap orang sebagai pengguna air merupakan pangsa pasar. Ini mendorong keinginan yang kuat dan tersembunyi perusahaan raksasa melalui lembaga keuangan internasional untuk menguasai. Seperti dikatakan Vice President World Bank, Ismail Serageldin "Perang dimasa depan akan menyangkut air ".

Privatisasi pengeloaan air yang didorong World Bank menambah daftar panjang tudingan bahwa lembaga itu dan lembaga keuangan multinasional lainnya bekerja untuk kepentingan perusahaan multinasional (MNC/TNC) dan negara donor semata. Pengalaman buruk rakyat tampaknya tidak menjadi perhatian lembaga donor itu. IMF berperan menciptakan kondisi dan tekanan agar privatisasi dalam penyediaan fasilitas publik dan jasa harus dibuka pada swasta. LoI IMF dan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan pencabutan subsidi seluas mungkin, dan masuknya investasi asing menjadi pintu masuk investasi asing pada air.

Pemerintah dengan kelompok ekonom Mafia Berkeley sebagai motor menjadikan kontrak dengan IMF sebagai satu-satunya acuan yang harus dipegang. Kontrak ini mengabaikan mandat konsitusi negara, UUD 1945. Yang kita saksikan kini adalah upaya mengganti kontrak antara negara dan rakyat dengan kontrak rezim Pemerintah dan IMF.

Jika privatisasi dan dampaknya berlangsung sebagaimana digambarkan diatas, tentu akan menimbulkan gejolak sosial serta biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar. Untuk itu, DPR harus memberikan perhatian penuh pada persoalan ini dan tegas mempertimbangkan amanat konstitusi. Selain harus bangkit, Indonesia juga diharapkan berdaulat. ***( P. Raja Siregar, bekerja untuk WALHI dan sebagai koordinator Koalisi Anti Utang)

Persoalan Konservasi Air Masih Jadi "PR"

2007-11-14T22:48:00.001+07:00

PEMERINTAH baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pandangan anggota Fraksi PAN DPRD Jateng Thontowi Jauhari, belum serius dalam melakukan konservasi air. Saat musim kemarau banyak sumber air yang mati, permukaan air tanah semakin turun, dan kekurangan air.

"Sebaliknya, terjadi banjir dan tanah longsor pada musim penghujan. Tanah kelebihan air. Tak mampu menyerap limpahan air hujan," kata dia saat menyampaikan hasil diskusi "Serap Aspirasi tentang Reboisasi dan Konservasi Air" di Selo Pass, Kabupaten Boyolali, baru-baru ini.

Kegiatan itu digelar berkaitan program penyerapan aspirasi saat reses yang dilakukan oleh 100 orang anggota DPRD Jateng. Reses Thontowi yang dikemas dengan cara diskusi tersebut juga menghadirkan Wakil Bupati Boyolali Seno Samudro, perwakilan dari Dinas Kehutanan Pemprov Jateng Ir Triyono MP, Budi Widodo (Perhutani Jateng), Agus Haryadi (Taman Nasional Merapi), Sartono dari Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Solo. Dalam jangka dekat pemerintah mestinya menggerakkan pembangunan sumur-sumur resapan dan embung air.

Pembangunan Embung

Sumur resapan dan embung itu amat penting sebagai sarana memasukkan air ke dalam tanah dan air itu bisa menjadi pasokan pada musim kemarau. "Di samping itu juga dapat mencegah banjir," kata seorang aktivis lingkungan di Selo Widodo yang menjadi peserta diskusi.

Kebijakan lain untuk menyelamatkan krisis air dalam jangka panjang, kata dia, pemerintah harus bisa menghijaukan kembali di daerah-daerah pegunungan sebagai penyangga air. Pembangunan Taman Nasional Me-rapi Merbabu (TNMM) perlu dilanjutkan, sebab eksistensi taman itu merupakan suatu upaya pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Tak bisa dipungkiri pembangunan TNMM akan berpengaruh pada sumber kehidupan masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat perambah hutan agar berpindah dalam mencari penghidupannya sebagai peternak.

Sebab, tanpa ada kolaborasi dengan para petani, pembangunan taman nasional itu tidak akan pernah berhasil. "Semestinya pemerintah segera membuat peraturan daerah tentang sumur resapan. Siapa pun yang mengajukan izin bangunan, harus disertakan adanya pembangunan sumur resapan. Lihatlah, Kota Semarang, hujan sekali saja sudah banjir," ujar Thontowi memberi contoh.

Di samping itu, pada daerah pegunungan pemerintah perlu membuat proyek sumur resapan secara massal. Seperti yang telah dilakukan masyarakat Sleman DIY. Penduduk di daerah Gunung Merapi itu mendapat fasilitas dari pemerintah dengan bantuan Rp 600 ribu untuk membuat satu sumur resapan.(Widodo Prasetyo, Dicky P-77)

Harian SUARA MERDEKA/Selasa, 13 Nopember 2007

KONSERVASI SUMBERDAYA AIR

2007-11-12T14:01:00.000+07:00

KEKERINGAN menjadi bencana yang menyengsarakan rakyat di sejumlah wilayah di Jawa. Dari sudut keilmuan, kekeringan merupakan masalah yang sangat kompleks, melibatkan banyak stakeholder, baik yang terlibat langsung maupun pihak yang mengalami musibah.

Bencana ini datangnya tidak instan, seperti banjir, namun merangkak secara perlahan, sehingga disebut sebagai creeping disaster (bencana merangkak). Kita tidak mengetahui kapan datang maupun perginya. Tetapi, kita baru sadar ketika air menjadi langka, sumur menyusut, dan waduk mengering.

Di bidang pertanian, kekeringan dikatakan sebagai bencana yang terparah dibandingkan bencana lainnya. Bila kelebihan air, karena banjir, tanaman masih bertahan hidup. Sebaliknya tanpa air, tanaman segera mati. Bahkan, sampai akhir Juli 2003, sawah di Pulau Jawa yang mengalami kekeringan mencapai 386.796 hektar.

Definisi kekeringan dapat dilihat dari berbagai disiplin. Dari sudut meteorologis, definisinya adalah suatu interval waktu ketika suplai air hujan aktual pada suatu lokasi lebih pendek daripada suplai air klimatologis. Secara hidrologis, dikatakan sebagai suatu periode bila aliran sungai di bawah normal, atau waduk tampungan air tidak ada (habis).

Dari sudut pertanian, Changnom (1987) mendefinisikannya sebagai suatu periode ketika air tanah tidak cukup memenuhi kebutuhan air tanaman, sehingga pertumbuhannya tetap, bahkan mati. Dari sudut sosial ekonomi, secara jelas kita tahu ketika air langka, upaya untuk pemenuhan air wajib kita lakukan yang hampir selalu menimbulkan kerugian secara ekonomi (perlu uang ekstra) dan secara sosial (melakukan berbagai aktivitas).

Secara harfiah bagi pengelola sumber daya air, kekeringan berarti problem dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam pengertian tersebut, kekeringan juga berarti tidak adanya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena suplai berada di bawah tingkat yang diharapkan.

PEMERINTAH menyiapkan tiga program untuk mengatasi dampak kekeringan, yaitu distribusi air minum ke daerah yang kurang air, pemberian beras gratis ke daerah yang terkena puso, dan proyek padat karya untuk petani yang kehilangan pekerjaan.

Untuk kondisi darurat, ketiga program tersebut diharapkan berhasil, karena memang jelas itu yang dibutuhkan bagi daerah yang rawan kekeringan. Namun, ke depan dan jangka menengah maupun panjang, seharusnya menjadi bahan renungan mengapa bencana ini terjadi.

Sepanjang tahun, dua musim selalu kita alami, musim penghujan dan musim kemarau. Namun, dampak bencana yang terjadi dewasa ini cenderung meningkat. Musim hujan, bencana banjir termasuk longsor mengancam. Pada musim kemarau, bencana kekeringan juga meningkat tajam.

Teori pakem mengatakan, apabila kekeringan tambah parah, nanti pada musim hujan bencana banjir dan longsor juga akan meningkat. Artinya, bencana tersebut harus dilihat menjadi kesatuan yang utuh untuk mengelola sumber daya air.

Ketika musim hujan bencana banjir meningkat, berarti lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan, daerah retensi juga makin hilang, sehingga air dengan bebas dan dengan ganasnya melaju menjadi banjir bandang. Akibatnya, pada musim kemarau tidak ada lagi cadangan air yang cukup, sehingga menimbulkan bencana kekeringan. Waduk yang kering, sungai yang tidak ada airnya menunjukkan terjadi degradasi lingkungan yang parah dan signifikan.

Persoalan utama yang harus dijawab, bagaimana kita dapat menampung air sebanyak-banyaknya pada musim hujan, dan kita manfaatkan pada musim kemarau.

Upaya yang harus dilakukan dengan konservasi air. Konservasi yang dapat diterjemahkan sebagai kekekalan jangan hanya dipandang sebagai tindakan penanaman pohon, tetapi merupakan semua tindakan yang membuat keberadaan air menjadi kekal dan lestari.

Arti lebih luas adalah penanaman pohon, pembuatan embung, resapan air, menanggulangi laju erosi dan sedimentasi, mereduksi kuantitas banjir dan longsor, serta normalisasi sungai. Mengatasi kekeringan berarti juga mengatasi banjir dan longsor dalam satu kesatuan program yang utuh.

Konservasi air berarti kita melakukan keseimbangan yang harmonis dan serasi atas eksistensi air sebagai sumber kehidupan.

Robert J Kodoatie Pengajar di Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang

KOMPAS/Sabtu, 20 September 2003

RINDU SOSOK EVO MORALES

2007-11-12T13:36:00.000+07:00

ANGGOTA FPAN DPRD Jateng Thontowi Jauhari sempat menjadi pembicaraan antaranggota Dewan saat reses periode 23-28 Juli 2007 karena tak mengambil dana reses Rp 36,7 juta. Saat itu, ia mengaku melaksanakan reses investigasi sehingga tidak mengumpulkan orang. Tapi dalam reses periode 5-10 November 2007, dia mengambil dana reses.

''Ada dilema ketika sikap pribadi saya, tidak menjadi kebijakan institusi. Kalau menghadapi sikap sinis teman-teman anggota Dewan, saya tidak terlalu peduli.''

Tapi, lanjut dia, kalau yang protes konstituennya, dia mengaku sedih. ''Menuruti mereka berarti idealisme saya tergadai. Tapi jika tidak dipenuhi, berarti, dalam bahasa mereka, saya telah memotong hak mereka untuk memperoleh uang saku Rp 75.000/orang,'' imbuh dia.

Dia merindukan di Indonesia muncul pemimpin nasional model Presiden Bolivia, Juan Evo Morales Ayma. ''Salah satu kebijakan yang menurut saya cocok dilaksanakan di Indonesia, yaitu memotong seluruh fasilitas dan gaji para pejabat politiknya.'' (Widodo Prasetyo-62)

Harian SUARA MERDEKA/Kamis, 08 Nopember 2007

Saatnya Menuai Bencana

2007-11-02T13:58:00.000+07:00

Saatnya Menuai Bencana

11/01/2006

Banjir dan longsor sudah menjadi agenda tahunan dan tidak bisa dilepaskan
dari daya dukung lingkungan, terutama eksistensi hutan. Dari tahun ke tahun,
kerusakan hutan semakin meningkat. Pulau Jawa mengalami tekanan yang sangat
besar dan dalam kondisi kritis, padahal di pulau ini ada dua pertiga penduduk
Indonesia. Wartawan Pembaruan Kurniadi menuliskan laporan di seputar bencana
lingkungan.

Berbeda dengan awal tahun lalu yang dikejutkan oleh bencana gempa dan tsunami
di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, awal tahun ini dibuka dengan
peristiwa banjir bandang di Jember dan longsor di Banjarnegara sebagai bencana
awal tahun.

Gempa dan tsunami lebih banyak disebabkan gejala alam. Sementara bencana banjir
bandang dan longsor relatif lebih banyak disebabkan keteledoran manusianya,
terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Secara alamiah banjir bandang dan longsor adalah dua peristiwa alam yang berbeda.
Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di satu wilayah yang
berlangsung dengan cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu
berkumpul di lokasi-lokasi rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih
rendah, akibatnya segala macam benda yang dilewatinya akan terbawa air dengan
tiba-tiba. Sementara longsor merupakan pergerakan tanah karena gravitasi yang
terkait dengan kondisi tanah, kondisi lereng, curah hujan dan beban yang
ditanggung tanah.

Banjir dan longsor bukan hal baru di Indonesia. Peristiwa banjir bandang di Desa
Kemiri, Jember, Jawa Timur, Minggu (1/1) dan longsor di Desa Sijeruk, Banjarnegara,
Jawa Tengah, Rabu (4/1), hanya menambah catatan tentang peristiwa-peristiwa sama
yang sudah pernah terjadi mengenai bencana lingkungan yang menimbulkan korban
manusia.

Seperti yang pernah terjadi di Nias pada 2001 dan menewaskan 107 orang, di Pacet,
Mojokerto, Jawa Timur, pada 2002, yang menewaskan 25 orang, di Bohorok, Sumatera
Utara, pada 2003 dengan korban jiwa 157 orang dan di Kutacane, Aceh Tenggara,
pada 2005 dengan korban 15 orang tewas.

Data yang disebutkan dalam Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2004 yang
dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), selama periode
2003-2004 peristiwa banjir dan longsor di Indonesia telah menimbulkan kerugian
hingga Rp 870 miliar lebih.

Peristiwa banjir dan longsor dapat disebabkan oleh berbagai faktor, namun di
Indonesia umumnya peristiwa itu lebih karena meningkatnya degradasi kualitas
lingkungan, terutama rusaknya hutan-hutan yang berfungsi sebagai daerah
konservasi air. Pohon-pohon di hutan selain berfungsi menahan laju air hujan agar
dapat diserap oleh tanah juga dapat berfungsi sebagai pengikat tanah agar tidak
mudah longsor, terutama di daerah-daerah yang memiliki elevasi lereng tinggi.
Lokasi-lokasi yang gundul memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bahaya
banjir dan longsor.

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan-Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
(TGHK-RTRW) tahun 1999, luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 120,35 juta
hektare. Namun dari jumlah itu yang baru ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sampai
2003 baru seluas 109,96 juta hektare, terdiri dari 105,18 juta hektare kawasan
hutan daratan dan 4,78 juta hektare kawasan hutan perairan. Hingga akhir tahun
2004, kondisi kawasan hutan yang memerlukan rehabilitasi seluas 59,2 juta hektare,
terdiri dari hutan lindung seluas 10,4 juta hektare, suaka alam dan pelestarian
alam seluas 4,6 juta hektare, hutan produksi tetap seluas 19,2 juta hektare, hutan
produksi terbatas 12,9 juta hektare, dan hutan produksi yang dapat dikonversi
seluas 12,1 juta hektare.

Rusaknya kawasan hutan yang terus meningkat juga mempengaruhi kondisi sungai.
Departemen Kehutanan pada tahun 1984 menetapkan 22 Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam
kategori kritis dan superkritis. Namun jumlah ini meningkat menjadi 29 DAS pada
tahun 1992. Pada tahun 1994 menjadi 39 DAS, tahun 1998 menjadi 42 DAS, tahun 2000
menjadi 58 DAS, dan pada tahun 2002 menjadi 60 DAS. Sampai tahun 2004 pemerintah
telah memprioritaskan penanganan 458 DAS yang kritis dan memerlukan penanganan
serius.

Jawa Kritis

Kondisi Pulau Jawa adalah salah satu contoh nyata bagaimana proses tekanan
kebutuhan lahan mempercepat ketidakseimbangan lingkungan. Pulau Jawa yang memiliki
luas 132.000 kilometer persegi ini harus menampung 65 persen penduduk Indonesia.
Artinya setiap satu kilometer persegi dihuni lebih dari 1.000 orang.

Tuntutan terhadap lahan menjadi sangat besar, termasuk lahan-lahan konservasi yang
seharusnya benar-benar dilindungi. Kawasan konservasi berupa hutan lindung dan
cagar alam digunduli dengan alasan kesejahteraan, walaupun kenyataannya
kesejahteraan itu tidak pernah menyentuh masyarakat sekitar hutan.

Data SLHI 2004 menyebutkan luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur mencapai
1.357.206,3 hektare, namun seluas 700.000 hektare (65 persen) telah rusak.
Kerusakan itu membahayakan kondisi DAS Brantas, DAS Solo, dan DAS Sampean Madura.

Sementara di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas hutan 103.196,91 hektare
memiliki lahan kritis mencapai 984.722,06 hektare, dengan perincian 71.987,25
hektare berada di kawasan hutan lindung, 149.932,62 hektare di luar kawasan lindung,
dan 762.802,19 ha di kawasan budidaya usaha pertanian.

Di Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 sub-DAS dari 40 sub-DAS yang ada dalam kondisi
superkritis. Luas hutan di Jawa Barat hanya tersisa 323.802 hektare, padahal
sebelumnya luas hutan di Jawa Barat mencapai 791.519 hektare. Kondisi ini
menyebabkan banjir dan kekeringan dalam lima tahun terakhir ini cenderung
meningkat. Hingga akhir 2004 daerah yang paling parah mengalami kekeringan di
Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu dengan luas 1.815 hektare, Ciamis
1.256 hektare, dan Sukabumi 845 hektare. Selain itu, terdapat 1.114 hektare sawah
yang terancam kekeringan.

Namun beberapa waktu lalu Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban menyebutkan total
luas daerah yang tertutup hutan di Pulau Jawa hanya tinggal 18 persen dari luas
total Pulau Jawa atau sekitar 2,3 juta hektare dan secara keseluruhan wilayah
hutan yang rawan, sangat rawan, dan agak rawan di Pulau Jawa mencapai delapan
juta hektare.

Kondisi seperti di atas menyebabkan Pulau Jawa menjadi "sakit-sakitan". Jika
terlalu banyak curah hujan maka akan banjir dan longsor, sedang jika sedikit
curah hujan akan kekeringan. Belum lagi kualitas air sungai pun berada di atas
ambang batas baku mutu, bahkan di sebagian kota besar, air tanah yang dikonsumsi
sebenarnya sudah tidak layak untuk konsumsi. Air sudah menjadi problem sosial
bagi penghuni Pulau Jawa.

Pembalakan Liar

Sejumlah pemerhati lingkungan menyatakan peristiwa banjir bandang dan longsor di
Pulau Jawa disebabkan karena rusaknya lingkungan. Pemerintah tidak melakukan
pengelolaan lingkungan yang baik hingga kondisi Pulau Jawa terus memburuk.

Pengelolaan hutan di Pulau Jawa terbukti tidak berhasil karena kerusakan hutan
terus terjadi. Menteri Kehutanan sendiri menjelaskan ada sejumlah wilayah yang
berubah fungsinya dari fungsi kawasan hutan, bahkan 200.000 hektare kawasan
konservasi di Pulau Jawa sudah mengalami kerusakan.

Namun menurut Kaban, peristiwa di Jember dan Banjarnegara bukan disebabkan oleh
kerusakan hutan. Menurutnya tidak ada pembalakan liar di lokasi tanah longsor di
Dukuh Gunungraja, Desa Sijeruk, Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, dan di Desa
Kemiri, Jember, tetapi murni bencana alam. Menurutnya curah hujan yang tinggi
selama dua pekan dan kondisi permukiman warga yang berada di lereng perbukitan,
menjadikan kawasan itu rawan longsor.

Direktur Eksekutif Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) Indro Sugianto
menyayangkan sikap pemerintah yang membantah bahwa peristiwa banjir bandang bukan
disebabkan oleh kerusakan hutan. Pemerintah dinilai gagal mempertahankan kebijakan
fungsi lahan sesuai dengan tata ruang penataan keseimbangan ekologi dan daya
dukung lingkungan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Chalid Muhammad
menyebutkan telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan di sekitar kawasan Gunung
Argopuro dan Keputren, Jember. Daerah hulu yang memiliki kemiringan lebih dari 40
persen telah dikonversi menjadi perkebunan teh dan kopi yang tidak memiliki
perakaran kuat. Demikian pula dengan bencana Banjarnegara, yang pada kawasan longsor
sebelumnya merupakan perkebunan pisang, hasil kerja sama masyarakat dengan Perhutani
dalam skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

Tetapi, masyarakat tidak diuntungkan dalam pengelolaan hutan yang dilakukan
pemerintah. "Selama ini Perhutani telah menguasai 78 persen kawasan hutan dan
perkebunan, sehingga memaksa penduduk untuk memasuki wilayah-wilayah yang memiliki
fungsi hidro-orologis dengan kemiringan kurang dari 30 persen," ujar Chalid.

Kritisnya kondisi Pulau Jawa ini memerlukan upaya penanganan yang serius, mulai
dari kebijakannya hingga pelaksanaan kebijakan itu. Menyinggung rusaknya sejumlah
kawasan hutan menjadi kawasan budidaya tanaman semusim, Menteri Kehutanan
menyatakan akan menghijaukannya kembali dengan tumbuhan yang memiliki akar kuat.
Namun penghijauan itu harus menyatu dengan sektor-sektor lain.

Sementara menurut Chalid untuk meminimalisasi ancaman bencana di Pulau Jawa tidak
hanya dilakukan oleh instansi yang terkait serta pemerintah daerah, tetapi juga
diperlukan kebijakan dari Presiden. "Dibutuhkan satu extraordinary policy dari
Presiden untuk memperbaiki sustainability livelihood masyarakat Jawa," ujarnya.

Namun sebenarnya sudah banyak peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan. Dalam peristiwa banjir di Jember dan longsor di Banjarnegara memang
belum bisa disimpulkan apakah ada pelanggaran peraturan lingkungan. Tetapi,
mungkin jika mengacu pada hukum keseimbangan alam, masalahnya bisa menjadi lebih
sederhana. Banjir dan longsor itu terjadi karena ada ketidakseimbangan alam. Jika
keseimbangan itu tidak dipulihkan, maka tahun-tahun yang akan datang adalah tahun-
tahun menuai bencana. *

Suara Pembaruan Daily, 11 Januari 2006

AIR BERSIH : SUMBER DAYA YANG RAWAN

2007-11-02T13:55:00.000+07:00

Ditulis oleh Rully Syumanda di/pada Agustus 6th, 2007

Richard Middleton

Air merupakan unsur utama bagi hidup kita di planet ini. Kita mampu bertahan hidup tanpa makan dalam beberapa minggu, namun tanpa air kita akan mati dalam beberapa hari saja. Dalam bidang kehidupan ekonomi modern kita, air juga merupakan hal utama untuk budidaya pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi.

Semua orang berharap bahwa seharusnya air diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak, dan dijaga terhadap cemaran. Namun kenyataannya air selalu dihamburkan, dicemari, dan disia-siakan. Hampir separo penduduk dunia, hampir seluruhnya di negara-negara berkembang, menderita berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air atau oleh air yang tercemar. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 2 milyar orang kini menyandang resiko menderita penyakit murus yang disebabkan oleh air dan makanan. Penyakit ini merupakan penyebab utama kematian lebih dari 5 juta anak-anak setiap tahun.

Sumber-sumber air semakin dicemari oleh limbah industri yang tidak diolah atau tercemar karena penggunaannya yang melebihi kapasitasnya untuk dapat diperbaharui. Kalau kita tidak mengadakan perubahan radikal dalam cara kita memanfaatkan air, mungkin saja suatu ketika air tidak lagi dapat digunakan tanpa pengolahan khusus yang biayanya melewati jangkauan sumber daya ekonomi bagi kebanyakan negara.

Banyak orang memang memahami masalah-masalah pencemaran dan lingkungan yang biasanya merupakan akibat perindustrian, tetapi tetap saja tidak menyadari implikasi penting yang dapat terjadi. Sebagian besar penduduk bumi berada di negara-negara berkembang; kalau orang-orang ini harus mendapatkan sumber air yang layak, dan kalau mereka menginginkan ekonomi mereka berkembang dan berindustrialisasi, maka masalah-masalah yang kini ada harus disembuhkan. Namun bagaimanapun masalah persediaan air tidak dapat ditangani secara terpisah dari masalah lain. Buangan air yang tak layak dapat mencemari sumber air, dan sering kali tak teratasi. Ketidaksempurnaan dalam pelayanan pokok sistem saluran hujan yang kurang baik, pembuangan limbah padat yang jelek juga dapat menyebabkan hidup orang sengsara. Oleh karena itu, meskipun makalah ini memusatkan diri terutama pada air dan sanitasi, dalam jangka panjang akan sangat penting memikirkannya dari segi pengintegrasian layanan-layanan lingkungan ke dalam suatu paket pengelolaan air, sanitasi, saluran dan limbah padat yang komprehensif.
Ketersediaan dan Kelangkaan Air

Air merupakan elemen yang paling melimpah di atas Bumi, yang meliputi 70% permukaannya dan berjumlah kira-kira 1,4 ribu kilometer kubik. Apabila dituang merata di seluruh permukaan bumi akan terbentuk lapisan dengan kedalaman rata-rata 3 kilometer. Namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003%. Sebagian besar air, kira-kira 97%, ada dalam samudera atau laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi untuk kebanyakan keperluan. Dari 3% sisanya yang ada, hampir semuanya, kira-kira 87 persennya tersimpan dalam lapisan kutub atau sangat dalam di bawah tanah.

Dalam satu tahun, rata-rata jumlah tersebut tersisa lebih dari 40.000 kilometer kubik air segar yang dapat diperoleh dari sungai-sungai di dunia. Bandingkan dengan jumlah penyedotan yang kini hanya ada sedikit di atas 3.000 kilometer kubik tiap tahun. Ketersediaan ini (sepadan dengan lebih dari 7.000 meter kubik untuk setiap orang) sepintas kelihatannya cukup untuk menjamin persediaan yang cukup bagi setiap penduduk, tetapi kenyataannya air tersebut seringkali tersedia di tempat-tempat yang tidak tepat. Misalnya, lembah sungai Amazon memiliki sumber yang cukup tetapi mengekspor air dari sini ke tempat-tempat yang memerlukan adalah tidak ekonomis.

Selain itu, angka curah hujan sering sangat kurang dapat dipercaya, sehingga persediaan air yang nyata sering jauh di bawah angka rata-rata yang ditunjukkan. Pada musim penghujan, hujan yang sangat hebat, namun biasanya hanya terjadi beberapa bulan setiap tahun; bendungan dan tandon air yang mahal diperlukan untuk menyimpan air untuk bulan-bulan kering dan untuk menekan kerusakan musibah banjir. Bahkan di kawasan-kawasan “basah” ini angka yang turun naik dari tahun ke tahun dapat mengurangi persediaan air yang akan terasa secara nyata. Sedangkan di kawasan kering seperti Sahel di Afrika, masa kekeringan yang berkepanjangan dapat berakibat kegagalan panen, kematian ternak dan merajalelanya kesengsaraan dan kelaparan.

Pembagian dan pemanfaatan air selalu merupakan isu yang menyebabkan pertengkaran, dan sering juga emosi. Keributan masalah air bisa terjadi dalam suatu negara, kawasan, ataupun berdampak ke benua luas. Di Afrika, misalnya, lebih dari 57 sungai besar atau lembah danau digunakan bersama oleh dua negara atau lebih; Sungai Nil oleh sembilan, dan Sungai Niger oleh 10 negara. Sedangkan di seluruh dunia, lebih dari 200 sungai, yang meliputi lebih dari separo permukaan bumi, digunakan bersama oleh dua negara atau lebih. Selain itu, banyak lapisan sumber air bawah tanah membentang melintasi batas-batas negara, dan penyedotan oleh suatu negara dapat menyebabkan ketegangan politik dengan negara tetangganya.

Karena air yang diperoleh dan bermutu bagus semakin langka, maka percekcokan dapat semakin memanas. Di seluruh dunia, kira-kira 20 negara, hampir semuanya di kawasan negara berkembang, memiliki sumber air yang dapat diperbaharui hanya di bawah 1.000 meter kubik untuk setiap orang, suatu tingkat yang biasanya dianggap kendala yang sangat mengkhawatirkan bagi pembangunan, dan 18 negara lainnya memiliki di bawah 2.000 meter kubik untuk tiap orang.

Lebih parah lagi, penduduk dunia yang kini berjumlah 5,3 miliar mungkin akan meningkat menjadi 8,5 miliar pada tahun 2025. Beberapa ahli memperkirakan bahwa tingkat itu akan menjadi stabil pada angka 16 miliar orang. Apapun angka terakhirnya, yang jelas bahwa tekanan yang sangat berat akan diderita oleh sumber-sumber bumi yang terbatas. Dan laju angka kelahiran yang tertinggi justru terjadi tepat di daerah yang sumber-sumber airnya mengalami tekanan paling berat, yaitu di negara-negara berkembang.

Dalam tahun-tahun belakangan ini, sebagian besar angka pertumbuhan penduduk terpusat pada kawasan perkotaan lebih dari 3,5 %. Daerah kumuh perkotaan atau hunian yang lebih padat di kota yang menyedot pemukim baru termiskin tumbuh dengan laju sekitar 7 % setahun.

Hunian pinggiran yang lebih padat sering dibangun secara membahayakan di atas tanah yang tak dapat digunakan untuk apapun, seperti bukit-bukit terjal yang labil atau daerah-daerah rendah yang rawan banjir. Kawasan semacam itu tidak sesuai dengan perencanaan kota yang manapun, dipandang dari segi tata-letak maupun kebakuan. Karena kawasan semacam itu dianggap sah secara hukum dan bersifat “darurat”, pemerintah kota biasanya tidak cepat melengkapinya dengan prasarana seperti jalan, gedung sekolah, klinik kesehatan, pasokan air, dan sanitasi. Namun sebenarnya hunian semacam ini tak pelak akan menjadi pola bagi kota yang harus dilayani dengan prasarana modern; hal ini mempunyai implikasi-implikasi baik untuk pemecahan secara teknis maupun secara lembaga yang akan diperlukan sebagai syarat supaya segala layanan mencapai semua orang dan berkesinambungan.

Di sementara negara, masalah terbesar mengenai persediaan air berkembang bukan hanya dari masalah kelangkaan air dibanding dengan jumlah penduduk, melainkan dari kekeliruan menentukan kebijakan tentang air, dan baru menyadari masalah-masalah tersebut lama setelah akibat yang tak dikehendaki menjadi kenyataan. Jadi meskipun penambahan investasi dalam sektor ini diperlukan, penambahan itu perlu disertai dengan perubahan. Prioritas utama haruslah pada cara pemanfaatan paling bijak terhadap investasi besar yang telah ditanam dalam sektor ini setiap tahun.
Penggunaan dan Penyalahgunaan Sumber Air
Pertanian beririgasi merupakan pengguna air terbesar. Pada umumnya lebih 80 % dari air yang ada dicurahkan khusus untuk pertanian. Tetapi karena biasanya air disalurkan dengan gratis atau dengan tarif yang banyak disubsidi, maka kecil sekali dorongan niat untuk menggunakan air secara efisien, dan retribusinya, jika ada tidak akan mencukupi untuk pemeliharaan yang layak. Maka hasilnya ialah penggunaan yang sangat tidak efisien efisiensinya kira-kira hanya dibawah 40 % untuk seluruh dunia dan kemerosotan mutu yang semakin melaju pada sistem yang semakin besar.

Sesungguhnya efisiensi dapat ditingkatkan dengan baik dengan perbaikan cara pengoperasian dan pemeliharaan sistemnya perbaikan saluran, pendataran lahan supaya pembagian air dapat merata, penyesuaian antara banyaknya pelepasan air dari tandon dan keperluan senyatanya di daerah hilir, dan pengelolaan yang lebih efektif apabila air tersebut sudah sampai dilahan pertanian atau dengan menggunakan teknik yang lebih efisien seperti irigasi tetesan. Perbaikan-perbaikan semacam itu sangat penting mengingat besarnya dampak permintaan irigasi dan rasa keadilan bagi penduduk perkotaan yang berjuang untuk kelangsungan pasok air yang memadai. Sandra Postel, seorang pakar dalam penggunaan air dari Worldwatch Institute mengatakan : “Hanya dengan meningkatkan 10 % efisiensi penggunaan air di seluruh dunia, kita akan dapat menghemat air yang cukup untuk memasok semua air keperluan hunian di seluruh kawasan dunia”.

Penghamburan air sungguh disayangkan sebab biasanya hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan produktifitas pertanian seperti yang diharapkan. Tiadanya penyaluran air yang baik pada lahan yang diairi dengan irigasi (untuk penghematan dalam jangka pendek) dapat berakibat terjadinya kubangan dan penggaraman yang akhirnya menyebabkan hilangnya produktifitas.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB memperkirakan bahwa, karena terjadinya penggaraman atau jeleknya draenase, seluas 45 juta Ha lahan pertanian beririgasi di negara-negara berkembang memerlukan reklamasi hampir separo dari 92 juta Ha tanah beririgasi di kawasan berkembang.

Di sejumlah negara, terjadinya tanah kubangan dan penggaraman tanah telah menghilangkan produktifitas tanah pertanian beririgasi seluas lahan yang dibuka oleh proyek-proyek irigasi pada tahun-tahun akhir ini.

Di Mesir, suatu negara dengan ekonomi langka tanah, hampir separo dari tanah yang dibudidayakan terutama di bagian barat delta Sungai Nill mempunyai tingkat penggaraman yang demikian tinggi sehingga berdampak pada produksi tani, menurunkan hasil, dan mengarah pada penelataran lahan irigasi, baik sementara maupun selamanya.

Suatu perkiraan di Meksiko, hilangnya panen yang disebabkan oleh penggaraman tanah mencapai 1 juta ton panen bahan makan, suatu jumlah yang cukup untuk mencatu kebutuhan pokok makanan untuk 5 juta orang.

Industri sesungguhnya menggunakan air jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan irigasi, namun dampaknya mungkin parah, dipandang dari dua segi. Pertama, penggunaan air bagi industri sering tidak diatur dalam kebijakan sumber daya air nasional, maka cenderung berlebihan. Kedua, pembuangan limbah industri yang tidak diolah dapat menyebabkan air permukaan atau air bawah tanah menjadi terlalu berbahaya untuk dikonsumsi.

Penggunaan air bagi industri seringkali juga sangat tidak efisien. Karena tidak dapat memasok kebutuhan industri melalui sistem yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan karena dorongan yang menggebu untuk pertumbuhan ekonomi, perusahaan industri mengembangkan sendiri jaringan airnya secara swasta. Biaya air semacam ini sering kali sangat rendah, dan karena biaya tersebut hanya merupakan bagian kecil dari seluruh biaya manufaktur, maka mereka tidak merasa terdorong untuk mengadakan konservasi. Sebagai contoh di Bangkok, Thailand, yang sangat menderita akibat penghisapan air bawah tanah yang berlebihan, biaya yang harus dikeluarkan air dari perusahaan air metropolitan berlipat delapan kali dari biaya yang diperlukan untuk memompa air tanah secara swasta.

Banyaknya air yang diperlukan untuk manufaktur dapat sangat berbeda-beda, tergantung pada proses industri yang diterapkan dan ukuran daur ulangnya. Memproduksi satu ton baja dapat saja menghabiskan sampai 190.000 Liter air atau hanya 4.750 Liter, dan satu ton kertas dapat menghabiskan sampai 340.000 Liter atau hanya 57.000 Liter. Pengaturan yang tepat untuk penyedotan air dan pengenaan biaya yang benar untuk air tersebut akan dapat mendorong orang untuk menggunakannya secara lebih efisien tanpa harus mempengaruhi biaya produksi secara mencolok. Biaya penggunaan air, bahkan di negara-negara yang tarifnya pun sudah sesuai dengan biaya menyeluruh pemeliharaan sumber, biasanya hanya merupakan bagian yan sangat kecil ( 1% sampai 3% ) dari biaya produksi.

Bahkan di industri-industri yang “padat air” jumlah air yang dipakai sangat kecil biasanya 20% pada industri pengolahan pangan, 25% pada industri kertas, dan 33% pada tekstil. Sisanya didaur ulang ( kecendrungan ini semakin meningkat di negara-negara industri) atau dikeluarkan sebagai limbah cair. Penentuan tarif yang lebih realistik, meskipun penting untuk sektor ini, tetap saja tidak merupakan dorongan untuk penggunaan yang lebih efisien. Yang lebih penting adalah pengetatan alokasi air dan persyaratan pengendalian pencemaran yang lebih keras. Contohnya seperti Israel yang memiliki peraturan standar penggunaan air untuk berbagai macam industri, dan memberi alokasii pembagian air yang disesuaikan. Sebagai hasilnya, di negara itu rata-rata penggunaan air per unit produksi industri anjlok hingga 70% selama dua dekade ini.

Air buangan industri sering dibuang tanpa melalui proses pengolahan apapun. Air tersebut dibuang langsung ke sungai dan saluran-saluran, mencemarinya dan pada akhirnya juga mencemari lingkungan laut atau kadang-kadang buangan tersebut dibiarkan saja rusak kedalam sumber air tanah. Kerusakan yang diakibatkan oleh buangan ini sudah melewatii proporsi volumenya. Banyak bahan kimia modern begitu kuat sehingga sedikit kontaminasi saja sudah cukup membuat air dalam volume yang sangat besar tidak dapat digunakan untuk minum tanpa proses pengolahan khusus.

Cara menolongnya adalah pencegahan bukan penyembuhan. Sepertii dari bank Dunia dan bank Investasi Eropa berjudul Pencemaran Industri di Kawasan Laut Tengah : “perbaikan pada efisiensi dalam pengoperasian dan pemulihan sumber air jauh lebih baik dan kemungkinan besar akan memberikan hasil yang lebih banyak daripada pengolahan pada akhir proses yang mahal, sebab banyak masalah pencemaran berkaitan langsung dengan masalah-masalah pengoperasian dan pemeliharaan, serta rendahnya niat untuk konservasi dan pemulihan sumber air”.

Penilaian terhadap masalah lingkungan di kawasan laut tengah yang dilaksanakan oleh kedua organisasi tersebut menemukan bahwa pengolahan primerterhaap limbah industri hanya akan menghabiskan biaya sebesar 10% hingga 20% dari biaya pengolahan secara lengkap, namun dapat membuang 50 hingga 90% bahan-bahan polutan yang paling berbahaya. Penyusutan buangan limbah industri yang efektif, termasuk pengolahan primer mungkin akan lebih berdampak lebih baik terhadap lingkungan daripada mengutamakan cara pengolahan lengkap terhadap limbah perkotaan yang volumenya jauh lebih kecil.

Untuk memusatkan kepedulian pada jeleknya tingkat layanan di sektor air, PBB menjuluki tanuh 1980-an sebagai ” Dasawarsa Penyediaan Air Minum dan Sanitas Internasional”. Ada beberapa peningkatan yang cukup nyata terutama dalam layanan penyediaan air kepada orang-orang miskin, tetapi pencapaian tersebut apabila dipandang dari segi lingkungan tidak sedramatik seperti yang diharapkan.

Dengan menengok kembali pengalaman selama bertahun-tahun bank Dunia menemukan bahwa “air yang tidak tertagih” rata-rata mencapai 35% dari keseluruhan (air yang tidak tertagih=UFW/ Uncounted For Water, yaitu air yang diproduksi tetapi tidak menghasilkan uang karena kebocoran atau “kerugian administratif”). Menaikan penjualan air dari 65% ke, katakan 85%, akan berarti penghematan 30% terhadap keadaan sekarang.

Sering sebagian besar air yang tersedia hanya digunakan oleh sejumlah kecil konsumen besar. Dalam suatu kotak, 15% sambungan bermeter dapat menghasilkan 85% pemasukan uang dari konsumsi air. 6% peringkat atas dari seluruh Rumah Tangga mengkonsumsi lebih dari 30% seluruh konsumsi domestik, 0,1% dari atas menggunakan lebih dari 6%. Bahkan hanya tiga rangkaian industri saja membayar separo dari jumlah keseluruhan konsumsi industri.

Para pengguna tersebut membayar terlalu rendah untuk pelayanan. Biaya rata-rata untuk konsumsi air oleh proyek pemasok yang dibiayai oleh bank Dunia dalam masa 1966 sampai 1981 aalah $1,29 untuk setiap 1000 Galon(+/-3800 Liter). Harga rata-rata untuk setiap seribu galon kira-kira $0,69. Karena tingkat rata-rata air yang tidak menghasilkan uang mencapai hingga 35% maka harga efektif setiap 1000 Galon menjadi hanya $0,45 atau kira-kira hanya 1/3 biaya memproduksinya.

Kelompok orang lain terpaksa menggunakan alternatif yang mahal. Dale Whittington dan rekan-rekannya mencatat dalam tulisan yang berjudul Penyajian Air dan Pembangunan : Pelajaran dari Dua Negara, “Rumah tangga yang membeli air dari para penjaja membayar dua kali hingga enam kali dari rata-rata yang dibayar bulanan oleh mereka yang mempunyai sambungan saluran pribadi untuk volume air yang hanya sepersepuluhnya.”

Karena masalah-masalah tersebut maka para pengusaha air dibeberapa negara berkembang hidupnya sangat pas-pasan. Tarif yang dikendalikan secara politis biasanya terlalu rendah untuk menutup biaya produksi ; namun demikian banyak tagihan rekening air tetap tidak dibayar, sehingga usaha perawatan untuk pencegahan tidak terpedulikan. Oleh karena itu banyak kota yang berputar semacam lingkaran : Perbaikan yang paling utama ditunda hingga sistem jaringannya mencapai ambang kerusakan, tepat pada waktu itu dimulailah babak baru suatu proyek penanaman modal yang besar. Pada gilirannya karena desakan dari tuntutan layanan, hal tersebut akan menyebabkan pemerintah kota terjebak dalam masa depan yang tak menentu.

Dalam hal demikian, biasanya mereka lebih mudah memperoleh dana untuk membangun sistem penyediaan baru, yang secara politis sangat gampang dilihat, daripada mencari dana untuk memperbaiki barang-barang yang mendekati kebobrokan. Pemusatan perhatian pada perluasan pasokan dan tidak adanya kebijakan nasional yang mengharuskan pengalokasian air lebih efisien, mengarah pada keparahan penyedotan yang berlebihan terhadap jaringan lapisan sumber air bawah tanah di banyak negara, diiringi dengan akibat yang serius yang sebenarnya sudah dapat diperkirakan sebelumnya yaitu kelangkaan air, permukaan air yang jatuh di bawah saluran pompa penyedot, dan air garam yang terserap ke dalam jaringan lapisan sumber air dan menyebabkan air tak dapat dimanfaatkan untuk minum atau irigasi.

Di beberapa tempat di negara Tamil Nadu di India bagian selatan yang tidak memiliki hukum yang mengatur pemasangan penyedotan sumur pipa atau yang membatasi penyedotan air tanah, permukaan air tanah anjlok 24 hingga 30 meter selama tahun 1970-an sebagai akibat dari tak terkendalikannya pemompaan atau pengairan.

Pada suatu konfrensi yang diselenggarakan baru-baru ini, seorang wakil dari suatu negara yang kering melaporkan bahwa 240.000 sumur pribadi yang dibor tanpa mengindahkan kapasitas jaringan sumber air mengakibatkan kekeringan dan peningkatan kadar garam.

Penyia-nyiaan sumber air semacam ini tidak terbatas hanya pada negara-negara berkembang saja; eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber-sumber juga merupakan masalah yang serius di banyak daerah di Amerika Serikat. Seperlima dari seluruh tanah irigasi di AS tergantung hanya pada jaringan sumber air (Aguifer) Agallala yang hampir tak pernah menerima pasok secara alami. Selama 4 dasawarsa terakhir, sistem jaringan yang tergantung pada sumber ini meluas dari 2 juta hektar menjadi 8 juta, dan kira-kira 500 kilometer kubik air telah tersedot. Jaringan sumber ini sekarang sudah setengah kering kerontang di bawah sejumlah negara bagian.

Sumber-sumber air juga mengalami kemerosotan mutu. Di samping pencemaran dari limbah industri dan limbah perkotaan yang tidak diolah, sumber-sumber tersebut juga mengalami pengotoran berat dari sisa-sisa dari lahan pertanian. Misalnya, di bagian barat AS, sungai Colorado bagian bawah sekarang ini demikian tinggi kadar garamnya sebagai akibat dari dampak arus balik irigasi sehingga di Meksiko sudah tidak bermanfaat lagi, dan sekarang AS terpaksa membangun suatu proyek besar untuk memurnikan air garam di Yuma, Arizona, guna meningkatkan mutu sungainya.

Situasi di wilayah perkotaan jauh lebih jelek dari pada didaerah sumber. Banyak rumah tangga yang terlayani terpaksa merawat WC dengan cara seadanya karena langka air, dan tanki septik membludak karena layanan pengurasan tidak dapat diandalka, atau hanya dengan menggunakan cara-cara lain yang sama-sama tidak tuntas dan tidak sehat. Bahkan andaikan hal ini tidak mengakibatkan masalah dari para penggunanya sendiri, tetap juga sering berbahaya terhadap orang lain dan merupakan ancaman bagi lingkungan, sebab limbah mereka lepas tanpa proses pengolahan.

Itulah masalah-masalah para penerima layanan. Namun, kira-kira 30% penduduk perkotaaan harus menerima keadaan bahwa mereka tidak memiliki perangkat sanitasi yang memadai. Hal ini berarti bahwa dalam suatu kota berpenduduk 10 juta orang, setiap hari ada kira-kira 750 ton limbah manusia yang tak tertampung dan menumpuk disembarang tempat. Mungkin 250 ribu ton zat-zat penyebab penyakit tersebar dijalan-jalan dan ditempat-tempat umum atau disaluran-saluran air.

Perpaduan antara jangkauan yang tidak memadai, layanan yang jelek dan pengolahan air limbah yang kurang layak mengakibatkan terjadinya kondisi hidup yang mengerikan. Dijalan-jalan dan tempat-tempat umum berceceran limbah manusia, saluran air mengangkut cairan limbah rumah tangga, dan pasokan air ledeng tidak teratur, sehingga limbah cair rumah tangga meresap kedalam pipa pada saat tekanan airnya melemah. Dampaknya, terutama terhadap anak-anak, sangat mengerikan. Meskipun orang tampak sehat, mereka tidak akan seproduktif seperti layaknya karena gangguan parasit pada usus. Keuntungan yang dapat diharapkan dari penyediaan air dan sanitasi yang lebih baik yang sangat tinggi.

Tentunya biaya ekonomi untuk penyakit yang dapat dihindari sangat tinggi, tetapi sukar untuk diperkirakan. Kerusakan sistem juga akan berdampak pada biaya lain-lain pada konsumen. Diperkirakan di Jakarta, Indonesia, 20 hingga 30 juta dolar dibelanjakan setiap tahun hanya untuk merebus air supaya aman untuk dikonsumsi. Andaikan jumlah uang ini digunakan untuk meningkatkan mutu penyedian air, sangat diyakini akan membuahkan hasil yang sangat berarti untuk jangka waktu lama.

Apabila dikelola dengan manajemen yang tepat air merupakan komoditas yang mengagumkan murahnya. Di Amerika Serikat, negara yang pada umumnya memberikan tingkat layanan yang tinggi, orang pun maish tetap mengeluh tentang rekening air dan layanan pembuangan limbah air. Tetapi keluhan tersebut mungkin tidak mengaitkan masalah antara jasa yang mereka terima dengan uang yang mereka bayarkan atau tanpa membandingkan harga layanan ini dengan komunitas lain. Diwilayah yang dilayani oleh Komosi Sanitasi Wilayah Kota (Washington D. C., dan daerah pinggirannya), suatu instansi yang terkenal paling mahal harga layanannya, biaya untuk pasokan air bagi rumah tangga sedang adalah $ 2.51 untuk 3.800 liter sepadan denngan hanya $ 0.60 dolar per ton. Sedangkan pembuangan dan pengolahan limbah cair hanya $ 0,90 per ton.

Hanya ada satu kesimpulan yang dapat ditarik dari pengalaman diseluruh dunia dalam sektor ini. Melanjutkan “urusan berjalan seperti biasa” sudah tidak lagi dapat diterima. Beruntunglah bahwa penekanan yang mantap pada pentingnya penyediaan air dan sanitasi selama dasawarsa terakhir ini telah berhikmah bagi kita dengan contoh-contoh yang sangat berharga tentang pendekatan-pendekatan yang telah membuahkan hasil ; sekarang pendekatan-pendekatan ini perlu penerapan yang lebih luas.

Bergerak ke Depan
Evolusi pada sektor air dinegara-negara berkembang menuju sejarah kemajuan yang ajeg, dari air dan sanitasi tingkat rumah tangga hingga rancangan setingkat metropolitan dan regional. Hal ini seharusnya cukup memberi pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada satu pun teknologi yang tepat untuk masalah-masalh dalam sektor ini. Dermikian juga perubahan-perubahan pada teknologi selalu disertai dengan perubahan yang sangat terarah pada reformasi lembaga dan pendanaan. Hal itu mengadung arti bahwa diperlukan sejumlah pendekatan (yang menawarkan bermacam pilihan teknik, finansil, dan institusional) untuk menyesuaikan dengan sifat-sifat sosiasl ekonomi penduduk yang dilayani, dan dapat ditingkatkan apabila dikehendaki oleh perubahan keadaan.

Juga perlu disadari negara-negara berkembang hendaknya tidak meniru sistem penyediaan air dan pembuangan limbah cair seperti negara maju. Lebih baik jika mencipta sistemnya sendiri berdasarkan pelajaran dimasa lampau untuk menaggapi kondisi masa kini, dan dengan demikian dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan kegagalan sistem dan masalah lingkungan dinegara-negara industri.

Ada tiga prinsip yang mendukung pembangunan masa depan yang sehat dalam sektor ini.
Konservasi. Ini berarti menggunakan air hanya secukupnya saja untuk kebutuhan yang senyatanya, tanpa pemborosan. Konservasi yang efektif biasanya meliputi suatu paket langkah pengendalian kebocoran, penggunaan peralatan untuk penghematan air, tarif yang berdaya mencegah pemborosan, dan kampanye untuk mendorong konsumen lebih sadar terhadap akibat penggunaan yang boros.
Ketahanan. Ini berarti penggunaan teknologi dan sistemn yang selalu siap bekerja denngan sumber-sumber daya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani, tanpa ketergantungan yang lebih pada masukan dari luar. Sumber daya ini meliputi tidak saja keungan, melainkan juga mengelola sistem dan keterampilan yang diperlukan dari untuk merawat dan memperbaiki peralatan yang telah dipasang. Ketahanan juga peduli terhadap keberterimaan (yaitu menggunakan sistem air minum dan saitasi yang disenangi masyarakat) dan juga peduli terhadap partisipasi masyarakat (dalam memilih teknologi yang akan diterapkan dan dalam menentukan cara mengelolanya, demikian juga dalam perencanaan, konstruksi, manajemen, dan operasi dan pemeliharaan yang tepat).
Sistem yang tidak mampu berjalan atau yang tidak dibermanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya dilayani merupakan penyia-nyiaan investasi sumberdaya.

Sistem Melingkar (Circular System). Dengan meningkatnya tekanan jumlah penduduk terhadap sumber-sumber daya yang terbatas, maka kita perlu memikirkan sistem melingkar, bukan garis lurus. Kota yang membuang polusinya ke saluran air dan menyebabkan masalah bagi orang lain tidak bisa diterima lagi. Sebaliknya, air limbah yang telah diolah seharusnya dianggap sebagai suatu sumber bernilai yang dapat dipakai untuk berbagai kebutuhan untuk irigasi, sebagai ganti air yang diambil dari bawah tanah, untuk memasukan air ke jaringan-jaringan tersebut disepanjang pantai guna mencegah perembesan air garam, dan dengan kewaspadaan yang benar, bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, selain itu unsur hara dalam limbah sebaiknya tidak begitu saja dibuang sehingga menyebabkan terjadinya rawa-rawa (eutrophication) di saluran-saluran dan sungai-sungai. “setiap hari beribu-ribu ton unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan potasium, mengalir dari desa ke kota dalam bentuk makanan.
Di seluruh dunia, lebih dari 2/3 unsur hara yang terdapat dalam limbah manusia dibuang kelingkungan dalam bentuk limbah cair yang tidak diolah, “tulis Lerter Brown dan Jodi Jacobson dari Institut Word Watch. Dan, tentu saja, unsur hara yang hilang ini pada akhirnya haruis diganti dengan pupuk petro kimia.

Proses pengambilan keputusan juga perlu diperbaiki. Terlalu banyak usulan proyek yang diterima hanya berdasarkan rendahnya biaya modal awal, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya yang berhubungan dengan ketahanan (sustainability). Keputusan-keputusan seharusnya paling tidak didasarkan pada “biaya masa siklus” (life-cycle cost) yang meliputi semua biaya yang dibutuhkan untuk menjaga investasi yang diusulkan supaya tetap terawat dan beroperasi dengan efisien. Pertimbangan penting lainnya ialah bahwa sebenarnya ada pemecahan yang bisa dirancang secara lokal dan padat karya sehingga menciptakan banyak lapangan kerja. Pemecahan semacam ini memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa terus beroperasi dan dengan demikian memberikan keuntungan jangka panjang, sementara pemecahan berteknologi tinggi sering macet setelah kerusakan ringan pertama tak bisa diperbaiki. Sayang, di tingakt atas sering ditemukan persekongkolan rahasia tak di sengaja yang jauh lebih condong pada pemecahan modern dan canggih. Juga, buku-buku teks dan bahan-bahan untuk memberi gambaran pendekatan yang lebih sesuai sangat kurang. Selain itu, terbentang jurang lebar antara kenyataan ekonomi dan finansial pada banyak analisis proyek. Sebuah cara,”penyusutan perputaran uang”, dipakai sebagai pembenaran ekonomi untuk menunda penanaman modal sampai tahap kedua yang dianggap pantas dikerjakan.

Untuk tingkat nasional, hal itu mungkin merupakan kebijakan yang bagus, tetapi sukar dimengerti oleh pemerintah daerah yang melulu harus berurusan dengan masalah keuangan dan mungkin tak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk mendapat bantuan dari luar. Demikian juga, pengangguran dan setengah pengangguran dalam istilah ekonomi berarti buruh dapat “dihargai secara semu”, yakni hanya bernilai satu bagian kecil saja dari biaya yang sesungguhnya. Tetapi, pemerintah kota tidak bisa menggaji pekerjanya serendah itu. Secara umum, kesenjangan antara lembaga lokal dan mereka yang berpikir secara makro ekonomis perlu dijembatani.

Selanjutnya, akibat jangka panjang yang tak bisa diperbaiki, misalnya kemerosotan mutu lingkungan dan habisnya sumber daya, perlu dinilai secara lebih realistis, supaya pengurasan dan pencemaran air oleh industri dan kota bukan lagi merupakan strategi yang secara komersial dianggap sehat.

Dampak kesehatan layanan air dan sanitasi merupakan contoh khusus dari biaya dan manfaat jangka panjang yang sering diabaikan. Pengembangan yang tidak seimbang (meningkatnya kuantitas persediaan air tanpa menyediakan sarana pembuangan limbah cair atau sarana sanitasi pokok) secara politis memang politis memang populer, tetapi mungkin tidak menaikkan tingkat kesehatan sebab lingkungan tetap tercemar. Limbah industri yang tidak ditangani mungkin akan menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Dengan dampak kesehatan yang mungkin belum diketahui dari zat-zat kimia modern yang baru akhir-akhir ini saja ditemukan, industri dan pencemar potensial lainnya harus menanggung kewajiban untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka rencanakan tidak merugikan. Hal ini terutama karena banyak industri membuang kombinasi zat kimia yang berpotensi merugikan sehingga lembaga-lembaga perlindungan tidak bisa mengantisipasi dan mengevaluasi buangan ini dengan sumber referensi yang mereka miliki.

Contoh-contoh Praktis
Perbaikan efisiensi irigasi. Dari sudut pandang penggunaan sumber daya air global, sangat penting untuk memperkenalkan cara-cara irigasi yang lebih efisien (misalnya, irigasi menetes yang banyak digunakan di Israel). Memperbaiki efisiensi irigasi bisa membebaskan air untuk bisa digunakan di daerah-daerah kota sekitar, seperti yang telah dilakukan di tempat-tempat tertentu di Amerika.

Di Imperial Valley di California, sedangkan dicobakan sebuah pendekatan inovatif untuk menemukan sumber daya air baru untuk memenuhi kebutuhankota. MWD (The Metropolitan Water District of Southern California) sedang membiayai tindakan-tindakan yang memperbaiki efisiensi sistem irigasi dengan menyediakan pengaturan aliran air (reservoir) yang baru, memperbaiki kanal dan memasang lebih banyak monitor arus air. Sebagai imbalan, MWD bisa menggunakan 106.000 acre feet air (seluas 42.500 ha dengan kedalaman 1 kaki) yang bisa dihemat setiap tahun. (1 acre foot air sama dengan volume air seluas 0,4 hektar dan sedalam 0,3 meter). Demikian juga kota Casper di Wyoming, membayar petani untuk mengisi (dengan air) parit-parit irigasi mereka dan memasang peralatan irigasi yang bisa menghemat air. Sebagai gantinya, kota menerima air yang dihemat tersebut.

Aspek penting lainnya dari perbaikan efisiensi irigasi adalah pengakuan atas peranan kunci dari para “penerima keuntungan” dalam menciptakan struktur lembaga yang tepat. Sebelumnya, perbaikan irigasi hanya dianggap sebagai masalah teknik belaka ; jika instalasi sudah terpasang dengan benar (sesuai dengan rancangan teknis departemen tingkat provinsi atau nasional), maka selanjutnya tinggal mengajari petani cara menggunakan persediaan air tambahan. Pendekatan semacam ini sudah tak bisa dipercayai lagi karena kegagalannya. Sekarang disadari bahwa dalam banyak kasus petani telah mengembangkan sendiri mekanisme untuk mengatur kanal pembagi, mengelola pembagian air, dan menyelesaikan perselisihan. Membangun berdasarkan pengaturan yang sudah ada jauh lebih mungkin untuk berhasil daripada mencoba memaksakan sistem baru dari luar. Pendekatan tersebut telah diterapkan di Filipina sejak pertengahan 1970-an, dan model tersebut telah diadaptasi untuk digunakan di negara-negara Asia lainnya, termasuk Srilanka, India, Indonesia, Nepal dan Bangladesh. Ini model yang harus dioterapkan lebih luas di bidang sanitasi dan penyediaan air kota karena sekarang sudah semakin disadari bahwa keberhasilan masyarakat sekitar kota tergantung pada pembicaraan yang tepat dengan masyarakat itu sendiri.

Pilihan-pilihan yang lebih baik dalam proses industri. Kemungkinan untuk penghematan yang sangat besar dengan memeriahkan industri untuk menggunakan proses yang hemat air dan memanfaatkan daur ulang telah dikemukakan di depan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedotan air oleh industri (termasuk membebani industri dengan biaya yang realistis untuk penggunaan sumber-sumber daya ini) juga menghindari timbulnya masalah seperti yang dilaporkan ini : dihadapkan pada undang-undang yang mengharuskan limbah untuk mengandung lebih sedikit konsentrasi pencemar tertentu, industri-industri menemukan cara untuk menghemat dengan cara menambahkan air bersih pada limbah mereka supaya lebih encer dan bukannya berusaha untuk mengurangi jumlah kandungan pencemar.

Konservasi. Meskipun menyediakan air adalah industri yang menghasilkan dan menjual produk, pada umumnya industri ini kehilangan 1/3 dari produksinya sebelum sampai pada konsumen. Di beberapa kota, lebih dari separo air hilang. Kehilangan yang tinggi ini membuat sulit atau tidak mungkin menciptakan kondisi penyediaan air yang memuaskan karena menyediakan lebih banyak air atau menambah tekanan pada sistem yang bobrok hanya menyebabkan luapan dan kebocoran yang lebih besar.

Program konservasi biasanya harus terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk saling melengkapi. Di beberapa negara berkembang. Dengan sistem lama yang kondisinya menyedihkan, prioritas pertama harus ditujukan pada pengurangan air yang terbuang. Hal ini biasanya merupakan prasyarat untuk menciptakan kondisi penyediaan air yang lebih baik, dan sampai kondisi ini mulai membaik konsumen sering enggan untuk turut serta dalam bagian-bagian lain program ini.

Kampanye pengurangan UFW biasanya tidak mahal dibandingkan dengan biaya untuk menyelamatkan air. Kampanye ini memiliki periode pembayaran kembali yang pendek bahkan pada tingkat tarif sekarang ini, dan akan lebih menarik lagi jika dibandingkan dengan biaya mencari sumber air baru.

Di negara-negara berkembang yang layanan penyediaan airnya mungkin secara bergilir manfaat penting dari pengurangan UFW ini adalah bahwa hal ini memungkinkan pemulihan layanan 24 jam. Hal ini juga memiliki dampak kesehatan langsung dan menghindarkan polusi air minum yang disebabkan oleh kebocoran saluran limbah yang masuk ke pipa-pipa pada saat pipa-pipa tersebut tidak penuh. Air juga bisa dihemat sebab masyarakat tidak merasa harus mengisi setiap wadah di rumah mereka pada jam-jam penyediaan untuk berjaga-jaga kalau saat aliran air berikutnya mungkin tertunda atau hilang. Meteran juga bisa digunakan dan lebih awet. Dalam kondisi bergilir meteran bisa menjadi sangat tidak akurat karena adanya udara mampat yang melewati pipa pada saat pipa terisi lagi. Selain itu pipa pun bisa rusak karena kekeringan. Pengawasan sistem dan deteksi kebocoran yang ajeg juga jauh lebih sederhana begitu sistem itu diisi air dan sistem ini tidak membutuhkan peralatan yang canggih.
Langkah kedua ialah mengharuskan digunakannya peralatan yang menggunakan air dengan desain yang lebih efisien. Desain yang lama menggunakan lebih banyak air. Toilet, pancuran, dan kran hemat air buatan lokal harus merupakan satu-satunya yang tersedia di pasaran, dan insentif sebaiknya diberikan kepada mereka yang memodifikasi barang-barang desain lama supaya bisa digubakan lagi.
Sebelum ini, Amerika Serikat tertinggal dalam hal konservasi dibandingkan Eropa. Tapi sekarang Amerika sedang meluncurkan program-program semacam itu dalam jumlah besar dengan hasil yang mengagumkan. Sebagai contoh, di tahun 1988, San Simeon, California, memulai program modifikasi barang-barang desain lama untuk membuat toilet volume rendah (low-volume flush toilet/LVFT) dan ujung pancuran hemat air. Dimulai dari tempat-tempat yang banyak menggunakan air, misalnya sekolah, hotel, rumah sakit, dan pom bensin, ternyata volume air mubazir yang bisa dihemat mencapai 25%. Perluasan program ini ke daerah pemukiman dan pembatasan penggunaan air untuk menyiram tanaman di musim panas mengurangi penggunaan air secara keseluruhan dan air yang terbuang hingga 50%. Akibat lain ialah pulihnya jaringan sumber air tanah yang sebelumnya terkuras habis. Yang paling hebat adalah berkurangnya ongkos pemanasan air dengan sendirinya cukup untuk membiayai semua program.

Demikian juga, sebuah studi pilot yang meneliti contoh-contoh rumah tangga, tempat usaha dan tempat umum di kota Meksiko menemukan bahwa melengkapi tempat-tempat tersebut dengan toilet dan ujung pancuran yang hemat air bisa mengurangi pemakaian air hingga separo. Selain itu, sistem penyaluran air juga diperbaiki dan program modifikasi barang-barang desain lama juga dilancarkan.
Di beberapa negara berkembang, kondisi penyediaan air sangat tidak menentu sehingga pembicaraan tentang peralatan hemat air menjadi tampak lucu. Namun ; bahkan dalam kondisi demikian air yang terbuang masih bisa banyak. Rumah-rumah orang kaya menggunakan peralatan boros air, dan orang-orang miskin mencuci dibawah kran yang mengalir terus. Dalam kondisi demikian peralatan hemat air akan bermanfaat karena yang kaya akan menggunakan lebih sedikit air sementara standar yang mereka inginkan tetap terjaga ; yang miskin akan bisa berbuat lebih banyak dengan persediaan yang terbatas. Unsur ketiga program konservasi air ialah tarif yang dirancang dengan tepat. Pada prinsipnya ongkos air harus naik sesuai dengan meningkatnya jumlah pemakaian air, sehingga untuk keperluan air tersedia dengan harga yang terjangkau, tetapi jumlah yang lebih besar (yang digunakan untuk kemewahan, seperti menyiram kebun, mencuci mobil dan mengisi kolam renang) secara progresif harganya naik.
Seringkali pungutan air tidak didasarkan pada pemakaian yang sebenarnya, atau kalau didasarkan pada meteran biasanya dengan memakai tingkatan tetap atau mendatar (flat unit rate) atau bahkan menurun yang tidak merangsang konservasi. Namun selain hal itu, ada masalah-masalah serius lainnya yang juga harus dipecahkan, seperti bagaimana menyediakan layanan yang terjangkau untuk orang tak mampu (di mana banyak orang menggunakan satu saluran air bersama-sama sehingga timbul kesan yang keliru bahwa air dipakai secara berlebihan), atau bagaimana menjalankan program meteran yang akurat. Tetapi, masalah-masalah tersebut bisa diatasi.

Pendidikan dan peran serta konsumen adalah unsur keempat program konservasi yang sangat penting. Penggunaan air adalah jumlah keseluruhan dari berbagai kegiatan harian. Jadi mengubah sikap perilaku sangatlah penting terutama di tempat yang kondisi penyediaan airnya buruk atau peningkatan tarif airnya sedang diusulkan.

Teknologi Pengolahan Air. Banyak negara berkembang tidak memiliki sumber keuangan dan personil untuk memasang dan mengoperasikan sistem pengolahan air yang rumit. Bahkan, negara-negara maju pun membutuhkan teknologi yang sederhana dan tahan lama untuk daerah-daerah yang belum begitu maju. Sekarang ada kecenderungan ke arah penggunaan teknologi yang jauh lebih sederhana dan bukannya penggunaan sistem penyaringan rumit yang menggunakan berbagai bahan filter dan kontrol otomatis. Sebagai contoh adalah filter “laju menurun” (declining rate). Dalam filter itu air yang masuk dibagi merata di antara filter-filter dan tiap filter dicuci pada saat air di dalamnya mulai menggenang yang menandakan adanya sumbatan karena pasir atau bahan-bahan filter lainnya. Cara sederhana lainnya ialah dengan menggunakan ‘pasir lambat’ (slow sand) yang awalnya diperkenalkan satu abad yang lalu di Eropa. Filter ini memiliki tingkat penyaringan yang rendah, tapi hampir tanpa bagian-bagian yang bergerak. Penjernihan biologisnya terjadi pada lapisan material yang terperangkap pada permukaan pasir. Dan inii dibersihkan kalau material itu mulai menyumbat filter.

Standar Pasokan Air. Tata cara di banyak negara berkembang diwarisi dari administrasi pemerintah kolonial sebelumnya. Walaupun secara teknis bagus, aturan ini cenderung terasa berlebihan karena awalnya dirancang untuk diterapkan pada kondisi yang berbeda. Peninjauan kritis tentang standar yang ada sekarang akan menunjukkan bahwa lebih banyak lagi orang yang bisa dilayani dengan anggaran yang secara keseluruhan sama. Sekarang tersedia program-program komputer yang mempermudah perancang untuk mengkaji efek penetapan parameter yang lebih tepat terhadap masyarakat yang dilayani daripada mengadopsi kriteria yang diimpor. Program-program semacam itu sekarang diterapkan sebagai sesuatu yang rutin di sejumlah negara (India, Piliphina, Indonesia, China, Burma, Srilanka, Thailand, dan Pakistan). Program ini memungkinkan perencan untuk merancang jaringan distribusi hemat biaya yang bisa di jalankan hanya dengan biaya separoh biaya jaringan konfensional.

Sebuah studi kasus di Philipina, mungkin merupakan sesuatu yang khas dari 40 sistim yang di perbaiki oleh Administrasi Perusahaan Air Minum Lokal dengan dukungan Bank Dunia. Dilaporkan bahwa modifikasi barang-barang rancangan lama menghasilkan turunnya biaya perkapita dari $ 45 ke $ 25. Ini adalah pengamatan sekitar 45 %. Pengamatan ini berasal dari penggunaan pipa berpenampang lebih kecil untuk aliran yang kecil, penurunan ketentuan tekanan minimum untuk gedung satu tingkat, dan dirancangnya kemungkinan pelayanan campuran daripada mengasumsikan bahwa setiap orang akan mampu membiayai saluran mereka sendiri.

Peranan Masyarakat. Tegucigalpa, Honduras, adalah contoh khas dari banyak kasus keterlibatan komunitas yang lebih besar, yang sudah waktunya untuk diakui selama dekade ini sebagai unsur penting untuk ketahanan jangka panjang. Didaerah kota, pendekatan-pendekatan serupa dalam rencana perbaikan kota telah menghasilkan keterlibatan LSM dan kelompok-kelompok masyarakat. Penerapan pendekatan tersebut pada sanitasi dan penyediaan air telah membuahkan beragam rancangan berskala besar atau eceran untuk penyediaan air bagi masyarakat pemukim liar dan konsep menyeluruh tentang keterlibatan kelompok masyarakat dalam perencanaan dan konstruksi serta pengoperasian sisitem air dan buangan. Secara khusus, “tuntutan efektif” (effective demand) sebaiknya diguanakan untuk menentukan tingkat layanan. Ini berarti bahwa masyarakat ditawari berbagai tingkat pelayanan dan bisa mendapatkan air sebanyak kemampuan membayarnya. Idealnya, hal ini bisa memungkinkan semua biaya layanan terbayar oleh mereka yang mendapat layanan, kecuali kalau ada keadaan sosial yang menuntut diberikannya subsidi.

Dan tentu saja, masyarakat bisa memilih pemecahan oleh perencana semula diperkirakan tidak akan populer. Di Philipina, penyediaan air yang bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah sebenarnya dirancang akan diberikan melalui kran umum, meskipun sebenarnya air yang terbuang akan lebih sedikit seandainya orang-orang tersebut memiliki saluran sendiri. Namun, ternyata mereka justru lebih suka membayar semua biaya sambungan untuk saluran pribadi dan tidak bersedia untuk kran umum. Serupa dengan hal tersebut, di Cochabamba, Bolivia, para insinyur menemukan bahwa orang bersedia membayar lebih mahal untuk sambungan dihalaman mereka daripada membayar untuk kran umum. Namun, dengan pelayanan yang sudah diperbaiki inipun, mereka masih membayar 86 % lebih rendah daripada seandainya mereka membayar ke pedagang keliling.

Contoh lain adalah masyarakat di Kumasi Ghana. Kepada masyarakat ini diajukan pertanyaan : ” Jika WC (yang dihubungkan kesistem saluran pembuangan kotoran) dan lubang kakus yang diperbaiki dan diberi pentilasi (Kumasi Ventilated Improved Pit Latrine/ KVIP) membutuhkan biaya yang sama tiap bulan, maka manakah yang akan anda pilih ? para perencana memperkirakan bahwa jika biayannya sama, mereka akan memilih WC. Tapi, ternyata hanya 54 % yang memilih WC, sedangkan 45% memilih KVIP karena KVIP tidak menggunakan air sehingga akan tetap berfungsi seandainya sistem air rusak. Selain itu KVIP juga lebih sederhana namun lebih sulit untuk disalah gunakan. Penelitian seperti ini memiliki pengaruh penting terhadap perancangan proyek sanitasi.

Rancangan Tarif yang Lebih Baik dan Mekanisme Pemulihan Biaya. Perusahaan-perusahaan air sering menggunakan biaya rata-rata atau biaya ‘historis’ sebagai dasar penentuan tarif air. Akibatnya tarif yang mereka tentukan terlalu rendah karena dua hal. Yang pertama jelas : Karena Inflasi biaya sebenarnya telah meningkat sejak sistem dibangun. Sebab Kedua yang agak rumit adalah : Karena konsumsi air yang meningkat memaksa perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi airnya, maka perusahaan harus mengembangkan sumber-sumber baru, dan tiap-tiap sumber itu secara progresif makin mahal dibandingkan sumber-sumberdaya yang telah ada. Memang terpaksa demikian kalau pemecahan yang memakan biaya paling sedikit dipilih pada saat sumber-sumber itu sedang direncanakan. Dengan demikian perusahaan itu dihadapkan pada biaya marginal dalam jangka panjang yang terus meningkat yang perlu dimasukkan kedalam tarif supaya hal ini bisa mengurangi konsumsi berlebihan dan supaya bisa menunda kebutuhan untuk mengembangkan penyediaan tambahan yang baru dan mahal.

Besarnya kenaikkan tarif mungkin akan mengagetkan para perencana. Penelitian Bank Dunia menemukan bahwa dalam hitungan yang sebenarnya (dengan nilai dolar tetap) biaya air per kubik meter untuk proyek yang disetujui pada tahun 1975 sampai 1981 besarnya tiga kali lipat proyek disetujui pada tahun 1966 sampai 1971. Mengulangi proyek didaerah perkotan yang sama menunjukkan kecendrungan meningkatnya biaya perkubik meter lebih dari 200 % antara proyek yang pertama dan kedua.

Pada tahun-tahunbelakangn ini tidak ada kemajuan dalm pengubahan tarif yang mencerminkan biaya penyediaan air yang sesungguhnya tetapi yang juga tetap mempunyai tujuan sosial. Tarif-tarif ini menggunakan pembiayaan marginal untuk mencerminkan biaya sumberdaya yang sebenarnya , yang akan meningkat begitu konsumsi meningkat supaya orang tidak terangsang untuk boros air. Sementara itu ada juga tarif tingkat ‘pertolongan’ yang membantu orang-orang miskin supaya dapat menjangkau konsumsi minimum yang pokok.
Tarif seperti itu pada akhirnya harus memungkinkan perusahaan air untuk secara finansial bisa mencukupi dirinya sendiri, beroperasi dan merawat sistem-sistem mereka tampa tergantung pada subsidi dari luar.

Penggunaan ‘tuntutan efektif’ yang kesadaran bahwa sistem yang berakar pada masyarakat memiliki kemungkinan lebih bagus untuk diterima dan dengan demikian juga meningkatkan pemulihan biaya telah membawa perubahan pula pada cara penagihan. Di sebuah daerah miskin di Honduras, di musim keringair di dapat dari sungai atau dari pedagang keliling tradisional dengan biaya 50 sen untuk 10 liter air. Dengan mendirikan koperasi air dan membeli air dalam jumlah besar dari pemerintah kota, harga air dari kios sekitar turun menjadi 10 sen untuk 10 liter air. Dua kepala rumah tangga perempuan yang mengelola kios dibayar dari uang yang masuk. Setiap tiga bulan sekali pengelola kios diganti, dengan demikian kesempatan mendapat kerja dapat dinikmati oleh beberapa keluarga.
Di sistem lain di Afrika yang juga dikelola masyarakat, pemakai membeli tanda dari plastik, dan setiap tanda plastik itu bisa ditukar dengan 25 liter unit air di toko-toko sekitar kios. Tarif itu sama dengan tiga kali lipat jumlah yang dibayar perkumpulan tersebut ke bagian penyediaan air di kota. Kelebihan tersebut kemudian dipakai untuk membiayai pengoperasian dan perawatan, membayar kembali pinjaman untuk membangun, dan menambah jumlah kios. Proyek ini telah menghasilkan 20 pekerjaan penuh waktu dan mengurangi biaya air sebesar faktor 3 hingga 7 dibandingkan dengan kalau membeli dari pedagang keliling tradisional.

Pengumpulan Sanitasi
Hampir tiap orang mengetahui ‘masalah air’. Tapi hampir tak seorangpun di luar sektor itu yang tahu bahwa ada masalah sanitasi yang sama seriusnya dengan masalah air yang telah mendapat publikasi lebih baik. Padahal, terdapat hubungan yang erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air.
Kesehatan. Semua penyakit yang berhubungan dengan air sebenarnya berkaitan dengan pengumpulan dan pembuangan limbah manusia yang tidak benar. Itulah sebabnya estimasi pengurangan penyakit menunjuk ke penyediaan air dan sanitasi. Memperbaiki yang satu tanpa memperhatikan yang lainnya sangatlah tidak efektif.
Penggunaan air. Toilet siram desain lama membutuhkan 19 liter air dan bisa memakan hingga 40% dario penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah penggunaan 190 liter air per kepala per hari, mengganti toilet ini dengan unit baru yang menggunakan hanya 0,7 liter per siraman bisa menghemat 25% dari penggunaan air untuk rumah tangga tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan . Sebaliknya ,me-Masang unit penyiraman yang memakai 19 liter air disebuah rumah tanpa
WC bisa meningkatkan pemakaian air hingga 70% jelas , hal ini tidak diharapkan didaerah yang penyediaan airnya tidak mencukupi,dan hal tersebut juga bisa menambah jumlah limbah yang akhirnya harus dibuang dengan benar .

Biaya dan pemulihan biaya. Biaya pengumpulan , pengolahan dan pembuangan limbah meninkat dengan cepat begitu kosumsi meningkat . Merencanakan hanya satu sisi penyediaan air tanpa memperhitungkan baya sanitasi akan menyebabkan kota berhadapan masalah lingkungan dan biaya tinggi yang tak terantisipasi . Pada tahun 1980 , Bank Dunia melaporkan bahwa dengan menggunakan praktek-praktek konvensional , untuk membuang air di butuhkan biaya lima sampai enam kali sebanyak penyediaan . Ini adalah untuk kosumsi sekitar 150 sampai 190 litewr air perkepala perhari. Inpormasi lebih baru dari Indonesia , Jepang , Malaysia dan AS , menunjukan bahwa rasio meningkat tajam dengan meningkatnya kosumsi dari 1,3 berbanding 1 untuk 19 liter perkepala perhari menjadi 1 untuk kosumsi 190 liter dan 18 berbanding 1 untuk kosumsi 760 liter.

Perlu diperhatikan pula bahwa pungutan untuk saluran pembuangan limbah biasanya jauh lebih rendah daripada pungutan air , padahal biaya pembuangan limbah lebih tinggi . Juga, perusahaan – perusahaan air untuk berhasil melakukan kontrol atas tinkatan pungutan dan bisa memberikan sanksi ( seperti menghentikan layanan ) apabila pungutan tidak dibayar . Sementara itu , pungutan pembuangan limbah dibanyak negara hanyalah sebagian kecil dari pendapatan umum pajak kota yang tidak hanya terlalu kecil tapi juga tidak ditarik atau walaupun ditarik,dialihkan pada bagian operasi kota lainnya .
Penggunaan ulang air . Jika sumber daya akhir tidak mencukupi, air limbah merupakan sumber penyediaan yang menarik, dan akan dipakai baik resmi distujui atau tidak . Karena itu peningkatan penyediaan air cendrung mengakibatkan peningkatan penggunaan air limbah , diolah atau tidak . Maslah yang harus dipertimbangkan oleh perencanaan adalah mereka juga harus memperhatikan sumber- sumber daya tersebut supaya penggunaan ulang ini tidak merusak kesehatan masyarakat .

Dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut , banyak perhatian telah diberikan pada pembuatan sistem sanitasi yang tahan lama ,hemat air , bisa diterima oleh orang-orang yang akan memakainya , dan memungkinkan penggunaan kembali limbah yang telah diolah . Pengembangan sanitasi yang paling penting dalam dekade ini adalah pengesahan bentuk-bentuk sanitasiyang sebelumnya dianggap primitif . etelah beberapa tahun penelitian kerapan dan kemajuan technologi , kakus luar rumah telah ditranspormasi menjadi instalasi sederhana tapi canngih dan memberikan kenyamanan dan kesehata yang tinggi .Dua teknologi penting yang berhubungan dengan kakus ini adalah : lubang kakus yang diperbaiki dan diberi pentilasi ( Ventilated imprroved pit latrine/VIP latrine ) dantoilet siram guyur ( Pour Flush nToilet/PF Toilet ) . Dua teknologi ini biayanya jauh lebih sedikit daripada toilet konvensional yang dihubungkan ke tanki septik atau sistem saluran pembuangan . Bank Dunia menunjukan adanya keuntungan biaya sekitar 15 berbanding satu . Lubang kakus VIP dan PF memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem tempat ( ” on-site system ” ) yang tradisional dan sistem saluran pembuangan konvensional. Kelebiha-kelebihan itu adalah :

Lubang kakus VIP dan toilet PF sederhana , bisa diandalkan , higienis dan terjangkau biasanya biyanya . Bisa dibangun dengan bahan-bahan lokal dan hanya membutuhkan sedikit keahlian teknis untuk perancangnya , dan bisa dibangun sendiri oleh individu atau masyarakat hanya dengan secukupnya saja dari luar.

Membutuhkan sedikit ruang sehingga cocok untuk daerah yang penuh sesak . Tetap bisa beroperasi meskipun air langka . Untuk beroperasi VIP tidak membutuhkan air , sedangkan toilet PF hanya butuh dua liter air per siraman ( plus air yang digunakan untuk membersihkan badan ) dan air inipun bisa didapatkan dari air buangan ( bekas untuk mandi , mencuci dan semacamnya ) .

Pengolahan kotoran yang rumit tidak dibutuhkan . Jika ada lubang-lubang kakus yang bisa digilir pemakainya maka lubang-lubang kakus ini memunkinkan pengolahan kotoran ditempat itu juga dan pemulihan unsur hara yang aman untuk tanah . Bisa diubah menjadi sisteam yang canggih.

Yang lebih penting lagi , teknologi ini sangat disukai oleh orang – orang yang memakainya . Begitu konsumsi air dan kependudukan meningkat , sistem ‘ on site ‘ tidak lagi bisa mengatasi volume limbah kotoran yang makin banyak . Salah satu pemecahan tradisional masalah itu adalah penggunaan tanki septik untuk mengolah limbah sebelum limbah kotoran itu dibuang keresapan bawah tanah . Tetapi cara ini mahal dan mudah gagal. Resapan akan buntu jika muatannya luber, seperti yang terjadi karena tanki tidak dikosongkan dengan benar .Sebagai akibatnya ,luapan yang terolah dengan buruk dibuang secara melanggar hukum keselokan – selokan di pinggir jalan atau menjadi genangan – genangan di permukaan .

Jalan keluarnya ialah dengan menggunakan saluran pembuangan bebas limbah padat ( solids – free sewarage / SFS ) yang awalnya dikembangkan di A.S dan Australia dan sekarang menyebar ke negara – negara berkembang .Sistem ini menggunakan jaringan pipa kecil ( seringkali dari plastik ) yang dipasang untuk membawa luapan dari tanki septik ke suatu tempat kemudian dibuang kesaluran pembuangan utama atau keinstalasi pengolahan .Selain mengumpulkan luapan tanki septik , SFS bisa digunakan di instalasi – instalasi baru asalkan ada tanki antara sederhana yang memungkinkan pengolahan awal .

Brazil adalah salah satu negara yang mempelopori pengembangan sistem pembuangan kotoran yang murah .Proyek perintisnya menggunakan ” sistem pembuangan kotoran yang disederhanakan ” ( simplified sewerage ) yang merupakan adaptasi dari sistem pembuangn konvesional dengan menggunakan kriteria yang mencerminkan kemajuan pengetahuan sekarang dan tersedianya bahan .Dengan cara ini biaya bisa dihemat hingga 40 % sampai 50 % . Desain ini memungkinkan lebih sedikit lubang got , waktu merancang yang lebih pendek , dan ukuran – ukuran pipa minimum yamg lebih kecil ( pipa plastik yang sekarang sudah menggantikan pipa beton atau tanah ) , serta pipa ditanam lebih dangkal ( karena udara dingin masalah disebagian besar negara berkembang ).

Dulu ,sistem yang terpusat lebih mendapat perhatian . Tetapi ,dengan urbanisasi yang makin cepat ,kondisinya menjadi tidak ekonomis untuk mengumpulkan kotoran ke tangki antara yang besar dan membawanya ke suatu pusat untuk diolah. Juga, dengan mengingatkan kegagalan sistem pengelolaan di masa lalui, hal ini bisa menyebabkan bencana lingkungan. Jalan keluar dari masalah ini yang lebih baik adalah dengan membuat instalasi signifikan. Di kota Toledo di negara bagian Parana, Brasilia, diperkirakan bahwa dengan menyediakan 15 instalasii penglahan dan tidak hanya dua, penghematan bisa mencapai 15 %. Instalasi yang tidak terpusat seperti itu juga mampu mengatasi salah satu masalah yang muncul dengan adanya urbanisasi yang tak terkendali saat ini, yaitu: hampir tidak mungkin merancang pemecahan ynag memakan lebih sedikit biaya untuk instalasi pengolahan ynag terpusat dengan usia desain paling tidak 20 tahun jika para perencana kota tidak bisa menentukan pola penggunaan tanah dikota dimasa yang akan datang.

Dibanyak negara berkembang, limbah cair sering dibuang tanpa dilah, atau limbah melewati instalasi pengolahan yang cara kerjanya tidak beres sehingga aliran yang keluar dari instalasi tersebut tidak lebih baik dari pada limbah mentah. Banyak orang tidak menyadari bahwa seandanyapun pengolahan limbah konvensional yang ada bekerja cukup efektif, aliran yang keluar masih tetap sangat ‘patogenis’. Karena aliran itu akan dan seharusnya digunakan lagi untuk penyediaan air atau irigasi, hal ini jelas merupakan masalah yang serius.

Jalan keluar ideal dari masalah ini adalah dengan menggunakan kolam-kolam penyeimbang (stabilisator) untuk pengolahan. Kolam-kolam yang mudah dirawat dan dioperasikan ini memberikan waktu penahanan yang lama sehingga patogen-patogen itu bisa mati secara alami. Dalam kondisi yang sesuai, aliran dari kolam ini atau sistem pengolahan yang lain bisa diberi ‘polesan’ akhir ditanah-tanah rawa, alami atau buatan. Teknik ini relatif baru, tapi tampaknya akan bertambah penting dimasa mendatang. Masalah utama dengan kolam penyeimbang adalah dibutuhkan tanah luas yang langka dikota-kota besar.
Untuk masalah ini ada tiga jalan keluar .pertama , membagi kota menjadi sub – sub bagian dan menggunakan sistem pengolahan tak terpusat. Dengan cara ini beaya bisa dihemat . Cara kedua ialah meletakkan kolam – kolam ini agak diluar kota . ketika kota meluas , kolam bisa ‘didaur ulang ‘ untuk pengmbangan kota ,dan limbah cair yang masuk dipompa kedalam kolam baru yang letaknya lebih luar lagi. Cara ketiga ialah mengadopsi cara pengolahan limbah yang sedikit berbeda. Jika kolam penyeimbang dipakai untuk menumbuhkan gulam rumput bebek ( lemna ) ,maka kolam ini nati bisa digunakan untuk berternak ikan ; atau jika atau jika rumput bebek itu dikeringkan bisa menjadi makanan ikan dan unggas . Cara ini mengubah limbah yang sebelumnya merupakan masalah kota yang memakan banyak beaya menjadi sumber protein yang menghasilakn pemasukan uang . Produktivitas kolam ini begitu tinggi sehingga bentuk budidaya air ini mungkin secara ekonomi akan sangat menarik kecuali sampai tanah itu hampir habis termakan pengembangan kota .

Bentuk pengolahan limbah kotoran yang menggunakan rumput bebek atau tanaman lain seperti bunga bakung air sebenarnya secara informal telah ada secara bertahun – tahun . Namun sekarang cara ini dikembangkan sebagai alat yang lebih resmi dan sistematis untuk memecahkan kebutuhan daerah perkotaan . Namun sekarang cara ini dikembangkan sebagai alat yang lebih resmi dan sistematis untuk memecahkan . Di Calcutta misalnya , suatu sistem budidaya air dengan pakan limbah cair sekarang bisa bisa menghasilkan 20 ton ikan segar setiap hari untuk dijual dikota itu . suatu sistem rumput bebek di Bangladesh yang mengelola limbah cair dari 3.000 orang membutuhkan biya operasi kurang dari 200 taka per hari . Rumput bebek yang yang dipanen ( 0.5 ton basah per hari ) dan diolah sebagai makanan unggas bernilai sekitar 500 taka per hari ; kalau digunakan untuk beternak ikan malah menjadi 3.500 taka per hari . Ini merupakan satu-satunya instalasi pengolahan liumbah berkesinambungan didunia yang menghasilkan keuntungan dari operasinya .

KESIMPULAN
Kelangkaan air sudah merupakan kenyataan dibanyak negara berkebang yang akan makin memburuk dengan meningkatnya jumlah penduduk. Urbanisasi yang cepat mengakibatkan masalah serius dalm hal penyediaan dan pemeliharaan layanan air dan sanitasi yang pokok didaerah –daerah perkotaan .
Konserpasi sumber-sumber daya, penggunaan yang efisien, dan penyediaan layanan yang berkesinambungan, terjangkau dan diterima bagi setiap orang harus lebih diperhatikan daripada pelayanan yang diperuntukan bagi setiap orang harus lebih diperhatikan dsaripada pelayanan yang diperuntukan bagi sedikit orang terpilih, dan penggunaan teknologi yang menentukan subsidi besar yang akan macet hanya dalam waktu singkat.

Teknologi manapun yang bisa memenuhi kriteria tersebut harus dianggap cocok. Dari sistem yang sederhana tapi jalan lebih banyak manpaat yang yang bisa diharapkan daripada dari yang lebih mewah tapi macet. Hal ini bisa berarti memulai dengan membuat kran umum untuk penyediaan air dan kakus VIP untuk layanan sanitasi yang sudah merupakan perbaikan besar daripada sekedar menunggu hinnga sistem yang ‘tepat’ bisa didirikan. Pada saat yang bersamaan masyarakat berharap bisa memperbaiki sistem mereka begitu situasi dan kondisi memungkinkan dan kemungkinan ini harus menjadi pilihan.
Banyak kelompok masyarakat dinegara berkembang memiliki banyak sumber daya tertentu tapi miskin keahlian dan peralatan impor. Karean itu proyak yang diharapkan bisa tahan lama harus lebih menekankan pada pengembangan industri lokal untuk manufaktur dan konstruksi. Kekokohan harus lebih ditekankan dari pada keterandalan ; maksudnya, memungkinkan perbaikan cepat sesuatu yang rusak dengan memakai sumber-sumberdaya lokal yang ada.

Perencanaan perlu berpikir “kecil dan lokal”. Membuat perencanaan yang besar dan terpusat memerlukan pengendalian atas urbanisasi yang akan datang. Di banyak negara berkembang kendali inilah yang tidak ada, dan mungkin adanya proyek-proyek besar yang terpusat itu secara ekonomis tidak lagi signifikan.

Proyek-proyek harus ’sirkular’, bukan ‘linear’. Idealnya, limbah harus diolah dan didaur ulang di tempat limbah itu berasal. Membuang limbah sehingga menjadi masalah bagi masyarakat lain tidak lagi bisa diterima.

Akhirnya, penyediaan air harus dintegrasikan dengan layanan lingkunagan perkotaan yang lainnya. Terutama, dalam kaitan eratnya dengan sanitasi, dua hal ini harus dikembangkan secara paralel. Tetapi, sanitasi tidak akan dianggap sebagai prioritas penting tanpa adanya saluran pembuangan air (selokan-selokan) dan selokan tidak akan jalan tanpa adanya pengelolaan limbah padat yang lebih baik.
Manfaat dan perlindungan optimal terhadap lingkungan hanya bisa diberikan oleh paket layanan terpadu yang dirancang dengan baik.

Indeks Pembangunan Manusia 2006

2007-11-02T13:53:00.000+07:00

Indonesia masih di bawah, Afrika terburuk.
Kebutuhan jamban dan air bersih mendesak.

Afrika semakin terpuruk ke titik terendah kehidupan. Sementara Norwegia, Eslandia, Australia, Irlandia dan Swedia menjadi 5 negara terbaik untuk dihuni. Akan halnya, Indonesia, menempati urutan 108 dari 177 negara. Itulah antara lain yang digambarkan dalam laporan tahunan terbaru Badan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Program Pembangunan Dunia Ketiga, UNDP, mengenai Indeks Pembangunan Manusia.

Laporan yang bertajuk "Lebih dari Sekedar Kelangkaan: Kekuasaan, Kemiskinan dan Krisis Air di Tingkat Global“ itu memperlihatkan buruknya sanitasi dan langkanya air bersih masih menjadi masalah besar dunia.

Sistem Sanitasi Yang Buruk

Ada sebuah bukit raksasa di Nairobi. Bukit ini ternyata berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah tinja 71.000 warga di sekitarnya. Warga membungkus tinja dalam kantong-kantong plastik, kemudian membuangnya ke bukit itu. Celakanya, bila turun hujan: kotoran-kotoran manusia itu terbawa arus, sehingga mencemari pasokan air minum. Begitulah salah satu kasus parahnya krisis air dan sanitasi yang digambarkan di dokumenter itu. Film ini diputar pula mengiringi presentasi laporan Indeks Pembangunan Manusia, UNDP.

Indikator Penilaian

Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran tingkat kualitas hidup di berbagai negara. Ukuran itu didasarkan pada tingkat pendapatan ekonomi, tingkat melek huruf, tingkat harapan hidup dan beberapa aspek lainnya. Juru bicara UNDP Indonesia, Gedsiri Suhartono menjelaskannya lebih lanjut:

“Indikator untuk mengukur peringkat kesejahteraan di sekitar 177 negara yang kita pelajari. Indeks Pembangunan Manusia juga bisa diartikan untuk mengukur kemajuan jangka panjang. Adapun hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengkalkulasikan Indeks Pembanguanan Manusia ada 4 faktor yaitu: usia harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan dan pendapatan perkapita. Jadi, Indeks Pembangunan Manusia ini: kalau kita melihat pada pendapatan perkapita saja, itukan hanya melihat kemajuan atau status ekonomi negara berdasarkan pendapatan per tahun. Kalau seperti berdasarkan besaran yang baru saja saya sebutkan, Anda bisa melihat bahwa dimensinya jauh lebih beragam. Karena yang kita pentingkan di sini ialah kualitas hidup.”

Kurangnya Air Bersih

Digambarkan hampir separuh penduduk dunia, atau sekitar 2,6 milyar jiwa, tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. Sementara itu sekitar 1,1 miliar penduduk dunia malah tidak memiliki akses terhadap air. Akibatnya sekitar 2 juta anak-anak terenggut nyawanya akibat kesulitan memperoleh air bersih. Banyak perempuan Afrika harus berjalan kaki berjam-jam lamanya untuk mencapai sumur air.

Dalam laporan setebal hampir 500 halaman ini, krisis air dan sanitasi secara global menjadi tema pokok. Ad Melkert dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan,

“Sepuluh tahun yang lalu, diskusi mengenai HIV-AIDS masih dirasakan sebagai tabu, kini masalah akses pada air bersih dan sanitasi yang menjadi tema. Dan masalah ini harus dituntaskan segera. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kini sudah saatnya untuk berani membicarakan soal tinja secara terbuka.”

Menurut laporan ini, nyawa yang melayang akibat krisis air global, yang memunculkan berbagai jenis penyakit, jauh lebih besar dari korban perang.

Afrika Terburuk

Laporan Indeks Pembangunan Manusia mulai diterbitkan sejak tahun 1990, sebagai reaksi atas meledaknya bencana kemanusiaan di sub-Sahara Afrika yang diakibatkan berbagai bencana. Ternyata, hingga tahun ini kondisi di kawasan itupun tidak mengalami perbaikan. Dari daftar laporan itu, Niger berada di urutan terakhir. Negara-negara lain di Afrika yang berada di urutan atasnya adalah Sierra Leone, Mali, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Republik Afrika Tengah, Chad, Etiopia, Burundi, Mozambik dan Republik Demokratik Kongo. Posisi Asia jauh lebih baik dari Afrika. Sementara itu posisi Indonesia naik hanya dua peringkat menjadi 108 dari 177 negara.

Gedsiri Suhartono, juru bicara UNDP Indonesia menjelaskan: “Kita masih jauh dibandingkan negara-negara tetangga kita di ASEAN tetapi bagaimanapun, itu menjadi moment atau kritik bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Secara umum Indonesia, seperti juga negara lain di ASEAN, pemerintah masih terfokus pada pemberian pelayanan air di perkotaan, sementara kita tahu sendiri, negara kita kan beragam topografinya dan status air di masing-masing tempat itu juga rangenya besar.”

Penanganan Masalah Secara Bersama

Krisis air dan sanitasi itu menurut UNDP diperburuk oleh minimnya tekad para pemimpin pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengambil tindakan nyata. Jadi masalah yang dihadapi bukan sekedar keterbatasan air saja. Namun, lebih parah lagi, terletak pada kurangnya kemauan politik untuk menangani masalah ini. Karena itu, dibutuhkan langkah global untuk menyediakan air bersih bagi setiap warga dunia. Kembali Ad Melkert: “Targetnya, setiap warga tersedia air sedikitnya 20 liter per harinya, dan itu cuma-cuma bagi yang tidak mampu membayarnya.”

Upaya Pengadaan Air Bersih

20 liter per hari sebenarnya jumlah yang sama sekali tidak banyak. Bandingkan dengan konsumsi warga Eropa, yang rata-rata 400 liter setiap hari. Di Amerika Serikat, bahkan lebih boros lagi: setiap warganya menghabiskan sampai 1.000 liter air per harinya. Kontras yang begitu tinggi menuntut warga dunia untuk secara sadar menghemat penggunaan air.

Sekarang ini pemerintah negara-negara berkembang diminta untuk menyisihkan sedikitnya satu persen dari pendapatan kotor nasional untuk penyediaan air dan sanitasi. Belakangan muncul seruan, agar negara-negara industri memberikan komitmen lebih jelas mengenai air bersih dan sanitasi. Terutama dalam bantuan dana pembangunan yang mereka berikan bagi negara berkembang.

Air Bersih Hak Semua Orang

Ad Melkert menuturkan perlunya tekad seluruh dunia: “Laporan tersebut hanya menjelaskan, pembangunan manusiawi bukan hak istimewa sedikit orang, akan tetapi hak segala warga. Maka dari itu, kami serukan kepada PBB untuk bersatu agar air bisa tersedia untuk semua.”

Gedsiri Suhartono dari UNDP Indonesia menambahkan: “Pasokan air yang tersedia aman dan dapat diakses. Paling tidak setiap orang setiap orang kebutuhan minimal 20 liter air bersih. Itu yang pertama. Nomer dua yang dapat dilakuakan masing-masing pemerintahan khususnya negera berkembang dan terbelakang hanya menyusun strategi nasional untuk air nasional dan sanitasi. Ketiga alokasi pembiayaan air dan sanitasi perlu ditingkatkan dalam program-program pembangunan.”

Ayu Purwaningsih

Pilih, Air Sebagai Berkah atau Bencana?

2007-11-02T13:52:00.000+07:00

Pilih, Air Sebagai Berkah atau Bencana?
Oleh H. WIDODO ASMOWIYOTO

MARI lupakan sejenak hirup-pikuk kampanye pemilihan umum. Kemudian coba sisihkan waktu untuk merenungi tema peringatan Hari Air Sedunia (HAS) yang jatuh tanggal 22 Maret 2004, yakni Water and Disaster atau Air dan Bencana. Mengapa mesti tema itu yang dipilih dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Pastilah ada alasan mendasar mengapa tema itu yang sengaja ditonjolkan. Siapa tahu, setelah sejenak merenungi tema HAS 2004 itu, Anda -- khususnya pimpinan parpol atau para jurkam -- malah ingin lebih memeriahkan hirup-pikuk kampanye pemilu, dengan menjadikan masalah air ini sebagai tambahan topik kampanye. Tentu saja, terutama bagi parpol yang memiliki kepedulian terhadap perlunya kelestarian lingkungan hidup, termasuk menjaga eksistensi dan peran air bagi kehidupan manusia.

Mengingat pentingnya air ini, sebetulnya PBB melalui Sidang Umum ke-47 tanggal 22 Desember 1992 -- menyusul Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil, Juni 1992 -- telah menyepakati perlunya ditetapkan HAS ini, yakni setiap tanggal 22 Maret mulai tahun 1993. Kemudian sejak 1994 pun peringatan HAS terus dilaksanakan setiap tahun. Tema-tema peringatan HAS itu adalah "Peduli akan Sumber daya Air adalah Urusan Setiap Orang" (1994), "Wanita dan Air" (1995), "Air untuk Kota-kota yang Haus" (1996), "Air Dunia: Cukupkah?" (1997), "Air Tanah - Sumber Daya yang Tak Kelihatan" (1998), "Setiap Orang Tinggal di Hilir" (1999), "Air untuk Abad 21" (2000), "Air untuk Kesehatan" (2001), "Air untuk Pembangunan" (2002), dan "Air untuk Masa Depan" (2003).

Setelah lebih satu dekade digulirkan, sejauh mana berbagai tema peringatan HAS itu dihayati dan diimplementasikan oleh warga bumi ini? Apakah keadaan lingkungan hidup dan kondisi sumber daya air dunia semakin baik, ataukah justru terjadi sebaliknya? Rupanya yang terjadi justru semakin jauh dari harapan. Air bukan lagi semata-mata sebagai berkah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Mahakuasa kepada umat manusia, tetapi justru seringkali menjadi sumber bencana. Pada musim hujan terjadi bencana banjir, sebaliknya pada musim kemarau terjadi musibah kekeringan. Akan tetapi bukan Tuhan yang membuat bencana, melainkan bencana itu terjadi akibat ulah manusia sendiri. Termasuk kita barangkali.

Seperti dilaporkan media massa, dalam tahun-tahun terakhir ini bencana banjir dan kekeringan melanda banyak negara di berbagai belahan dunia. Khususnya di Indonesia, simaklah berbagai musibah yang berkaitan dengan air dalam tiga tahun terakhir, seperti dicatat oleh Kemitraan Air Indonesia (KAI) berikut ini.

Bencana banjir musim penghujan 2001-2002 tercatat di 30 provinsi dengan 150 kejadian. Korban meninggal 185 orang, 18 orang hilang, 388.651 orang mengungsi. Banjir tersebut menggenangi 50.396 ha permukiman, 53.156 rumah, 954 fasum, 332 km jalan, 31 jembatan, 180.603 ha sawah, 2.296 ha perkebunan, 2.300 ha perikanan. Banjir juga merusak 3.931 rumah, 18 fasum, 673 km jalan, 61 jembatan, 26 bendung, 3.905 m saluran, 20.126 m tanggul.

Pada musim hujan 2002-2003 banjir tercatat di 21 provinsi dengan 186 kejadian. Korban meninggal 216 orang, 104 orang hilang, 180.901 orang mengungsi. Banjir tersebut menggenangi 16.590 ha permukiman, 51.770 rumah, 169 fasum, 161 km jalan, 4 jembatan, 604.435 ha sawah, 14.977 ha perkebunan, 306 ha perikanan. Banjir juga merusak 6.515 rumah, 32 fasum, 56 km jalan, 35 jembatan, 38 bendung, 14.585 m tanggul, 10 bangunan irigasi.

Pada musim kemarau 2001-2002 terjadi kekeringan yang melanda areal sawah seluas 444.223 ha dan mengakibatkan 42.038 ha puso. Sedangkan pada tahun 2003, 430.295 ha sawah dilanda kekeringan yang mengakibatkan 82.696 ha puso. Kekeringan berdampak pada menurunnya pendapatan, kekurangan pangan, dan kesulitan lapangan kerja bagi lebih dari 250.000 KK. Di samping itu di daerah-daerah yang mengalami kekeringan, terutama di Pulau Jawa, terjadi kesulitan mendapatkan air bersih.

Selain menewaskan banyak orang seperti telah disebutkan tadi, bencana banjir atau kekeringan itu pastilah menimbulkan kerugian materi yang sangat besar. Kalau dirupiahkan, pastilah mencapai ratusan miliar atau bahkan triliunan. Ini pada gilirannya menambah barisan rakyat miskin di negeri ini yang jumlahnya mencapai puluhan juta jiwa itu.

Bencana tersebut -- sebagai akibat kesembronoan sikap kita -- pada dasarnya sudah menjadi peristiwa rutin yang terjadi hampir setiap tahun. Hari-hari ini pun, musim hujan 2003-2004 yang belum berakhir, juga menimbulkan bencana banjir di sana-sini. Penyebab bencana itu, menurut KAI, adalah menurunnya kemampuan daerah hulu menahan/menyimpan air hujan, kondisi badan air yang tidak memadai sebagai penampung dan pengaliran air. Hal ini seyogianya menjadi perhatian semua pihak, untuk bagaimana mempertahankan kualitas lingkungan dan mengembalikan fungsi hutan sebagai penyimpan air. Untuk mengurangi banjir dan menambah cadangan air tanah diperlukan upaya-upaya sistematis dan terpadu, dengan mengamankan daerah tangkapan air dan melakukan konservasi kawasan hulu seperti reboisasi dan penghijauan.

Sebagaimana pada peringatan HAS sebelumnya, dalam peringatan HAS ke-12 tahun 2004 ini, KAI menganjurkan agar pemerintah daerah bersama seluruh komponen stakeholders sumber daya air (instansi terkait, organisasi profesi terkait dengan air, para pakar, LSM, organisasi pengguna, dan sebagainya), mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran manusia untuk mengembangkan dan melindungi sumber daya air.

Dengan kata lain, peringatan HAS sangat penting untuk memusatkan perhatian masyarakat pada berbagai isu penting, di antaranya: 1) Meningkatkan kepedulian akan semakin menurunnya kuantitas dan kualitas air yang tersedia; 2) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan pelestarian serta perlindungan sumber-sumber air; 3) Meningkatkan kerja sama antarbadan pemerintah, lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta dalam menjalankan program-program penyelamatan air; 4) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam konservasi serta pemanfaatan air dan sumber air secara bijaksana.

Dalam kaitan itu, saya tiba-tiba teringat brosur yang diterbitkan oleh Yayasan Sahabat Aqua untuk mengenang wafatnya Bapak Aqua, Tirto Utomo, S.H., tanggal 16 Maret 2003. Dalam brosur itu dikatakan bahwa setiap peminum air, seyogianya juga pencinta pohon. Mengapa? Sebab pohon adalah tangki air yang paling alami. Coba hitung, berapa kandungan air dalam satu pohon? Paling sedikit 10 persen dari berat pohon hidup adalah air. Bahkan di dalam pohon pisang, lebih dari separuhnya adalah air. Jadi untuk pohon besar dengan berat 6 ton, air yang dikandung di dalamnya ada 600 liter! Dengan demikian jelaslah bahwa setiap pohon menyimpan cadangan air. Lebih dari itu, akarnya menahan air di dalam tanah, dan daunnya menahan air serta embun di udara. Pendeknya, memelihara pohon berarti menjaga ketersediaan air.

Dalam rangka peringatan HAS 2004 ini pula, sekali-sekali marilah kita renungkan lebih mendalam tentang eksistensi dan fungsi akar pohon yang ternyata sangat fantastis itu, seperti ditulis dalam Ensiklopedi Ilmu Pengetahuan Populer. Di sana disebutkan bahwa pernah seorang ilmuwan menempatkan tumbuhan rye (gandum hitam) yang kecil di dalam sekotak tanah. Setelah empat bulan, tumbuhan itu digali dan akarnya ditelaah. Hasilnya? Sebatang tanaman kecil ini ternyata memiliki hampir 14.000.000 akar. Panjang gabungan akar-akar ini ini sekira 623 km.

Dijelaskan pula bahwa suatu tumbuhan memiliki lebih banyak rambut akar daripada akar. Tumbuhan rye yang memiliki 14.000.000 akar itu mempunyai lebih dari 14.000.000.000 rambut akar. Rambut akar ini sangat memperbesar luas permukaan akar. Hal ini sangat penting karena rambut akar adalah bagian akar yang mengumpulkan zat makanan yang utama. Rambut akar ini berhubungan sangat erat dengan partikel-partikel kecil tanah dan melekatkan diri secara teguh pada partikel-partikel itu. Air tanah dan kandungan mineral yang larut di dalamnya berdifusi melalui dinding sel rambut.

Dengan gambaran potensi akar tanaman rye itu, kita dapat bayangkan betapa dahsyatnya keberadaan dan kekuatan akar dari jutaan atau bahkan miliaran pohon besar yang tumbuh di hutan di seluruh dunia. Ya, terutama kekuatannya untuk menahan atau menyimpan air di dalam tanah. Sebaliknya, betapa rapuhnya hutan-hutan di dunia ini setelah pohon-pohonnya ditebang secara membabi buta.

Dalam kaitan itu, terus terang kita patut kaget dan kecewa serta harus protes menghadapi kenyataan bahwa sudah jutaan hektare hutan di Indonesia ini mengalami kerusakan. Seperti dikemukakan San Afri Awang dalam bukunya Politik Kehutanan Masyarakat (2003), bahwa selama kurang lebih 25 tahun pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di negeri ini telah mengakibatkan sekira 15 juta ha hutan mengalami kerusakan. Padahal pada zaman penjajahan pun, hutan di Pulau Jawa baru mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan -- dan harus segera ditanami ulang pada tahun 1876 -- setelah dimanfaatkan selama 200 tahun oleh pemerintah kolonial Belanda. Wow, berarti para pengusaha HPH itu lebih rakus dibanding penjajah!

Oleh karena itu, kembali pada kenyataan begitu hebatnya kekuatan akar pepohonan, maka dapat dibayangkan betapa bermanfaatnya upaya penghijauan yang dilakukan oleh siapa pun, baik di areal hutan atau di lingkungan perkotaan termasuk di pekarangan. Sebaliknya, betapa sia-sianya penebangan pohon atau hutan yang dilakukan secara liar sehingga merusak atau mengancam kelestarian lingkungan. Jika Anda menebang sebatang pohon berarti Anda telah mematikan jutaan akar dan miliaran rambut akar. Jadi kalau Anda membabat ribuan atau jutaan pohon, maka cobalah hitung sendiri berapa ribu triliun akar atau rambut akar yang telah Anda "pensiunkan". Artinya, Anda telah membiarkan air hujan langsung turun menjadi banjir, karena triliunan akar/rambut akar -- yang tentunya panjang gabungannya mencapai jutaan kilometer -- itu sudah tak berfungsi lagi untuk menahan air di dalam tanah.

Kini dan di masa depan, kita tinggal memilih, apakah air itu kita anggap sebagai berkah ataukah sebagai bencana? Jawabannya akan menggambarkan tingkat kearifan kita dan bagaimana langkah kita selanjutnya sebagai penghuni planet bumi yang semakin rusak ini.***

Penulis, wartawan HU "Pikiran Rakyat" Bandung.

Pikiran Rakyat/20 Maret 2004

Tanam 1000 Pohon Peringati Hari Air Dunia

2007-11-02T13:50:00.000+07:00

Tanam 1000 Pohon Peringati Hari Air Dunia

22 April 2007

Rektor dan Pimpinan UI lainnya serta Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya dalam memperingati Hari Air Dunia XV melakukan penanaman 1000 pohon di sekitar Danau Salam di Kampus Depok pada hari Minggu pagi (22/04).

Tema peringatan di tingkat dunia dalam rangka memperingati hari air yaitu mengatasi kelangkaan air Coping with Scarcity, sedangkan untuk tingkat nasional temanya adalah Mengatasi Kelangkaan Air dan Menangani Banjir Secara Terpadu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mewujudkan kesadaran akan pentingnya air sebagai sumber kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa datang. Salah satu upayanya adalah dengan penanaman bibit pohon dan sosialisasi sumur resapan dengan sistem biopori di Kampus UI Depok, yang selama ini dikenal sebagai green campus UI, yang menjadi penyangga dan konservasi air bagi Kota Jakarta. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan penyebaran benih ikan di Danau Salam yang dibawa dengan menggunakan Perahu Naga ke tengah danau.

Dengan kegiatan ini, diharapkan tumbuhnya kesadaran pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan bersinergi diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, warga kampus serta masyarakat.

KERINGNYA MATA AIR KAMI

2007-11-02T13:46:00.000+07:00

KERINGNYA MATA AIR KAMI

Kompas - 22 Maret 2006

"Air untuk minum saja kurang”, keluh Agus. Keluhan Agus, anak kepala dusun Pangukrejo. Keluhan Agus adalah juga keluhan 200 keluarga yang tinggal di dusun itu. Padahal lokasi Pangukrejo, di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, di kaki Merapi itu tidak jauh dari mata air Bebeng.

Dulunya dusun ini dikelilingi banyak mata air. Air bagi penduduk dusun Pangukrejo tidak hanya digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Air juga untuk menunjang usaha peternakan sapi perah dan pariwisata kawasan Kali Kuning. ”Setidak-tidaknya dalam sehari, setiap keluarga membutuhkan 30 liter air,” kata Agus. Kini untuk menutup kebutuhan itu, sebagian warga yang mampu membeli air dari mobil tangki. Satu tangki air—5.000 liter—dibeli dengan harga Rp 70.000. Biasanya untuk satu keluarga atau lebih, air sebanyak itu habis dalam sebulan.

Sekitar dua kilometer di bawah dusun Pangukrejo, seorang petani mengeluh. Sawahnya tak dapat ditanami padi karena tidak kebagian air dari sumber air di daerah Tanjung. ”Daripada sawah kekurangan air, lebih baik ditanami rumput untuk pakan ternak,” kata petani itu, yang ditemui sedang menyabit rumput, Jumat (17/3) lalu.

Itu hanya sekelumit cerita penduduk mengalami kekurangan air untuk kebutuhan air minum dan pertanian. Cerita-cerita tersebut menjadi semakin ironis karena ketiga daerah tersebut berada di kaki gunung Merapi yang dikelilingi oleh banyak sumber mata air. Menurut catatan Pemkab Sleman tahun 1979, di Kabupaten Sleman terdapat 102 mata air. Rata-rata ada dua atau tiga mata air di setiap desa.

Sekarang, kenyataannya berbeda. Ratusan mata air itu sebagian besar sudah mati. Yang tersisa hanyalah mata air Umbul Wadon, Bebeng, dan mata-mata air kecil lainnya. Umbul Wadon, satu-satunya mata air yang bisa diandalkan untuk kebutuhan air bersih penduduk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Mata air mongering

Jangan salah jika menganggap mata air tidak bisa kering atau mati. Berkurangnya debit mata air Bebeng menjadi pertanda buruk suatu mata air akan kering. Mata air merupakan air tanah yang memancar keluar dari permukaan tanah karena permukaan air tanah naik. Jika permukaan air tanah turun karena pasokannya berkurang, mata air pun akan mengering.

Air tanah dan juga air permukaan adalah air yang berasal dari hujan (dan juga es) yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Volume air yang masuk dan menjadi cadangan air tanah itu lebih kecil dari air yang mengalir di permukaan. Menurut Direktur Pengelolaan Air Departemen Pertanian Gatot Irianto, jika air hujan yang jatuh ke tanah 38 inci, 26 inci akan masuk ke dalam tanah. Akan tetapi, yang tersimpan sebagai cadangan air tanah hanya 6 inci. Sebanyak 20 inci akan mengalir di atas permukaan air tanah dan kembali lagi menjadi uap air. Sedangkan 10 inci mengalir di permukaan sebagai run off (air larian), dan sisanya menguap.

Faktor perubahan musim berpengaruh pada mata air. Selama musim penghujan, debit mata air akan tinggi. Permukaan air tanah cenderung naik-yang keluar sebagai mata air semakin banyak. Air tanah saat musim hujan tidak hanya berasal dari cadangan air tanah saja, tapi juga dari air hujan yang meresap masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, saat musim kemarau debit mata air akan mengecil karena permukaan air tanah menurun.

Kata kuncinya pada infiltrasi, ungkap Gatot lagi. Jika permukaan tanah tertutup oleh bangunan, kecepatan air yang mengalir di permukaan tanah jauh lebih besar daripada yang meresap ke dalam tanah. Akibatnya, air yang masuk ke dalam tanah akan lebih kecil daripada air yang mengalir di permukaan tanah. Selanjutnya, pasokan air tanah berkurang-permukaan air tanah turun-mata air mengering.

Contohnya mata air Bebeng di dusun Pangukrejo Sleman. Mata air yang hanya digunakan untuk pertanian dan keperluan air minum masyarakat ini semakin lama debitnya semakin mengecil. Penyebabnya adalah luas daerah resapan air di kawasan Kaliurang semakin berkurang seiring dengan meningkatnya persentase lahan terbangun untuk permukiman dan pariwisata. Menurut data BPS Kabupaten Sleman, tahun 2000 luas sawah yang ada di daerah resapan air (Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Ngemplak, sebagian Sleman, Ngaglik) adalah 10.472 hektar. Empat tahun berikutnya sudah turun menjadi 10.360 hektar. Sebaliknya luas lahan permukiman mengalami peningkatan. Tahun 2000 seluas 7.760 hektar. Tahun 2004 menjadi 7.781 hektar.

Penyebab kerusakan mata air selain berkurangnya daerah resapan air, juga dipicu oleh pengambilan air secara berlebihan, baik dari mata air secara langsung maupun melalui sumur artesis. Meski air disedot melalui sumur yang lokasinya beberapa ratus meter dari sumber mata air, tekanan pompa sumur akan lebih cepat menarik air tanah yang harusnya keluar sebagai mata air. Biasanya mata air yang dieksploitasi mempunyai debit yang besar dan digunakan diluar kepentingan pertanian dan kebutuhan air minum masyarakat.

Sumber air Sigedang dan Kapilaler di daerah Klaten, misalnya. Petani Kecamatan Pedan, Trucuk, dan Ceper mengeluh kekurangan air setelah PT Tirta Investama membangun sumur bor tepat 10 meter di atas Umbul Sigedang. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan pengaruh keberadaan sumur bor milik industri air minum dalam kemasan tersebut terhadap ketersediaan air irigasi pertanian.

Memicu konflik

Berebut memanfaatkan mata air oleh berbagai pihak—masyarakat, industri, perusahaan air minum—juga dapat memicu konflik. Konflik seperti itu pernah terjadi Juli 1999 lalu antara petani daerah Pengging dengan PDAM Kota Surakarta. Proyek PDAM Surakarta yang memanfaatkan Umbul Kenanga untuk memperbesar debit air minum mendapat tentangan dari masyarakat Pengging karena dianggap mengurangi pasokan air irigasi untuk areal persawahan di delapan desa.

”Konflik itu sebenarnya bisa dihindari dengan sistem proportional water sharing,” kata Gatot Irianto. Sistem ini akan menempatkan setiap pengguna air secara proporsional dalam hal akses, kontrol, partisipasi, kontribusi, dan manfaat. Misalnya, pertanian mendapat 50 persen dari debit air, sektor air minum serta industri 35 persen, dan sisanya untuk konservasi lingkungan.

Kekurangan air di Sleman sekarang dan konflik karena air yang pernah terjadi di Boyolali agaknya bagian dari isyarat alam, agar manusia menjaga keseimbangan lingkungan. Selagi air itu ada, berebut memanfaatkannya dapat menyulut pertikaian. Bak kata Agus, warga dusun Pangukrejo tadi: Banyu iku adem tapi panas. Air itu sejuk, tapi dapat membakar kemarahan. Hanya saja, jika mata air itu sudah kering, orang mungkin tak perlu bertikai lagi, karena manusia mungkin akan menangis sampai kering air mata.

Oleh M PUTERI ROSALINA

Tanamkan Kesadaran Hemat Air Sejak Anak-anak

2007-11-02T13:38:00.001+07:00

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air ,

Ir. Eddy A. Djajadiredja, Dipl.HE.,

”Tanamkan Kesadaran Hemat Air Sejak Anak-anak”

AIR merupakan aset bersama yang harus dapat kita wariskan kepada generasi penerus. Peran air begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Tak dapat dibayangkan, jika pada suatu masa kita kekurangan atau bahkan kehilangan air dan sumber daya air.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi sumber daya air di Indonesia semakin menjadi rentan dari erosi dan kerusakan. Bencana demi bencana, seperti banjir, longsor, kekeringan, maupun pencemaran, dan bencana alam lainnya terkait air. Ini menunjukkan, telah terjadi peningkatan besaran permasalahan menyangkut air dan sumber daya air, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kalau kondisi tersebut dibiarkan terus berlangsung, secara perlahan tapi pasti, kita akan dihadapkan kepada masalah-masalah air yang semakin serius. ”Semua permasalahan yang tengah kita hadapi itu, tentunya hampir mustahil bila ditangani sendiri oleh pemerintah. Perlu ada keterlibatan partisipasi aktif dan dukungan masyarakat,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Puslitbang SDA), Balitbang Departemen Pekerjaan Umum, Ir. Eddy A. Djajadiredja, Dipl.H.E., saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurutnya, selama ini kita hanya dapat memanfaatkan air, namun tidak mampu untuk memelihara dan melestarikannya. Padahal, air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan ini. Di beberapa daerah, kekurangan air yang juga seiring dengan sanitasi yang tidak memadai dan buruknya pengendalian pencemaran, telah menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan ketegangan sosial. "Yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang kekurangan dan terbatasnya akses ke sarana penyediaan air," kata Eddy.

Salah satu upaya penanggulangan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan konservasi air. Konservasi air merupakan upaya komprehensif dalam mengamankan, melestarikan air dan sumber daya air, lingkungan ekosistem terkait, serta usaha-usaha penghematan konsumsi air. Namun demikian, usaha strategis itu akan selalu berbenturan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang diakibatkan masih rendahnya kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat secara integral. "Kenyataan ini membuktikan masih banyak yang belum menyadari bahwa kita sekarang ini tengah menghadapi berbagai permasalahan ketersediaan air. Kalau disebut cukup sih ya cukup, tapi kan permasalahannya adalah kita ini hanya bisa memanfaatkannya saja namun tidak mampu melestarikannya," ujarnya.

Di berbagai tempat, air menjadi sumber daya yang semakin langka, tapi pada saat yang bersamaan digunakan dengan boros. Jika pola penggunaan air yang sekarang ini tidak diubah, maka dalam beberapa dekade ke depan, sebagian besar dari kita akan hidup dalam kondisi kekurangan air. Air bersih sebagai kebutuhan dasar pun menjadi semakin langka. Oleh karena itu, konservasi air merupakan suatu cara untuk mengurangi beban terhadap sumber daya air dan mempertahankan ketersediaannya.

Dari kegiatan konservasi air ini, termasuk pengenalan teknologi tepat guna hemat air dalam pertanian dan industri, pemanfaatan kembali air limbah, program pengurangan kehilangan air, dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat, dapat menghasilkan penghematan air yang diperlukan. "Dari penghematan dan penggunaan air secara rasional ini, hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan yang tidak memiliki akses ke sarana penyediaan air yang ada," ucap lelaki kelahiran Jakarta, 10 Mei 1951 ini.

Untuk mencapai kondisi tersebut, gerakan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi air hendaknya terus dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga akan tumbuh kesadaran, dari semula tidak tahu menjadi sadar. Selanjutnya adalah menumbuhkan minat untuk selalu mencari solusi, juga membangun rasa keinginan merubah perilaku. Perubahan perilaku ini akan lebih efektif dengan adanya tanggapan (feed back) dari masyarakat, umpamanya soal kelangkaan air. "Tak kalah pentingnya adalah mengenalkan kegiatan konservasi air ini kepada anak-anak. Dari sejak kecil mereka sudah dapat mengenal soal-soal teknis terkait air, seperti sifat-sifat air, juga mengenai ekosistem lingkungan. Kesadaran untuk mencintai air hendaknya sudah ditumbuhkan sejak dini," kata Eddy yang lulusan Teknik Sipil ITB tahun 1977.

Air merupakan salah satu inti dari pendidikan lingkungan. Air dan siklus hidrologi akan mempertahankan kehidupan dan membentuk lingkungan. Dengan mendidik anak-anak dan siswa sekolah semua tingkatan, berarti mendidik masyarakat masa depan untuk menumbuhkan perilaku yang mendukung usaha-usaha pelestarian sumber daya alam, termasuk air. Kurikulum formal maupun informal di sekolah bisa dijadikan sebagai media pendidikan lingkungan. Sarana lainnya dalam upaya peningkatan kesadaran konservasi air yakni melalui gambar, poster, pamflet, praktIk langsung, dan sebagainya. "Sangat penting menumbuhkan sikap mencintai air sejak anak-anak. Jika sejak dini sudah ada perilaku yang bijaksana dalam penggunaan air, diharapkan kelak mereka bisa menjalankan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Peran Pusair

Menyinggung tentang peran dan keberadaan lembaga yang dipimpinnya, yang pada tahun depan akan memasuki usia 70 tahun, Eddy menuturkan, pihaknya senantiasa mengembangkan kegiatan riset untuk menciptakan produk litbang sumber daya air yang aplikatif, inovatif, dan kompetitif. Dalam melakukan kegiatan riset tidak boleh takut salah atau takut gagal. Selalu ada tantangan intelektualitas untuk mengembangkan dan mencari alternatif penggunaan energi yang selama ini sudah ada. "Selain dapat dimanfaatkan untuk dunia pertanian dan industri, potensi sumber daya alam pun dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit tenaga listrik," tuturnya.

Juga menjadikan lembaga ini sebagai pusat data dan informasi menyangkut sumber daya air. Menurutnya, data sangat penting dalam menentukan kebijakan dan program yang akan dilakukan. Pengelolaan manajemen data dan informasi yang baik akan menghasilkan suatu pijakan, misalnya dalam penciptaan produk-produk teknologi tepat guna terkait pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air. "Jangan ada kesan bahwa suatu lembaga litbang itu seolah berada di awang-awang tidak menapak di bumi. Tapi hendaknya kita bangun suatu pemahaman bahwa hasil-hasil puslitbang dapat dirasakan manfaatnya secara optimal," kata mantan Direktur Sumber Daya Air Wilayah Timur 2002-2005 ini.

Peneliti, harus membumi

Pun demikian dengan peran para peneliti, hendaknya mereka tidak terlalu asyik dengan penelitiannya sendiri. Para peneliti harus mampu memberi kontribusi positif bagi pemecahan suatu masalah keairan yang tengah dihadapi. Advis teknis yang ada dan teknologi tepat guna yang dihasilkan, harus bisa dimanfaatkan dengan mudah, baik di desa maupun di kota, atau juga yang diaplikasikan di dunia pertanian dan industri. Salah satu visinya yakni teknologi yang dapat menghemat penggunaan air dan melestarikan sumber daya air.

Tugas para peneliti tidaklah pernah mengenal kata selesai. Selalu ada langkah berikutnya yaitu monitoring, evaluasi, supervisi, dan perbaikan. Hal ini guna mencapai optimalisasi produk teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat. "Peneliti juga harus mampu dan mempunyai peluang untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya, baik di media jurnal ilmiah, media massa, maupun media lainnya," imbuhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Puslitbang Sumber Daya Air melakukan kegiatan kolokium hasil-hasil litbang sumber daya air tahun 2004, pameran, dan open house. Menurut Eddy, kegiatan yang baru saja berlangsung dua hari kemarin (Selasa-Rabu 29-30/11) itu, dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur dan teknologi sumber daya air yang handal, bermanfaat, dan berkelanjutan. Bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Juga penyebarluasan hasil litbang, ajang tukar pikiran antara peneliti, pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi lainnya dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Dalam kolokium yang juga dalam rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-60 tersebut terdapat 54 makalah hasil litbang sumber daya air. Hasil-hasil litbang itu tercakup dalam tiga tema yakni Kebijakan dan Perencanaan, Konservasi, Pengendalian dan Penggunaan Sumber Daya Air; Desain dan Uji Mutu Teknologi Konstruksi Bangunan Air; serta Operasi, Pemeliharaan dan Evaluasi Manfaat Bangunan dan Sumber Air. Kegiatan ini pun mengundang pula sejumlah sekolah (SMP dan SMA) yang berlokasi di sekitar kantor Puslitbang Sumber Daya Air.

"Sumber daya air perlu dikelola secara optimal dan berkesinambungan. Pengelolaannya sangat tergantung pada kondisi infrastruktur dan teknologi sumber daya air. Agar dapat keluar dari krisis air menuju masa depan yang lebih baik, dibutuhkan upaya terpadu dari seluruh stakeholder dalam satu lingkup jaringan kerja secara nasional," kata Eddy. (Rameli Agam/"Galura") ***

Pikiran Rakyat/ 01 Desember 2005

IDUL FITRI DAN KESUCIAN POLITIK

2007-10-11T14:09:00.001+07:00

Oleh Thontowi Jauhari
Anggota DPRD Jateng, Ketua DPD PAN Boyolali

Hari Raya Idul Fitri (kembali suci) sebenarnya mempunyai makna yang berdimensi sangat luas dalam kehidupan kemanusiaan, daripada sekedar persoalan ritual tahunan yang dilaksanakan setelah melakukan puasa selama Ramadhan. Merujuk pada makna lughowi-nya (bahasa), ramadhan berarti “pembakaran”. Sedangkan puasa sendiri, jika merujuk pada Surat Albaqoroh 183, dapat diletakkan dalam konteks yang lebih subtansial, yakni sebagai instrument perubahan menjadi orang-orang yang bertaqwa (la’allakum tattaquun)bagi pelaksananya.

Maka, bulan Ramadhan dapat disebut sebagai bulan pelatihan (training) atau tirakatan (meninggalkan) makan, minum hubungan suami-istri dan sebagainya agar terjadi perubahan menuju kebaikan (taqwa) tadi. Itu artinya, perubahan memang harus diusahakan, dimulai dan diperjuangkan dengan segala “pengorbanan”.

Nyaris sulit untuk didapatkan, suatu perubahan menuju kebaikan tanpa usaha, perjuangan dan pengorbanan. Bahkan, perubahan yang amat profan, atau cerita sukses besar, dibaliknya selalu didahului dengan perjuangan dan pengorbanan yang keras. Dalam khasanah peribahasa, dikenal : bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Janji Allah amat tegas, meski semua tidak berjalan otomatis, puasa dapat membuat orang menjadi baik (taqwa). Harus ada mekanisme yang benar yang dilalui bagaimana melakukan puasa yang menjanjikan perubahan tersebut, yakni puasa dengan penuh kesungguhan (iimaanan wah tisaaban).

Oleh karena itu, jika tidak hati-hati, puasa yang kita jalani hanya bersifat formalitas syar’i membatalkan kewajiban. Disinyalir (sabda Nabi), banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus.

Tentang ajaran puasa untuk melakukan transformasi diri, sebenarnya bukan hanya dimonopoli oleh Islam. Bahkan Alquran juga menyitir hal itu dalam surat Albaqoroh 183 tadi (sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu). Quraish Shihab menafsirkan perintah puasa tersebut, alquran meng-adopt kebiasaan puasa yang dilakukan oleh berbagai keyakinan yang ada sebelum Islam lahir.

Bahkan, dalam ajaran Jawa pun, dikenal “perintah” topo, sebagai mekanisme “wajib” untuk (berubah) menjadi sakti. Seekor ulat yang menjijikkan, dengan mekanisme “puasa” menjadi kepompong selama sepuluh hari, dapat melakukan transformasi diri menjadi kupu-kupu yang menyenangkan.

Manusia Fitrah

Mengapa disebut kembali suci (idul fitri) ? Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), orangtua yang kemudian bertanggung jawab “menjaga” kesucian anak baru lahir tersebut (Hadist). Teori tabularasa dari Roussoue juga mengkonfirmasi hal itu, manusia lahir seperti kertas putih. Bagaimana isi kertas tersebut, tinggal siapa yang mengisinya.

Meski demikian, Allah juga menciptakan “teori” kesiimbangan. Tampaknya, seperti dikatakan Husain Muhammad, kehidupan ini memiliki dua dimensi yang bersifat dialektik, yakni kebaikan dan keburukan. Manusia juga diberi naluri-naluri fitrah yang di dalamnya juga ada kecenderungan-kecenderungan nafsu. Ada nafsu yang kadang-kadang ketika kita tidak menempatkannya pada satu tempat yang benar maka menjadi buruk. Dan Islam mencoba menaklukkan nafsu-nafsu yang tidak terkendali itu melalui proses yang “mekanis”, salah satunya melalui proses puasa.

Sehingga, akibat interaksi vertikal dan horizontal manusia, ia selalu berada dalam ketegangan antara kebaikan dan keburukan. Karena itu, setiap saat manusia akan tambah “tabungan” kebaikannya (amal sholeh/pahala) dan pada saat yang sama juga tambah “tabungan” keburukannya (dosa), karena manusia biasa bukan seperti nabi yang maksum atau terjaga dari dosa-dosa.

Jika kebaikannya lebih berat, berarti yang bersangkutan “lulus”, dengan “hadiah” sorga dengan segala bentuk kenikmatannya. Sebaliknya, jika keburukannya yang lebih berat, berarti ia menjadi manusia yang “gagal” dan “hadiahnya” adalah neraka.

Nah, karena manusia tidak dapat lepas sama sekali dari dosa-dosa, Allah juga menciptakan berbagai mekanisme untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Berbagai jenis penyakit itu ada obatnya. Berbagai dosa juga ada “obatnya”. Allah menciptakan manusia yang setiap saat dapat berbuat dosa, namun Allah juga memberikan jalan bagaimana dosa-dosa itu dapat dieliminasi.

Idul fitri adalah kemenangan besar bagi yang lulus menjalani proses dan mekanisme puasa dengan benar dan sungguh-sungguh. Jika hal ini dilakukan setiap tahun, “kerak-kerak” dosa dapat terkikis, dan kemudian dijaga kesuciannya. Proses memelihara kesucian itu adalah proses perjuangan agar manusia lebih besar “memproduksi” amal baik daripada buruknya.

Kesucian Politik

Apa hubungan idul fitri dengan politik ? Jika dilacak sejarah kelahiran (politik) negara, politik mengandung misi suci, mengelola kehidupan publik melalui institusi negara. Adapun tujuan eksistensi negara, mula-mula untuk mencegah bersemainya sifat keburukan manusia, homo homini lupus (manusia adalah srigala bagi manusia yang lain), kemudian berubah dalam konsep negara modern yang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat (welfare state). Karena itu, Plato pernah mengatakan, yang berhak memegang kekuasaan negara (politisi) adalah para filsuf.

Sayangnya, dalam praksis politik, konsep “suci” politik tersebut lebih banyak terdistorsi. Politik menjadi karut marut, semaunya sendiri dan inginnya lepas dari nilai dan etika. Lebih-lebih ketika Machiavelli melegitimasi hal tersebut. Sehingga, pentas sejarah politik lebih banyak didominasi praksis politik yang berlumuran dengan “dosa” daripada “pahala” politik. Politik identik dengan menghalalkan segala cara. Image politik menjadi rusak dan terpuruk.

Dalam konteks praksis politik di tanah air, melihat indikasi kesejahteraan rakyat yang masih buram, di pihak lain negara ini mempunyai kekayaan alam yang melimpah, dapat disimpulkan ada kesalahan manajemen politik, yakni para politisinya lebih banyak berbuat “dosa politik” daripada “pahala/amal baik politik”.

Idul fitri politik, yakni kembali ke misi suci politik adalah solusi atas kondisi riil bangsa, sebagai implikasi puasanya para politisi. Benarkah ? Wallahu a’lamu bishowaab.

IDUL FITRI DAN MOMEN SOLIDARITAS

2007-10-09T13:26:00.000+07:00

SETIAP agama dan kepercayaan cenderung memiliki momen-momen tertentu di mana ia melakukan "penghancuran" atas dirinya. Atau, kalau mau dikatakan dengan lebih halus dan "sopan", selalu ada saat-saat dalam pengalaman keberagamaan di mana batas- batas yang ditetapkan agama bersangkutan justru dilampauinya sendiri, justru dilanggarnya sendiri. Inilah yang ingin saya sebut sebagai "momen liminalitas" (ini adalah istilah dari Victor Turner). Pada momen seperti itu, agama persis berdiri pada sebuah perbatasan; ia ada "di dalam", tetapi sekaligus "di luar" dirinya.

Sebuah contoh yang amat sederhana dapat disebutkan di sini. Marilah kita tinjau sebuah ritual yang amat didambakan setiap orang Islam; ritual peziarahan ke situs suci tempat turunnya Kitab Suci dan dimulainya penyebaran ajaran kebenaran yang belakangan disebut "Islam". Kita tahu, itu adalah ritual haji. Pada ritual haji ini, kita akan melihat sejumlah "batas-batas" yang dilanggar. Pada ritual ini, orang-orang Islam, baik lelaki atau perempuan, campur baur di dalam Masjidil Haram untuk menunaikan shalat jamaah lima waktu. Perempuan dan laki-laki juga campur aduk melaksanakan ritus tawaf; mengelilingi bangunan kubus yang bernama Kabah.

Pada momen-momen di luar haji, hampir sulit dibayangkan kaum perempuan bisa bebas berbaur dengan kaum laki-laki untuk shalat jamaah dan melaksanakan tawaf. Di seluruh dunia, tak pernah ada sebuah masjid yang menyelenggarakan ritual shalat jamaah di mana laki- laki dan perempuan bisa berbaur tanpa batas. Di mana-mana, pada saat ritual itu diselenggarakan, perempuan selalu dipisahkan dari laki- laki; di mana-mana, segregasi diterapkan dan dipraktikkan sebagai kelaziman yang tak perlu dipersoalkan. Bahkan, lebih jauh lagi, orang- orang yang berpandangan radikal akan berpikiran, segregasi ritual itu merupakan "model ideal" yang harus serta merta diterapkan dalam kehidupan sosial; "yang ritual" dipandang sebagai contoh untuk "yang sosial".

Namun, mengapa pada ritual haji, segregasi itu lumer? Kenapa di sana, perempuan dibolehkan berdesak-desakan dengan laki-laki untuk melaksanakan tawaf, menyelenggarakan sa'i (lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah), dan melontar jumrah? Kenapa aturan-aturan fiqih yang menerapkan segregasi ketat dalam semua praktik ritual bisa "dilanggar" atau dihancurkan selama ibadah haji? Saya kira sejumlah penjelasan bisa dikemukakan di sini. Salah satunya adalah adanya "momen liminal", saat-saat di mana pengalaman keberagamaan sudah tidak lagi bisa ditampung dalam batas-batas yang ada, dan akhirnya batas-batas itu harus dilanggarnya sendiri.

***

SETIAP hari raya adalah momen liminal, saat-saat di mana batas-batas yang sering diterapkan secara ketat dalam kehidupan normal dilanggar atau malah dihancurkan. Mari kita lihat keadaan yang ada di sekitar. Hari raya Idul Fitri, atau lebih dikenal sebagai Lebaran, sulit dikatakan sebagai suatu "festival" milik orang-orang Islam saja. Lebaran sudah menjadi peristiwa sosial yang melibatkan semua orang dari pelbagai latar belakang agama. Lebaran bukan saja milik mereka yang selama sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, tetapi juga milik mereka yang bahkan sepanjang umur tak pernah berpuasa dan shalat. Lebaran telah meleburkan batas-batas antara "santri" dan "abangan", antara "Islam" dan "non-Islam", antara "kami" dan "mereka".

Itu sebabnya, saya menganggap sebagai sesuatu yang aneh saat ada sebuah spanduk yang terpampang di sejumlah sudut Kota Jakarta. Spanduk itu berbunyi, Puasa Kagak, Lebaran Ikut. Tentu spanduk itu bukan hendak mengatakan, Lebaran adalah milik orang-orang yang berpuasa saja, sementara orang-orang abangan tak diperbolehkan ikut merayakannya. Spanduk itu hendak mendorong agar orang-orang melaksanakan ibadah puasa. Tetapi, secara tersurat, kata-kata semacam itu ingin menyarankan, ada batas antara mereka yang "berpuasa" dan tidak. Lebaran, seperti kita tahu, adalah momen liminal di mana batas-batas seperti itu dilampaui dan dihancurkan. Perbedaan- perbedaan yang berlangsung dalam kehidupan normal seperti diletakkan dalam kalderon, lalu terpanggang, lumer, dan campur aduk.

Itu sebabnya, saya juga merasakan sesuatu yang aneh pada fatwa yang rutin dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa itu dikatakan, orang-orang Islam dilarang mengucapkan "Selamat Natal" kepada, atau terlibat dalam perayaan natalan bersama, orang-orang Kristen. Larangan itu didasarkan atas sejumlah teks-teks dalam dua sumber utama agama Islam, Al Quran dan Hadis, serta sejumlah fatwa ulama klasik mengenai masalah ini, seperti dikemukakan Ibnu Taymiyyah dalam bukunya yang amat terkenal, Iqtidla'ush Shirathil Mustaqim. Merayakan Natal dianggap sebagai tacit endorsement, persetujuan diam-diam, terhadap kepercayaan orang-orang Kristen.

Terlepas apakah fatwa ini telah melalui suatu jalur istinbath (proses penalaran hukum) yang tepat atau tidak, jelas sekali ia telah mengingkari suatu fakta elementer dalam masyarakat, bahwa tiap hari raya adalah suatu peristiwa sosial yang selalu ada di "perbatasan". Hari raya selalu merupakan peristiwa sosial yang mirip sebuah "karnaval" dalam pengertian yang diperkenalkan Bakhtin.

Mengapa "momen liminal" selalu ada dalam setiap (atau sekurang-kurangnya sebagian besar) agama? Ini adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Saya ingin menjelaskan dengan sebuah keterangan yang sederhana. Pada dasarnya, agama adalah cara pendekatan terhadap sesuatu yang disebut sebagai "Kebenaran" dengan huruf kapital. Kalau mau menggunakan istilah dalam pengetahuan, agama adalah semacam "definisi kerja", atau "paradigma" dalam pengertian yang dipahami Thomas Kuhn. Al Quran sendiri menyebut Islam sebagai "syariah" atau jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada "Kebenaran".

Setiap pendekatan mempunyai kekurangan dan kelemahan sendiri. Sebab, sebuah pendekatan biasanya dengan sengaja mengambil sudut tertentu untuk mendekati Kebenaran. Momen liminal biasanya timbul saat "pendekatan" melalui agama tertentu sudah tidak memadai lagi, sehingga diperlukan semacam momen pembebasan dari batas-batas yang ada. Ketika saya merayakan Lebaran atau mengucapkan "selamat Natal" kepada teman-teman Kristen, maka secara tersirat saya hendak menegaskan suatu fakta, ada sesuatu yang "lebih" dari sekedar "Islam" dan "Kristen", dari sekedar "santri" dan "abangan", dari sekadar "kami" dan "mereka".

Hubungan-hubungan kemanusiaan yang melintasi batas-batas kepercayaan muncul secara tak terkendali dalam momen hari raya. Saya tak betah untuk tidak gembira bersama teman-teman yang lain dalam pesta pora "karnaval" hari raya, entah mereka bagian dari agama "kami" atau tidak. Agama adalah cara "mendekati sesuatu", dan kehidupan nyata sehari-hari selalu lebih luas cakupannya ketimbang "pendekatan" yang dipakai oleh agama.

***

SETAHUN penuh kita asyik tenggelam dalam "tempurung" dan ghetto-ghetto keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Sudah tentu, asyik tenggelam dalam ghetto sendiri adalah sesuatu yang menenteramkan. Tetapi, selalu ada momen di mana kita perlu melanggar ghetto kita sendiri, keluar dari tempurung kita masing-masing, dan mengulurkan jabat tangan kepada orang-orang "lain" yang berbeda.

Setiap hari raya adalah momen lintas kepercayaan, dan memang sebaiknya harus demikian. Pada momen-momen semacam itu, kita merasakan bahwa hidup secara terisolasi dalam ghetto-ghetto keagamaan yang "kedap" dan terpisah dari "yang lain" adalah hidup yang rentan. Kita selalu memerlukan "yang bukan kita". Kita perlu sebentar melintasi kepercayaan kita masing-masing dan menyapa orang-orang yang datang dari latar yang berbeda.

Identitas, untuk sementara, kita tanggalkan, dan solidaritas yang "supra identitas" kita kedepankan sebagai "modus hidup" yang boleh jadi lebih tepat dalam bebrayan yang makin majemuk dan beragam.

* Ulil Abshar-Abdalla, Ketua Lakpesdam-NU, Jakarta.

IDUL FITRI, KEMENANGAN (UNTUK SIAPA?)

2007-10-09T13:25:00.000+07:00

Abd A’la

Idul Fitri kembali tiba. Seperti sebelumnya, para khatib shalat id biasanya berkhotbah. Isinya, umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh adalah termasuk yang kembali ke fitrah, terlahir kembali dalam keadaan suci. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang memperoleh kemenangan.

>newarea 1<>

Fitrah adalah kesucian sikap dan perilaku yang lahir dari pengembangan ketakwaan. Intinya, kemampuan seseorang untuk konsisten ada dalam moralitas luhur yang berdimensi individual dan sosial. Dalam realitas, kondisi semacam itu masih jauh panggang dari api.

Di berbagai daerah, krisis kehidupan terus mendera masyarakat, sebagian besar akibat degradasi moral dan ulah kejahatan mereka. Sebagai contoh, di Jambi beberapa waktu lalu, asap tebal menaburkan polusi udara hingga ke negara tetangga. Di Sidoarjo, lumpur panas belum tertangani tuntas, dan gizi buruk melanda anak balita kita yang justru banyak didapati di Jakarta. Belum lagi kasus-kasus hukum seperti pembunuhan Munir yang kian gelap.

Kasus-kasus semacam ini—jujur saja—salah satu penyebabnya muncul dari kekurangpedulian kita terhadap sesama dan lingkungan hingga derajat tertentu akibat keserakahan dan sikap kita yang mau enak dan menang sendiri. Konkretnya, keberagamaan yang kita jalani—khususnya dalam pelaksanaan puasa dan Idul Fitri—belum mampu menjadikan diri kita manusia yang benar-benar "beragama" yang mampu mengubah menjadi fitri.

Tidak ada perubahan

Melihat kenyataan itu, perubahan signifikan dalam diri, mulai puasa hingga Idul Fitri, tampaknya belum terjadi. Ibadah puasa—seperti Idul Fitri—lebih menunjukkan nuansa ritual formalistik, bahkan telah berkembang menjadi kegiatan mentradisi yang kurang menukik ke makna substantif di balik kegiatan itu.

Sebagian (besar) umat Islam Indonesia agaknya terpaku pada kesemarakan ibadah. Aktivitas ritual yang terkait puasa terkesan terbingkai dalam nuansa pesta. Begitu pula shalat malam tarawih, bernuansa pesta, malam nuzulul Quran sebagai ajang yang berbau pesta, Idul Fitri juga sebagai hari berpesta. Bahkan, tak cukup dengan semua itu, mereka menutup rangkaian ibadah dengan pesta besar dalam bentuk lain, halalbihalal.

Mungkin tidak berlebihan jika kita menyebut semua aktivitas itu sebagai sesuatu yang kental dengan warna pesta karena berbagai dimensinya mewujudkan diri dalam makna dan hakikat pesta. Dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan itu, polanya ditekankan pada hal-hal yang penuh gaung, penampilannya terkesan branded dalam pengertian luas, dan prosesnya benar-benar seremonial semata.

Sejalan dengan itu, sebagian Muslim Indonesia hanya memikirkan hal-hal besar dan bersifat struktural. Mereka melupakan persoalan-persoalan kecil yang sejatinya menjadi persoalan keseharian umat, dari pemiskinan yang terus berlangsung di sekitarnya hingga kekerasan dalam berbagai bentuk (kultural, struktural, dan langsung) yang sejatinya berakar dari diri sendiri.

Ada anggapan, melalui kerja besar, persoalan-persoalan yang kecil pasti hilang sendiri. Mereka belum menyadari, agenda besar masih bersifat bangunan besar yang belum ada isinya selain angan-angan.

Dari individual ke sosial

Akibatnya, dari tahun ke tahun puasa dan Idul Fitri datang silih berganti, tetapi kondisi umat secara khusus dan bangsa secara keseluruhan belum mengarah pada perbaikan substantif berarti.

Realitas buram semacam itu senyatanya perlu menjadi perhatian umat Islam Indonesia. Jangan sampai umat Islam terperangkap ke dalam buaian keberhasilan puasa formal yang bersifat fisik semata, tidak menjadikannya sebagai puncak kemenangan yang hanya diakhiri dengan aktivitas semacam pesta.

Untuk itu, sebuah terobosan yang sama sekali tidak baru perlu dilakukan. Puasa—sebagaimana sering kita dengar—adalah ibadah yang amat individual yang hanya pelaku dan Tuhan semata yang mengetahui kesungguhan dia dalam melakukannya.

Pada sisi ini, pelaku puasa perlu menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan masing-masing ke depan.

Melalui puasa, kita perlu membuat program perbaikan kehidupan setahap demi setahap menuju pencapaian ketakwaan hakiki. Artinya, setahun ke depan pascapuasa kali ini, mereka harus meniscayakan adanya perubahan ke arah perbaikan satu poin meningkat dari sebelumnya. Tahun berikut, dikembangkan menjadi dua poin, demikian seterusnya.

Sejalan dengan itu, setiap umat Islam perlu melakukan pengamatan dalam bentuk refleksi diri yang berkesinambungan mengenai keberhasilan atau kegagalan proses yang mereka jalani dengan penuh ketulusan dan kejujuran.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau sebaliknya, umat Islam membuat indikator yang jelas dan akurat dalam dimensi individual dan sosial. Konsistensi penegakan moralitas luhur dari kejujuran yang bersifat individual hingga pengembangan sikap yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan yang bersifat sosial mutlak dijadikan entitas menyatu dalam indikator keberhasilan.

Semua itu bukan sesuatu yang besar dan sulit dilakukan. Yang diperlukan adalah kesungguhan. Kita jadikan Idul Fitri sebagai awal menuju transformasi sikap dan perilaku, bukan sekadar puncak kemenangan yang menjadi akhir proses.

Abd A’la Alumnus Pesantren Anuqayah Sumenep; Anggota National Board pada International Center for Islam and Pluralism (ICIP) Jakarta

POLITIK SALAH PAHAM

2007-10-06T10:44:00.000+07:00

PERSOALAN mendasar dari bangsa ini adalah "trust" yang begitu rendah. Komunikasi dan politik banyak mengalir ke substansi salah paham sehingga terseok-seok menggapai kemajuan karena tidak berhenti salah paham dan berkelahi. Akhirnya, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga Malaysia, Thailand, dan bahkan mulai tertinggal dari Vietnam.

Dalam membuat undang-undang DPR dan pemerintah mengajukan prinsip persamaan dalam perlakuan penanaman modal ("equal treatment"). Misalnya, jika birokrasi melayani penanam modal 10 hari untuk satu penanam modal, maka tidak boleh penanam modal lainnya dilayani 20 hari. Kepada penanam modal asing juga tidak boleh melayaninya lebih ruwet sampai 40 hari, misalnya.

Prinsip ini kemudian dianggap menjual negara kepada asing. Darimana logikanya? Seperti tamu yang datang harus dihormati dengan perlakuan yang baik, tetapi tidak bisa dan tidak boleh mengambil hak tuan rumah. Tuan rumah dapat mengatur mana yang diberikan dan mana yang tidak sesuai kepentingan nasional.

Prinsip perlakuan yang sama (equal treatment), bukan berarti semua kesempatan diberikan kepada investor asing sama dengan investor dalam negeri. Pemerintah dapat menutup atau memberi batasan pengaturan dengan pertimbangan kepentingan nasional, perlindungan usaha kecil dan menengah, proteksi terhadap lingkungan hidup, dan kepentingan lainnya.

Undang-undang investasi bertujuan memberikan kepastian hukum. Pada saat yang sama iklim investasi yang lebih baik dan lebih karena diyakini sebagai tuntutan ekonomi dan bisnis internasional. Jika kita ingin masuk ke jajaran ekonomi internasional, berdagang dan berinvestasi pada skala itu, maka aturan main juga harus bersifat modern tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Masing-masing negara juga berkepentingan terhadap kepentingan rakyatnya.

Rancangan UU Penanaman Modal memberi arahan kebijakan agar kepentingan nasional, proteksi lingkungan hidup, perlindungan UKM, pengaturan distribusi dapat dijadikan persyaratan bagi investor demi memaksimalkan manfaat investasi untuk sebanyak mungkin masyarakat luas. Selain itu, investasi yang meningkat juga akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

Rancangan undang-undang ini secara eksplisit menempatkan kepentingan nasional sebagai acuan kebijakan. Hal itu, antara lain, tercermin dengan diserahkannya penetapan kriteria dan persyaratan bidang usaha terbuka dan tertutup bagi penanaman modal.

Rancangan UU ini mewajibkan pemerintah dalam kebijakan dan program investasi secara bersamaan mengembangkan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah dapat mengatur pola subkontrakting, keharusan asing bekerjasama dengan domestik, dan sebagainya. Jadi, tidak benar pemerintah dikungkung oleh undang-undang sehingga tidak berdaya terhadap modal dari luar, yang akan menguasai sektor-sektor strategis di Indonesia.

Sebagaimana layaknya undang-undang negara lain yang sudah maju, kebijakan dasar yang dicantumkan dalam undang-undang ini adalah untuk memperbaiki iklim investasi nasional agar Indonesia tampil sebagai Negara yang menarik baik investasi dalam negeri maupun asing. Lebih jauh kebijakan dasar ini tujuan akhirnya tidak lain untuk meningkatkan jumlah penanaman modal sehingga semakin jelas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja di dalam kegiatan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Oleh Prof. Dr. Didik J Rachbini, M. Sc, Ketua DPP PAN

MENJELANG LEBARAN, INSENTIF GURU BELUM DIBERIKAN

2007-10-05T14:24:00.000+07:00

Saya menyayangkan, insentif untuk 40 ribu guru TK – SD/MI se Jawa Tengah yang diputuskan melalui APBD Prov Jateng Tahun Anggaran 2007, hingga sekarang belum seluruhnya sampai kepada mereka. Insentif sebesar Rp 150 ribu perbulan tersebut biasanya diberikan dua kali setahun, yakni bulan Agustus dan Desember. Jadi istilahnya mereka merapel, karena dalam satu tahun dihitung tiga belas bulan, maka pada Agustus mereka menerima 7 bulan dan pada Desember menerima 6 bulan.

Secara keseluruhan, dana di APBD Rp 78 milyar.

Hingga sekarang banyak yang belum menerima, padahal rapelan tersebut sangat dibutuhkan para guru, lebih-lebih mendekati hari Raya Idul Fitri, kebutuhan keuangan sangat meningkat. Kan sekali gus bisa untukTHR (Tunjangan Hari Raya).

Saya menerima keluhan itu dari mereka langsung. Saya kan pernah menjadi guru selama 17 tahun, karena itu punya banyak teman guru. Denyut nadi perasaan mereka saya tahu dan dapat merasakannya. Sehingga kalau semakin cepat diberikan semakin baik

Berdasarkan informasi yang saya terima, dari 35 kabupaten/kota, sudah 28 kab/kota yang telah mencairkan dana tersebut dari biro keuangan pemerintah propinsi. Namun saya belum tahu apakah 28 kab/kota tersebut telah menyampaikan ke guru atau belum.

Yang jelas ada 7 kabupaten/kota yang belum mencairkan dari Pemprov. Yakni Kota Surakarta, Kota Semarang, kab. Semarang, Cilacap, Pemalang, dan Jepara. Saat ini sedang pemprosesan di biro keuangan. Insya Allah Senin dana sudah sampai ke kab/kota.

Yang sama sekali belum ngurus, Kabupaten Kudus. Saya minta Bupati Kudus, Bapak Tamzil agar menegur Kepala Dinas Pendidikan setempat, mengapa sama sekali belum ngurus insentif guru tersebut. Mungkin sedang sibuk konsolidasi meneuju Pilgub 2008

Kepada seluruh Bupati/Walikota yang belum memberikan insentif itu kepada guru, saya minta agar segera disampaikan. Kasihan guru itu tugasnya banyak, kalau menerima fasilitas kok para aparat itu tidak cekatan untuk memberikan.

Memang mulai Senin, sekolah telah mulai libur. Namun saya yakin, meskipun libur, mereka akan menyempatkan waktu kalau insentif akan dibagikan.

THONTOWI JAUHARI, SUARA YANG BERBEDA

2007-10-05T02:21:00.000+07:00

Tak sekali ini Thontowi Jauhari memilih sikap berbeda. Wakil rakyat Jawa Tengah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, fasilitasi APBD untuk kegiatan reses yang dilakukan setiap anggota DPRD tidak efektif, boros, dan menelan biaya besar. Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dari kegiatan tersebut juga sangat kecil. Dia mengusulkan dana reses yang ditunjang APBD dihapus. Dari pengalamannya mengikuti Legislator Program di University of Massachusetts, Amerika Serikat belum lama ini, tidak ada anggaran negara yang dialokasikan untuk kegiatan itu, tetapi difasilitasi oleh anggota yang bersangkutan.

Anggaran reses 23-28 Juli ini memang disorot sejumlah kalangan, termasuk internal DPRD sendiri. APBD menganggarkan Rp 3,6 miliar. Setiap anggota Dewan mendapat Rp 36,7 juta untuk lungsum, transpor konstituen, dan yang lain. Padahal tiap bulan mereka telah menerima dana Tunjangan Komunikasi Intensif Rp 9 juta/ orang. Menurut Thontowi, pembiayaan penyerapan as-pirasi sebaiknya hanya lungsum. Reses mestinya merupakan refreshing dengan bertemu konstituen sehingga tidak menjadi beban APBD. Dari sisi penerapan kebijakan, hasil reses sulit diaplikasikan karena dilaksanakan pasca-Musren-bang.

Masalah teknis dalam penjaringan aspirasi itu adalah bagaimana mengumpulkan konstituen dalam suatu forum. Mengacu pada cara yang dipilih Thontowi, ada teknik investigatif dengan terjun langsung ke kantong-kantong kegiatan masyarakat dan berdiskusi dengan para pengambil keputusan. Tunjangan komunikasi intensif memang relevan jika dikaitkan dengan pemanfaatan demikian. Hal itu seharusnya sudah merupakan bagian dari dinamika kegiatan anggota DPRD yang tidak perlu menunggu formalisasi forum dalam reses. Yang terasa tidak pas, dana transpor bagi konstituen itu kemudian dibebankan kepada APBD.

Mengapa kegiatan reses yang sebenarnya sudah lazim, kali ini mendapat sorotan tajam? Memang sulit untuk tidak melihat dana tunjangan komunikasi intensif mengandung unsur kedobelan dengan dana reses. Hanya payung hukum sajalah yang membuatnya berbeda. Secara substansial tidak ada bedanya. Kalau elemen-elemen kritis publik menyampaikan pandangan, tentu bukan tanpa alasan, apalagi terbukti dari internal Dewan sendiri muncul suara-suara yang berbeda. Hal itu menguatkan adanya wilayah abu-abu walaupun memiliki payung hukum. Yang paling mencolok adalah peluang terjadinya pemborosan APBD.

Image buruk sudah telanjur melekat pada lembaga legislatif, dengan stigma tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat secara total tetapi lebih suka mengotak-atik peluang mendapatkan tambahan penghasilan. Sikap berbeda seperti yang disuarakan seorang wakil rakyat pun kita rasakan seperti tetesan embun di tengah dahaga keteladanan. Warna demikian memang tidak serta merta mengubah keadaan, tetapi otokritik jelas selalu dibutuhkan bagi sebuah lembaga dengan sikap yang tentu bersifat struktural kelembagaan. Jadi persoalannya, bagaimana mendorong makin banyak muncul suara yang berbeda.

Di dunia politik, sikap berbeda seringkali tidak segera dimaknai sebagai pilihan kearifan, tetapi berkait dengan kepentingan-kepentingan politik, khususnya menyangkut upaya membangun citra. Namun dalam konteks apa pun, upaya mengerek kredibilitas - sepanjang menyangkut kemaslahatan bagi rakyat dan merespons kritik masyarakat - tetap patut kita hargai sebagai orientasi kerakyatan. Seharusnyalah suara-suara rakyat tidak dimasabodohkan, karena hal itu akan memengaruhi tingkat kepercayaan. Jadi kita akan menunggu, apakah sikap perseorangan mampu menjadi determinan bagi sebuah upaya perbaikan.

Dimuat di Tajuk Rencana Harian SUARA MERDEKA, Rabu 25 Juli 2007

LAILATUL QADAR

2007-10-04T13:44:00.000+07:00

Oleh Burhanuddin

10/12/2001

Tiada malam yang mendapat sebutan indah dari Tuhan kecuali lailatul qadar, malam yang kebaikannya melebihi seribu bulan (Qs. 97: 1-5). Rasul juga mencatat keutamaan malam yang ditahbiskan langsung dalam al-Quran itu. Bagaimana memastikan waktunya? "Carilah dia (lailatul qadar)”, demikian Nabi pernah bersabda, “di sepuluh terakhir di bulan Ramadhan pada hitungan ganjil". (HR. Bukhari Muslim). Pada suatu riwayat, dikatakan bahwa lailatul qadar jatuh pada malam ke 27 Ramadhan. Tapi, pada umumnya, para ulama berselisih pendapat tentang hari H lailatul qadar.

Sang waktu terus bergulir, tak terasa, bulan Ramadhan telah memasuki periode pamungkas. Stadium rahmah dan maghfirah dari bulan ke 9 dari penanggalan lunar ini telah beringsut menuju stadium itqun min al-nar (bebas dari api neraka). Ironisnya, psikologi dan daya fisik umat untuk menambah perbendaharaan ibadah justru menurun drastis pada fase-fase akhir bulan Ramadhan. Terlalu memforsir tenaga pada awal bulan? Bisa jadi! Tapi, pada umumnya, kita dapat mengamatinya dari jumlah peserta terawih yang melorot atau mulai bergesernya wacana Ramadhan ke arah perayaan Idul Fitri yang cenderung bernuansa “festival.”

Idul Fitri sebagai gong penutup puasa sebulan penuh lamanya, dalam tradisi kita, telah sarat dengan makna festival. Dus, Idul Fitri tidak lagi berkonotasi ritual, tapi juga berimplikasi kultural karena bersentuhan dengan muatan lokal. Kita tahu, aspek festival atau perayaan Idul Fitri tersebut biasanya dimarakkan dengan pakaian baru, (cat) rumah baru, makanan, nyadran atau bahkan mercon.

Tema-tema itulah yang mengharu biru wacana akhir bulan Ramadhan. Budaya komsumtif pun berkembang marak seiring dengan prosesi Idul Fitri. Hari raya yang awalnya bermakna “pembaruan kejatidirian” manusia pasca penggodokan di kawah candradimuka Ramadhan, bergeser artinya semata-mata “baru” dalam pengertian fisik dan material. Seharusnya, baju baru, celana baru, sepatu baru atau rumah baru menjadi sarana tajarrud —untuk meminjam istilah kaum sufi—, suatu metode untuk membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat material menuju ke alam spiritual justru dengan perantara yang sangat material.

Pada titik krusial itulah, Allah mengirim “bonus istimewa” bagi orang-orang yang giat berpuasa dan bermunajat kepada-Nya. Kita tahu, konstruksi puasa pada bulan suci ini adalah pengejawantahan artikulasi kesalehan dalam Islam yang bercabang dua; Pertama, puasa mengandung kesalehan individual yang mewajibkan pelaku puasa untuk melakukan sikap empati terhadap derita kaum papa, yakni dengan menahan nafsu makan dan minum serta seks dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya sang surya. Inilah artikulasi sikap pasif terhadap sesama. Sementara, kedua, artikulasi sikap aktif orang berpuasa mewujud dalam bentuk sedekah wajib (zakat mal maupun fitrah) maupun sunnah yang diseyogyakan mengisi hari-hari bulan Ramadhan.

Walhal, penghambur-hamburan uang untuk merayakan Idul Fitri bukan saja tidak sensitif terhadap kaum dhuafa, tapi juga melupakan esensi puasa sebagai media tajarrud tadi. Tampaknya, Tuhan bukan tanpa sengaja mengirim bonus istimewa, yakni malam lailatul qadar pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Pada saat ini pula, paket pembebasan dosa masa lalu diberikan dengan pemberian diskon itqun min al-nar. Dalih Dia memilih hari-hari terakhir Ramadhan untuk menstimulasi gairah beribadah setelah terdapat indikasi melunturnya nyali beribadah umat.

Seperti halnya momen sakral lainnya, lailatul qadar juga diliputi kepercayaan bahwa kalau terjadi lailatul qadar maka air akan membeku, cahaya akan redup, suasana akan hening, pohon akan merunduk, udara yang tidak panas dan juga tidak dingin, angin berhenti berhembus, air yang tadinya mengalir langsung berhenti, dan sebagainya. Bisa jadi kepercayaan mistikal tersebut merupakan hiperbola dari pernyataan Rasulullah saw yang menjelaskan tanda-tanda lailatul qadar bahwa pada pagi harinya matahari terbit dengan sinar putih bersih tanpa awan sedikitpun.

Dengan tidak diketahuinya secara pasti kapan malam itu turun, diharapkan justru makin memotivasi kita untuk meraihnya tidak sekadar pada sepuluh hari terakhir tapi sebulan penuh lamanya kita gunakan untuk berbakti kepada Tuhan. Secara etimologis, lailatul qadar berarti malam ukuran. Tetapi, kata lailatul qadar biasa diterjemahkan oleh para ulama dengan sebutan "malam yang agung" atau "malam yang mulia". Kata qadar sendiri paling tidak digunakan untuk tiga arti:

Pertama, penetapan dan pengaturan, sehingga lailatul qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Dalam arti ini, al-Quran dipahami turun pada malam ini, dan karenanya, Tuhan mengatur dan menetapkan khittah manusia. Kedua, bermakna kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia tiada bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata qadar yang berarti mulia ditemukan dalam surat al-An'am (6): 91. Dan ketiga berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit, karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan dalam surat al-Qadr. Kata qadar yang berarti sempit digunakan al-Quran antara 1ain dalam surat al-Ra'd (13): 26)

Uniknya, dalam surat al-Qadr, Allah mengajukan "pertanyaan" dalam bentuk pengagungan, yaitu: “Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?” (Qs. Al-Qadr 97: 2). Tuhan memakai bentuk pertanyaan ini sebanyak tiga belas kali. Sepuluh di antaranya mempertanyakan tentang kehebatan yang berkait dengan hari kemudian, entah itu yaum al-fashl dan sebagainya. Objek pertanyaan yang dipakai di sini menunjuk hal-hal yang sangat hebat, dan sulit dijangkau hakikatnya secara sempurna oleh akal pikiran manusia.

Namun tiga pertanyaan sisanya adalah: Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? (Qs. Al-Thariq [86]: 2) Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Qs. Al-Balad [90]: 12) Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? (Qs. Al-Qadr [97]: 2). Khusus pada tiga pertanyaan terakhir ini, meskipun sulit, tapi Tuhan masih memberikan kemungkinan bagi umatnya yang saleh untuk meraih keutamaannya. Dengan demikian, meraih lailatul qadar bukanlah sesuatu yang mustahil karena ia tak menunjuk kepada peristiwa masa depan yang unpredictable kiamat, misalnya. Lailatul Qadar juga tak menunjuk pada even masa lalu yang hanya terjadi sekali pada masa Rasul menerima wahyu ilahi. Ia akan menyertai umat manusia yang haus pencerahan rohani di hari-hari akhir bulan suci.

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=115

MUDIK

2007-10-04T13:41:00.000+07:00

Oleh Novriantoni

01/12/2002

Mudik, Ramadhan, dan Idul Fitri memang satu rangkaian dalam satu gerbong ritual-budaya. Sebagaimana mudik, Idul Fitri dan Ramadhan seringkali hanya bermakna sebagai rutinitas ritual tanpa makna.

Mudik, seakan telah menjadi ritus budaya, yang sedemikian mentradisi dalam masyarakat kita. Fenomena mudik berkait-kelindan dengan perayaan Idul Fitri, atau akrab disebut Lebaran. Dari segi ritus budaya, mudik biasanya ditandai dua hal. Pertama, mudik menjadi “kebutuhan primer” tahunan masyarakat urban. Kedua, walaupun memiliki korelasi waktu dengan Idul Fitri yang nota bene ritual Islam, mudik juga melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk non-Muslim.

Tradisi mudik dijadikan sebagai wahana klangenan atau “jembatan nostalgia” dengan masa lalu. Pemudik yang rata-rata berasal dari desa, diajak bercengkerama dengan romantisme alam pedesaan, yang di dalam konsep antropologi dikenal dengan sebutan close coorporate community. Pemudik merindukan nilai-nilai kebersamaan alamiah yang jarang lagi mereka temui di kota, karena ketatnya persaingan memburu “status”. Di sinilah ada benang merah yang dapat ditarik, mengapa keinginan pemudik untuk mengenang “sejarah” dirinya barang sejenak selalu dilakukan beriringan dengan perayaan Idul Fitri.

Hal di atas bisa dimaklumi, karena selama masa perantauannya, masyarakat urban “dipaksakan” menerima dan menjalankan tatanan sosial yang sebenarnya bertentangan dengan “kodratnya.” Hubungan sosial di perkotaan (tempat mereka mengais rejeki), berbeda 180 derajat dengan solidaritas sosial yang dibangun di pedesaan, yang lebih menekankan ikatan emosional, moralitas dan kekerabatan. Solidaritas ala masyarakat perkotaan lebih didasarkan pada hubungan pekerjaan dan kepentingan (vested interest), terutama kepentingan ekonomi.

Dalam konteks ini, Idul Fitri sebagai push factor mudik, sebenarnya memiliki titik temu dengan mudik. Praktis sebelas bulan lamanya manusia disibukkan dengan segala aktivitas yang bisa memalingkan dirinya dari potensi keilahian. Sejak zaman azali, Alquran telah menceritakan adanya tawar-menawar metafisis (mitsaq) yang mengisyaratkan bahwa manusia menurut fitrahnya adalah beragama (Q.s al-A’raf:172). Tapi seiring perjalanan waktu, suara Tuhan sayup-sayup tersisihkan oleh seabrek agenda kegiatan kita.

Puasa di bulan Ramadhan merupakan upaya memudikkan fitrah manusia pada jalur awalnya. Kegagalan dalam memudikkan fitrah kemanusiaan ini akan menggiring pada absurditas dalam keberagamaan. Sebagai makhluk serba terbatas (relativismus uber alles), manusia memilih beragama justru dalam rangka menyempurnakan dirinya.

Melalui Idul Fitri, manusia dituntut mampu melakukan pemaknaan kembali terhadap fitrah kemanusiannya. Jika dalam paradigma modernisme, kebermaknaan dilihat dari ukuran material, maka dengan Idul Fitri kebermaknaan manusia diukur dari seberapa dalam kemampuannya dalam mentransedensikan dirinya melalui olah rohani serta kemampuannya merajut jalinan kasih dengan sesama manusia.

Mudik, Ramadhan, dan Idul Fitri memang satu rangkaian dalam satu gerbong ritual-budaya. Sebagaimana mudik, Idul Fitri dan Ramadhan seringkali hanya bermakna sebagai rutinitas ritual tanpa makna. Setelah Idul Fitri berlalu, festival kesalehan (formal) selama satu bulan penuh juga turut berlalu, dan masing-masing kembali pada ritme kehidupan biasanya, tanpa bekas. Kita sering memperlakukan Idul Fitri sebagai mudik: momentum nostalgia mengingat potensi keilahian dalam diri manusia untuk kemudian menanggalkannya setelah perayaan itu usai. Acapkali orang yang mudik sekadar meromantisasi masa lalunya untuk kemudian kembali pada hiruk-pikuk “dekadensi” kehidupan kota.

Catatan kritis ini semoga menjadi renungan bagi kita agar mudik, Ramadhan dan Idul Fitri tidak hanya menjadi ritual formal semata dan sesaat. Tapi lebih dari itu, bermakna untuk kehidupan kita sampai kapan pun. Terakhir, redaksi Utan kayu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin.

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=234

FENOMENOLOGI RAMADHAN

2007-10-04T13:32:00.000+07:00

Oleh NOVRIANTONI

10/10/2006

Salah satu cara menghindari klise dan pengulangan bahasan tentang fenomena Ramadan adalah membahasnya dengan pendekatan fenomenologis. Secara sederhana, pendekatan fenomenologis adalah cara melihat gejala dan praktik-praktik yang muncul selama Ramadan di dalam lingkup masyarakat tertentu.

Dengan pendekatan ini, yang dibahas bukanlah ayat-ayat Qur’an dan hadis-hadis berkenaan dengan wajibnya puasa dan amalan-amalan yang dianjurkan. Studi fenomenologis bukan pula semata-mata puja-puji dan sugesti untuk memborong segenap kebajikan yang diiming-imingi selama Ramadan.

Hassan Hanafi—intelelektual Mesir yang suka mengunakan pendekatan ini dalam studi agama—mengatakan bahwa studi fenomenologis Ramadan merupakan upaya menyelidiki fakta Ramadan sebagaimana dipraktikkan suatu masyarakat tertentu (ramadhân fil mumârasât al-ijtimâiyyah). Dengan pendekatan ini, kita menguji sejauh mana unsur-unsur yang normatif dalam agama jadi bermakna dan diwujudkan dalam kenyataan di suatu masyarakat. Dengan itu pula, kritik sosial jalan dan mendapat ruang.

Di Indonesia, studi tentang Ramadan yang mendekati sudut pandang di atas sudah muncul. Buku Ramadan di Jawa: Pandangan dari Luar (2005) yang dikarang seorang Swedia yang cukup berminat dengan fenomena Islam Indonesia, Andree Moller, merupakan studi yang cukup memikat.

Dalam buku itu, Moller menampilkan potret masyarakat Islam di Jawa dalam melaksanakan bulan Ramadan, dengan segenap keunikannya. Di tangan Moller, fakta Ramadan menjadi sajian yang sangat menarik. Moller mampu ”menghidupkan” suasana Ramadan di kita, lebih dari kita yang merasakannya saban tahun.

Tapi Moller tidak menonjolnya unsur kritik sosial dalam bukunya. Ini mungkin disebabkan dia—sebagaimana pelaku studi antropologis lainnya—lebih perhatian pada keunikan sebuah gejala, bukan hendak mengubah gejala itu sendiri. Padahal, jika mencermati fenomena Ramadan dalam beberapa tahun terakhir, ada saja poin-poin kritik yang pantas kita sampaikan.

Pertama, khususnya di kota-kota besar, Ramadan tidak lagi menjadi bulan penuh berkah bagi kalangan yang tidak berpunya. Tiap-tiap Ramadan, mata kita selalu disugukan dengan adegan ”permusuhan” yang laten antara pihak keamanan dan ketertiban kota dengan para pengemis dan gelandangan, baik yang profesional maupun yang dadakan.

Ramadan juga menjadi momentum penertiban pedagang kaki lima yang berupaya mengais rezeki di bulan yang konon penuh berkah ini. Gejala ini sangat berbeda dengan di beberapa negara Arab yang mampu menghadirkan Ramadan sebagai bulan penuh berkah dan makna bagi masyarakat tak berpunya. Fenomena mâidatur rahman (hidangan sang pengasih) yang meyuguhkan berbagai pangangan sahur dan berbuka puasa secara massal, khususnya untuk mereka yang tak berpunya, adalah budaya dan pemandangan yang sungguh indah.

Kedua, alih-alih mengurangi egoisme, Ramadan dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi saat makin menonjolnya egoisme mereka yang berpuasa. Seruan untuk menghormati Ramadan dilancarkan dengan berbagai cara, dan terkadang sambil mengabaikan hak-hak mereka yang tidak berpuasa. Andai Ramadan berfungsi menekan egoisme-diri dan merupakan tangga perjalanan manusia dari alam jasmani menuju alam ruhani, sungguh tujuan mulia itu tidak tercapai.

Ketiga, hal paling sederhana yang kurang mampu dikendalikan selama Ramadan adalah menekan tingkat konsumsi. Saya memang belum punya data yang bisa digeneralisir. Tapi, beberapa keluarga jujur mengatakan bahwa biaya konsumsi mereka yang makan dua kali sehari (untuk sahur dan berbuka) selama Ramadan justru lebih boros dari bulan-bulan lainnya. Pada sebagian, puasa betul-betul gagal mengontrol pemenuhan kebutuhan manusia yang paling purba.

Tentu masih banyak kritik yang dapat diajukan. Namun tiga poin di atas mungkin mewakili gejala-gejala yang paling menonjol di kita. Sudah barang tentu kritik-kritik di atas tak menafikan banyaknya sisi-sisi manfaat Ramadan. Tapi, andai kritik-kritik itu diperhatikan, mungkin Ramadan kita akan lebih bermakna dan lebih berkah. []

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1146

POLITISI ISLAM PERLU BELAJAR DARI JERMAN

2007-10-04T13:28:00.000+07:00

Ahmad Norma Permata

28/05/2007

Tapi yang menarik dari politik Kristen Demokrat Jerman adalah bagaimana mereka menginternalisasi dan mengimplementasikan ajaran agama ke dalam kebijakan riil publik sehingga berpihak kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa menggunakan nama agama. Orang tetap tahu, substansinya juga mewakili doktrin gereja. Itu pelajaran menarik yang seharusnya diteladani oleh politisi-politisi Islam di Indonesia.

Berkuasanya Partai Kristen Demokrat di Jerman tidak menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kebijakan-kebijakan politik yang sektarian. Indonesia dan negara Muslim lainnya masih mencari sintesis antara Islam dan demokrasi. Akankah itu terjadi? Berikut perbincangan Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) di Radio 68H, Jakarta, dengan Ahmad Norma Permata, mahasiswa S3 Ilmu Politik di Universitas Muncster, Jerman, Kamis (17/5) lalu.

Mas Norma, apa yang menarik dari studi Islam di Jerman?

Yang menarik adalah soal posisi Jerman yang unik dalam hubungannya dengan dunia Islam. Jerman adalah satu-satunya negara besar Barat yang tidak pernah punya sejarah konflik dengan dunia Islam. Sejak masa pra-kolonialisme pun Jerman tak punya sejarah konflik dengan Islam. Itu yang membuat hubungan Jerman dengan dunia Islam tampak biasa-biasa saja. Intens tidak, tegang juga tidak.

Kajian-kajian keislaman di Jerman juga berbeda dengan negara-negara yang pernah punya sejarah konflik dengan Islam. Prancis atau Belanda selalu dianggap punya kepentingan politis dalam mengkaji Islam, karena mereka pernah berkuasa di beberapa dunia Islam. Amerika pun, kini punya kebutuhan politis untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan Islam. Nah, Jerman tidak punya persoalan langsung.

Memang ada beberapa sarjana Jerman ahli Islam, seperti Ignaz Goldziher yang disebut sebagai generasi orientalis Barat klasik. Tapi saya menduga, perhatian mereka umumnya terhadap Islam, murni untuk dunia ilmiah. Paling banter hanya karena politik persaingan intelektual dengan negara Eropa lainnya. Kalau membaca sejarah intelektualisme Eropa abad ke-17 dan ke-18, kita akan tahu bahwa saat itu terjadi persaingan sengit antara Jerman, Perancis, dan Inggris, terutama untuk mengeksplorasi Timur Tengah. Mereka berebut, misalnya, untuk paling dulu menggali Piramida. Kalau Perancis main di Mesir, maka arkeolog Jerman main di Iran. Sebab, di Iran juga terdapat situs tua dari era Babilonia. Tapi sejauh menyangkut kajian keislaman, Jerman tidak terlalu intens. Itu berbeda dengan Prancis, Belanda, dan Inggris.

Karena eksepsi Jerman itulah orang mengkritik Edward Said yang menuduh orientalisme Barat menumpang kolonialisme, ya?

Barangkali betul. Meski pada aspek tertentu, seperti dalam aktivisme gereja, para intelektual Jerman juga banyak yang terlibat, seperti Martin Kraemer. Dan sampai sekarang, profesor-profesor gereja juga masih banyak yang melakukan kajian-kajian keislaman. Tentu ada kaitannya dengan kepentingan gereja. Tapi meski begitu, saya melihat kajian Islam intelektual Barat yang dekat dengan gereja masih jauh lebih ilmiah ketimbang intelektual politik.

Bisa disebutkan beberapa sentra kajian keislaman di Jerman?

Sulit untuk bicara tentang Islam sebagai entitas tunggal. Kalau kajian Turki, baik tentang agama maupun budayanya, saya kira di Jerman banyak. Jadi, kajian Islam masuk dalam kajian wilayah. Tapi ada juga kajian tersendiri tentang Arab. Biasanya, kajian keislaman masuk dalam departemen bahasa. Nah, universitas yang punya tradisi kajian keislaman cukup baik selama ini adalah Universitas Hamburg.

Berapa banyak mahasiswa Indonesia yang belajar Islam di Jerman?

Mahasiswa Indonesia ada ribuan. Sebab biaya kuliah di Jerman sangat murah. Orangtua-orangtua yang tak terlalu kaya, biasanya memilih untuk menguliahkan anaknya di Jerman. SPP saya yang S3 saja hanya sekitar 150 euro atau kurang dari dua juta rupiah. Itu yang membuat banyak mahasiswa Indonesia tertarik kuliah di sana. Tapi kebanyakan mengambil jurusan ilmu alam dan ilmu murni. Yang di ilmu sosial tak banyak, apalagi jurusan agama. Namun di jurusan teologi lumayan banyak, seperti teologi Katolik dan Protestan.

Apakah komunitas Islam Jerman mengorganisasi kajian-kajian keislaman juga?

Komunitas Muslim yang terbanyak adalah Turki. Ada sekitar 3 jutaan orang Turki di Jerman. Mereka punya komunitas sendiri. Sayangnya, dan ini yang sering dikeluhkan masyarakat atau pemerintah Jerman, hampir 2 atau 3 generasi setelah Perang Dunia II, mereka belum sepenuhnya menyatu dengan masyarakat Jerman. Mereka masih suka pakai bahasa Turki dalam komunikasi sehari-hari. Karena itu, belakangan ada program training bagi imam-imam masjid Turki agar mahir berbahasa Jerman. Selama ini, sebagian besar imam didatangkan langsung dari Turki. Saya sering ikut Jum’tan, tapi sayang khutbahnya pakai bahasa Turki.

Selain Turki, ada juga komunitas Arab. Biasanya, komunitas Islam non-Turki dan non-Arab lebih memilih ikut komunitas Arab. Sebab, komunitas Turki lebih eksklusif dan memang lebih cenderung mapan. Karena itu, orang Turki di sana sering dijadikan bahan guyonan di acara-acara komedi televisi Jerman. Mungkin ada semacam rasa tidak suka pada orang Turki. Nah, kajian-kajian sistematis tentang Islam itu kurang tampak. Orang Turki di Jerman lebih protektif. Bahkan ada yang bilang, orang Islam Turki Jerman itu lebih konservatif dibanding orang Turki yang di Turki sendiri.

Kita kadang berharap munculnya tafsiran keislaman yang lebih progesif dari para sarjana Muslim di Barat. Di Amerika, ada banyak pemikir progresif Islam. Selain Bassam Tibi, siapa pemikir progresif Islam Jerman?

Kalau kita buka website Bassam Tibi, akan tampak bahwa dia juga tidak leluasa untuk berpikir karena tidak terlalu diterima oleh lingkungannya. Tapi Tibi cukup produktif. Memang perlu dianalisis secara sosiologi-politik, mengapa intelektual Muslim di Jerman ”hangat-hangat tahi ayam” dalam urusan kajian keislaman. Saya kira, soalnya karena itu tadi; tidak adanya benturan politis atau konflik riil yang membuat mereka harus giat mengatasi persoalan. Persoalan mungkin hanya terjadi dalam pola hubungan rakyat Jerman dengan warga Turki.

Tapi tulisan-tulisan Tibi tentang Islam juga sangat menarik. Dia ilmuwan politik internasional. Tapi dia fasih menggunakan sudut pandang antropologi, seperti teori Clifford Geertz tentang agama sebagai sistem budaya. Padahal, ada corak yang berbeda antara antropolog dengan ilmuwan politik dalam mengkaji agama. Contohnya seperti yang dikemukakan sebuah jurnal ilmu politik Amerika, American Political Sience Review, ketika merayakan satu abad penerbitannya.

Di situ diceritakan, selama satu abad diterbitkan, hanya 3% saja topik agama dibahas di jurnal itu. Dari situ ada kesimpulan bahwa studi politik tidak akrab dengan studi agama. Sebab, studi politik itu seperti studi hukum yang berangkat dari filsafat moral. Sementara antropologi, sosiologi, dan psikologi, yang sejak awal telah menyentuh problem keagamaan di Eropa, muncul dari filsafat sosial.

Kebutuhan politik studi Islam mungkin kurang, tapi bagaimana dengan kebutuhan kultural? Di Swiss, Tariq Ramadhan merasa perlu membuat buku tentang bagaimana Islam di Barat seharusnya melakukan penyesuaian budaya...

Figur seperti Tariq itu memang unik. Dia juga banyak diminati kalangan studi keislaman Eropa. Sebagai cucu Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, dia tampaknya tak terpengaruh kakeknya. Dia malah menawarkan versi European-Islam, atau Islam Eropa yang demokrat. Tapi gagasan itu belum direspons oleh kalangan intelektual di Jerman.

Mungkin, itu karena di kalangan Turki di Jerman, pergulatan yang muncul bukan di level akademis, tapi pada aspek seni dan sastra. Ada beberapa tokoh Turki yang sangat dikenal di Jerman, seperti Orhan Pamuk yang tahun lalu mendapat Nobel sastra. Ada juga beberapa film yang menyikapi pergulatan di Timur Tengah. Tampaknya, tradisi intelektualisme Turki tidak sebebas kita di Indonesia. Mungkin karena di Turkinya sendiri dominasi militer begitu kuat, dan tensi politik juga tinggi. Jadi, ekspresinya melalui imajinasi dalam karya seni.

Kalau begitu, apa yang jadi pergulatan sehari-hari orang Turki di Jerman?

Problem orang Turki memang soal sosial-ekonomi. Persoalan agama seringkali ditinggalkan atau kadang mengedepan. Tahun kemarin ada sinetron menarik tentang percintaan cewek Jerman dengan cowok Turki. Di situ digambarkan pergulatan menarik cinta mereka. Ada proses menolak-menerima. Ada juga film berjudul Againts the Wall. Ini juga tentang percintaan cewek Turki dengan cowok Jerman. Jadi, memang terasa adanya sekat kultural yang tebal. Dari situ tampak, bagi orang Turki, agama kadang ditinggalkan sama sekali atau malah dijadikan identitas penting untuk mencari kenyamanan. Secara psikologis, ketika menghadapi dunia riil yang begitu berat, orang akan berlindung di balik dinding spirituil. Itu kadang meringankan.

Bisa digambarkan fase-fase ketertarikan Jerman terhadap studi Islam ataupun trend yang sedang berkembang saat ini?

Barangkali ada perkembangan baru di Jerman tentang studi Islam setelah perang dingin. Para komentator dan jurnalis internasional, kini cenderung memperhadapkan Islam dengan Barat. Teori clash of civilization Huntington sangat berpengaruh. Puncaknya ketika serangan terorisme 11/9 di Amerika. Dengan peristiwa itu, minat masyarakat Barat terhadap studi Islam justru meningkat, karena mereka melihat Islam sebagai ancaman.

Tapi ada juga hal yang menarik. Di tengah kekhawatiran dunia terhadap Islam, Indonesia justru memunculkan image sebagai negara yang penuh harapan dalam membangun demokrasi politik. Jadi, masyarakat dunia sekarang makin kenal Indonesia karena dua hal. Pertama, peristiwa tsunami. Kedua, pemilu 2004 yang mampu memberi contoh tentang pemilu demokratis di dunia Islam. Para pengamat Islam dunia, kini seakan-akan sadar bahwa Islam dan Arab itu adalah dua hal berbeda. Selama ini, kalau bicara Islam, mereka selalu mengaitkannya dengan Timur Tengah dan Arab.

Image apa yang muncul dari Timur Tengah? Ya, tak lepas dari soal Palestina dan Irak yang penuh kekerasan. Tapi dengan contoh Indonesia, mereka sadar bahwa masyarakat Islam di Asia Tenggara yang aman, makmur, damai, dan tak punya konflik berkepanjangan, ternyata juga Muslim. Bahkan, mereka adalah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dari sinilah kajian Islam Asia Tenggara booming, terutama menyangkut masa depannya. Muslim Asia Tenggara dipandang berada di persimpangan jalan. Ada fenomena demokratisasi, tapi ada juga radikalisasi.

Seperti apa semaraknya kajian Islam Asia Tenggara itu?

Di angkatan saya di satu universitas, ada 4-5 orang yang mengangkat studi kasus Asia Tenggara dan Islam. Artinya, kalau bicara politik Asia Tenggara, kita tidak mungkin melupakan Indonesia. Kalau bicara Indonesia, kita tidak mungkin tidak bicara Islam. Jadi, bicara politik Asia Tenggara selalu berdampak pada pembicaraan tentang dinamika Islam, terutama polarisasinya. Ada gejala demokratisasi, terbentuknya masyarakat demokratis, munculnya kelompok civil society, perbaikan dan sehatnya sistem politik. Tapi ada juga fenomena mengkhawatirkan, seperti bom dan maraknya perda-perda syariat. Di Jerman, fenomena itu menarik minat mereka.

Saya kira, sekarang tahapnya baru keingintahuan saja. Proses otonomi daerah di Indonesia kini, sebagian juga berkiblat ke Jerman. Dan maraknya perda-perda syariat juga sangat terkait dengan perkembangan politik desentralisasi. Saya dan kawan-kawan di Jerman pernah mengadakan seminar tentang ini. Saya mengundang wakil-wakil dari PKS, aktivis perempuan, narasumber dari IAIN, dan ahli dari Jerman sendiri. Kita ingin eksplorasi apa maunya perda syariat itu.

Anda menyebut Islam Indonesia beda dengan Islam Arab. Tidakkah itu tesis yang terlalu tergesa-gesa?

Ini tesis menarik yang sedang saya garap. Ada gagasan menarik Robert N Bellah dalam buku Beyond Belief, tentang evolusi agama. Kata Bellah, sejarah evolusi agama bukanlah soal perubahan tingkat keberagamaan, tapi menyangkut perubahan simbolisme keberagamaan. Karena itu, jangan membayangkan orang primitif kurang religus daripada mereka. Bellah membedakan antara religiousity dengan religious simbolism. Religiousity adalah soal kemampuan menghayati nilai-nilai sakral, soal keimanan, dan doktrin-doktrin yang diyakini kebenarannya. Sementara simbolisme adalah sistem, struktur, atau pola seseorang dalam mengkomunikasikan imaginasi, iman, dan pikirannya, sesuai dengan konteks historis tertentu.

Dengan kerangka itu, kalau bicara tentang Islam, kita terpaksa memeriksa apa yang membedakan Islam Indonesia dengan Islam Arab. Banyak yang menganggap perbedaannya pada tingkat keberagamaan. Orang Arab dianggap lebih religius. Mereka yang pakai sorban dianggap lebih religius dibanding yang pakai kopiah; pakai jubah lebih religius dibanding pakai sarung. Bagi Bellah justru tidak begitu. Itu hanya perbedaan di tingkat simbolisme. Muslim Indonesia harus membangun rasa percaya diri; mereka sejajar dengan masyarakat Islam manapun. Karena itu, kita harus berani mengundang orang untuk mempelajari Islam versi kita.

Kini, Partai Kristen Demokrat berkuasa di Jerman. Tapi, dunia tampaknya tidak kuatir mereka akan menerapkan syariat Kristen. Bagaimana menjelaskannya?

Saya kira ada satu hal yang harus diingat: Barat menang pengalaman dalam soal itu. Mereka dulunya juga sudah bertengkar soal agama. Perang antar pernah berlangsung selama 60 tahun di Jerman dengan korban luar biasa. Akhirnya, mereka sadar bahwa mempersoalkan agama sangat-sangat riskan. Teorinya begini: dalam beragama, kita harus meyakini kebenaran. Tapi kita juga sering terjebak dalam membenarkan apa yang kita yakini.

Nah, dalam seminar tentang perda syariat di sana, saya melihat kawan-kawan yang islamis begitu yakin kalau sesuatu itu berlabel Islam, maka ia solutif. Padahal kalau kita lihat sejarah Islam, kita juga tahu ada banyak konflik. Semua pihak sama-sama menggunakan Islam, tetapi yang satu pro-rakyat, yang lain pro-penguasa. Yang satu untuk kepentingan rakyat, yang lain untuk kepentingan politik. Sekarang, kita melihat perkembangan perda-perda syariat itu. Saya kira, dimensi politiknya tampak lebih besar di situ.

Apakah keterlibatan agama dalam politik bukan persoalan besar lagi di Jerman?

Saya kira, dikatakan tidak lagi jadi persoalan, tidak sepenuhnya juga benar. Tapi memang, partai yang berkuasa di Jerman saat ini dibentuk sebagai upaya gereja untuk menterjemahkan ajaran-ajaran sosialisme-Marxisme lewat nilai-nilai gereja. Mereka menginterpretasi ajaran sosialisme dengan doktrin-doktrin gereja. Itu diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan sosial. Tapi kita tahu, Jerman adalah negara walfare-state (negara kesejahteraan). Jadi, sekolah tidak bayar atau murah, fasilitas umum disediakan betul oleh negara. Dan di sana, orang yang gemuk-gemuk justru termasuk orang miskin. Sebab mereka dikasih makan, tapi tak punya kerjaan.

Belajar dari Jerman, kita kadang juga berharap adanya sintesis Islam dengan demokrasi lewat munculnya Muslim-Muslim demokrat yang mendukung demokrasi liberal dan menjaga open society. Mungkinkah itu terjadi?

Barangkali Turki dan Indonesia adalah dua kandidat kuat dengan problem yang berbeda. Untuk Turki, karena lebih dekat ke Eropa, problemnya lebih kompleks dibandingkan persoalan internal mereka sendiri. Uni Eropa takut kalau Turki masuk, itu akan jadi pintu masuk budaya Timur Tengah. Padahal, hanya 3% saja dari wilayah Turki yang masuk kawasan Eropa. Sebagian besar masuk Asia.

Tapi untuk menilai demokratisasi kalangan islamis di Turki, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Dalam teori institusionalisme dijelaskan, dalam politik yang penting bukanlah niat, tapi perilaku. Jadi, intinya bagaimana kelompok Islam di sana membangun institusi politik yang mengatur perilaku, bukan niat. Kita tak peduli niatnya AKP apa; yang penting bagaimana menjamin agar perilaku mereka sejalan dengan demokrasi. Intinya, bagaimana membangun institusi politik yang kokoh dan aturan main yang jalan.

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1257

KITA TERJEBAK KEHIDUPAN KONSUMTIF

2007-10-03T13:39:00.000+07:00

Dr. Moeslim Abdurrahman tentang Perayaan Idul Fitri:

14/11/2004

Antropologi sosial lebaran di Indonesia sejatinya telah bergeser dari tradisi asli yang berkembang pada masa Nabi Muhammad Saw. Lebaran bukan semata-mata perihal ortodoksi, tapi menjadi produk budaya yang bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Asalkan tidak mengebiri makna intrinsik lebaran dan ibadah puasa, kontruksi budaya yang begitu kental dalam perayaan lebaran sebenarnya tidak menjadi soal. Berikut petikan wawancara Burhanuddin dengan Dr. Moeslim Abdurrahman

BURHANUDDIN: Pak Moeslim, bisakah Anda gambarkan suasana Idul Fitri pada masa Nabi Muhammad, atau apa yang dilakukan orang Arab pada umumnya, dengan Idul Fitri di sini?

MOESLIM ABDURRAHMAN: Jelas berbeda. Di situlah kelebihan Islam. Meski Islam dikatakan agama yang berasal dari satu sumber, baik dari ajaran maupun referensi kulturalnya, tetapi setelah Islam berkembang ke berbagai kelompok dan kultur masyarakat yang berbeda, maka dengan sendirinya menjadi produk kebudayaan. Dan Idul Fitri ini merupakan bagian kreativitas yang muncul di mana-mana. Jadi ekspresi Islam beraneka ragam.

Di kalangan Jawa dan Melayu, Idul Fitri atau lebaran hampir merupakan satu puncak kebudayaan Islam yang paling mencolok, karena bisa dirayakan oleh siapa saja. Tidak hanya orang Islam, tapi juga non-Islam. Misalnya di Yogjakarta, pada waktu lebaran kalangan non-muslim juga ikut membuat ketupat dan saling mengirim ketupat. Nah, inilah enaknya kalau Islam juga dianggap sebagai produk budaya, sehingga bisa di-share oleh siapa saja. Tradisi itu lebih terikat dalam komunintas masyarakat yang merayakan tradisi itu sendiri dibanding kita berbicara tentang ortodoksi misalnya.

BURHANUDDIN: Hal itu adalah keniscayaan. Ketika Islam menyebar ke banyak pelosok, Islam tidak bisa kita paksakan sama dengan produk aslinya di Arab?

MOESLIM: Saya kira, tidak hanya Islam, tapi semua agama. Hampir perkembangan semua agama sebagai produk kultural mengalami fase itu.

BURHANUDDIN: Ada pepatah yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu bukan disimbolkan baju yang baru, tapi hati yang baru. Tapi masyarakat kita pada umumnya masih melihat simbolisme baju baru atau sarung baru.

MOESLIM: Itu juga yang sering dikutip oleh para ustadz, untuk mengingatkan bahwa janganlah berpuasa hanya dapat lapar, karena sejatinya puasa juga harus merupakan suatu refleksi untuk meneguhkan kita terhadap persoalan kesenjangan sosial. Persoalan ini adalah ancaman kemanusiaan.

Karena itu, ada problem besar tatkala ritual-ritual semacam ini menjadi tradisi dan dirayakan dengan semarak, tetapi itu telah mengelabui makna aslinya. Harus ditinjau secara serius, mengapa banyak ritual kita menjadi semarak, tapi kehilangan maknanya.

BURHANUDDIN: Meminjam istilah Ogburn, terjadi malintegration atau diskrepansi antara pembangunan fisikal dan non-fisik, seperti etika, akhlak, atau nilai. Secara fisik, kita lihat rumah ibadah makin marak, orang yang naik haji semakin besar, tetapi korupsi juga semakin besar. Menurut Anda?

MOESLIM: Ya, itu yang seharusnya menjadi tantangan agama-agama sekarang. Tantangan untuk memberikan makna agama. Agama sebagai sebuah kesadaran, bukan agama semata-mata sebuah ritual yang ekspresif itu, sebagai suatu seremonial, sebagai upacara keagamaan, tanpa makna-makna yang mendalam. Misalnya puasa, setelah berpuasa satu bulan, kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Secara fiqh, sudah terpenuhi. Sementara makna-makna yang lebih ideologis, seperti komitmen sosial kita pada kemanusiaan belum muncul. Diperlukan human reflection.

BURHANUDDIN: Anehnya, laju inflasi naik berkali-kali lipat ketimbang selain bulan puasa. Ternyata puasa diikuti oleh peningkatan konsumsi, sehingga laju inflasi naik, karena persediaan makin berkurang, dan otomatis harga semakin naik. Apakah itu makna puasa?

MOESLIM: Tidak hanya soal puasa. Kita sedang terjebak dalam kehidupan yang semakin konsumtif, akibat dari berkembangnya consumer culture. Memang pada bulan puasa tingkat konsumsi menjadi lebih tinggi dibanding lain. Yang sehari-hari makan tidak pakai kolak dan es buah, khusus pada bulan puasa, kita tak pernah absen akan dua makanan itu.

Apalagi kalau Anda konfrontasi dengan orang-orang yang puasanya permanen. Dalam arti memang tidak ada yang bisa dimakan. Sementara kita sedang menjalankan ritual lapar, tapi malah rakus mengonsumsi ini-itu. Memang paradoks. Sebenarnya saya ingin ada suatu evaluasi lebih kritis pada ritual-ritual seperti ini, sehingga ritual lapar (puasa) ditujukan untuk meneguhkan komitmen kita terhadap ketimpangan sosial.

Susahnya, kita terjebak dalam kehidupan konsumeristik yang dibawa pasar kapitalisme. Jadi ritual itu dipaket begitu rupa oleh pasar kapitalisme menjadi lebih konsumtif dan menjadi bagian dari budaya populer.

BURHANUDDIN: Lebaran telah menjadi ritual tahunan, ada kirim-mengirim parcel, ketupat, bikin opor, silaturrahim dan seterusnya. Apa yang menarik dari praktik budaya lebaran yang kita saksikan tiap tahun ini?

MOESLIM: Orang merayakan lebaran dengan mengirim ketupat misalnya, sebenarnya lebih mencerminkan kerukunan, saling memperhatikan dan ungkapan-ungkapan yang meneguhkan toleransi. Tapi, budaya parcel, sudah tentu merupakan suatu bagian dari consumer culture. Memang parcel ini sebenarnya kupat modern.

Maksud saya, tradisi itu berkaitan dengan gaya hidup konsumeristik. Kalau Anda lihat acara-acara Ramadhan di televisi, ada ustadz yang hanya muncul pada bulan Ramadhan saja. Semua paket itu didominasi oleh mereka yang biasa di dunia entertainment, pelawak lebih laku ketimbang mereka yang alim membaca kitab dsb. Ustadz juga biasanya datang belakangan untuk meredam situasi “chaos” dalam sandiwara yang dilakukan para entertainer itu. Tapi justru itu yang disukai masyarakat kita.

BURHANUDDIN: Soal parcel sebagai kupat modern bisa ditafsirkan tergantung siapa yang melihatnya. Bagi pedagang parcel, penting untuk silaturrahmi lebaran, tapi KPK melihatnya sebagai ajang terselubung bagi korupsi. Bagaimana menurut Anda?

MOESLIM: Saya kira, kalau parcel dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menyogok itu terlalu berlebihan. Tapi bahwa ada parcel yang terlalu mahal, juga melebihi makna silaturahmi tadi. Apalagi kalau diberikan pada pejabat sebenarnya juga tidak terlalu membutuhkan parcel. Tidak ada salahnya parcel selama itu merupakan ekspresi meneruskan transisi di pedesaan. Masak di kota kita kirim ketupat. Akhirnya kita bikin ketupat plastik sebagai salah satu ornamen parcel.

Tapi yang saya persoalkan secara mendasar, yaitu makna-makna ritual kita. Sejauh mana di luar ekspresi antropologis, setiap ritual itu tetap mempunyai komitmen peneguhan terhadap makna-makna yang lebih ideologis. Sejauh mana komitmen kita terhadap mereka yang lapar secara permanen atau mereka yang dilaparkan secara struktural.

Hampir semua paket acara ramadhan di televisi didominasi dengan hikmah puasa yang lebih spiritualistik, yang ritualistik, dibanding dengan soal transformasi sosial, kepekaan kita terhadap masyarakat bawah, ketimpangan sosial yang menjadi ancaman kemanusiaan yang serius dan seterusnya. Bahkan kadang terlalu jlimet soal fiqh-nya; apa yang membatalkan puasa, niatnya puasa, dan sebagainya. Juga terlalu bertaburan dengan hadiah untuk sebuah kuis yang terlalu membodohi umat.

BURHANUDDIN: Kalau kita lihat fenomena lebaran yang khas Indonesia, yaitu mudik, apakah lebaran dianggap kurang sempurna oleh masyarakat kota jika tidak dilakukan di kampung halaman mereka?

MOESLIM: Itu bagian dari dampak urbanisasi. Masyarakat urban kembali ke habitat tradisinya yang asli. Mereka mencari kerja di tempat yang jauh, dan ketika lebaran mereka ingin mengutuhkan kembali dirinya sebagai bagian dari komunitas keluarga di desanya. Jika tetap berada di kota, dia tidak punya ikatan famili yang lebih efektif, lebih merindukan, lebih memuaskan secara kultural.

Selain itu, ada keinginan untuk menunjukkan bahwa dia berhasil di tanah orang. Ukuran berhasil itu simpel, ditunjukkan dengan memotong ayam atau berpakaian agak mewah, pakai celana jeans, atau memakai pakaian koko untuk menunjukkan Islamnya lebih modern.

BURHANUDDIN: Jadi mudik bagaikan rehat bagi masyarakat kota dari kejenuhan kehidupan di kota?

MOESLIM: Ya, sekaligus untuk menemukan kembali kesyahduan berkumpul dengan keluarga. Itu hal yang biasa dalam pengertian, di Amerika juga ada hari raya di mana orang memerlukan pulang ke kampung halaman. Saya kira, mudik ini fenomena universal. Khusus di indonesia, mudik menemukan momentumnya pada waktu lebaran untuk menunjukkan reintegrasi atau kembali dengan budaya yang sudah tercerabut.

BURHANUDDIN: Bagaimana Anda melihat nilai-nilai sosial yang terkandung dalam lebaran seperti silaturrahmi ke sanak, kerabat dan kolega?

MOESLIM: Hal itu adalah mekanisme kultural yang bisa melupakan secara temporer adanya perbedaan-perbedaan kelas di tengah masyarakat. Atau perbedaan dalam mengekspresikan Islam; abangan, fundamentalis, moderat dsb. Tapi pada hari itu, semua perbedaan itu seolah dilupakan dan mereka melakukan integrasi yang luar biasa.

Hanya saja, tidak seluruhnya bisa diluruhkan; dalam merayakan lebaran itu kadang masih mencolok ekspresi mereka yang surplus ekonominya yang baik dengan yang kurang baik. Ada yang mobilnya bagus banget, ada yang kredit motornya belum lunas. Tapi sekurang-kurangnya ini merupakan suatu ekspresi bahwa kita bisa merayakan Idul Fitri secara rukun, apapun perbedaan kelas di antara kita. []

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=729

PUASA DAN TRANSFORMASI MULTIKULTURAL

2007-10-03T13:37:00.001+07:00

Oleh Choirul Mahfud

11/10/2005

“Selamat Menjalankan Ibadah Puasa”, begitulah kira-kira pesan pendek lewat pesan pendek (SMS) yang saya terima dari sahabat saya non-muslim Tionghoa. Kata-kata tersebut mungkin biasa, tapi setelah saya hayati terkandung makna yang cukup universal dan selaras dengan nilai-nilai multikultural. Karena, selama ini penyelenggaraan ritual keagamaan, seperti puasa, hari raya Idul Fitri, dan Natal, seolah hanya menghadirkan kegembiraan subyektif atau sektoral. Puasa dan Idul Fitri hanya menjadi kebanggaan umat Islam, Natal menjadi milik umat Nasrani, dan begitu seterusnya. “Budaya” saling menyapa, menghormati kebebasan beragama di negeri ini masih “sepi”. Padahal negeri ini katanya “bhineka tunggal ika”. Ironis memang.

Dalam konteks lebih luas, seolah agama hanya dipahami sebagai persembahan untuk Tuhan. Pada titik ini Tuhan dibingkai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Padahal Tuhan "memproklamirkan" dirinya sebagai penebar cinta kasih untuk semua umat manusia dalam keragaman budaya (multikulturalisme) tanpa merendahkan satu budaya dan mengagungkan budaya lainnya, anti-dominasi.

Sebagai bulan suci, puasa hendaknya bisa dijadikan titik tolak untuk menyemaikan nilai-nilai multikultural. Dahulu kala, dalam menyebarkan misi Islam di Indonesia, para Wali Songo pernah memakai metode dakwah multikultural. Yaitu agama lintas budaya tanpa membedakan ragam budaya, lintas etnik tanpa mengagungkan etnik tertentu, dan lintas jender tanpa memuliakan jenis kelamin tertentu. Apalagi kaya-miskin. Pendek kata, agama dihadirkan di ruang publik sangat humanis-multikulturalis.

Dalam multikulturalisme tidak ada dominasi budaya mayoritas dan tirani budaya minoritas. Semuanya tumbuh bersama dan memiliki peluang yang sama untuk menggapai kesejahteraan bersama (achieve of welfare). Masing-masing budaya memiliki kesempatan yang sama untuk menampakkan eksistensinya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pemberdayaan terhadap seluruh potensi yang ada dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial budaya.

Dimensi multikulturalisme ini sebenarnya tersirat kuat dalam Islam dengan pernyataan bahwa Islam adalah penebar kasih sayang bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin). Pengejawantahan dari pernyataan tersebut tidak hanya dalam konteks teologis, tetapi sosial budaya. Islam, seperti yang tercermin dalam sikap Rasulullah, juga sangat menghargai eksistensi pluralitas budaya dan agama.

Salah satu ajaran yang memperlihatkan adanya kesamaan nilai dalam keragaman budaya adalah puasa. Ia merupakan ajaran agama yang diwariskan dari agama-agama sebelumnya. Sebagaimana tercatat dalam sejarah Islam, bahwa sebelum kedatangan Muhammad, umat Nabi yang lain diwajibkan berpuasa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, sejak Nabi Nuh hingga Nabi Isa puasa wajib dilakukan tiga hari setiap bulannya. Bahkan, nabi Adam diperintahkan untuk tidak memakan buah khuldi, yang ditafsirkan sebagai bentuk puasa pada masa itu. "Janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim". (Al-Baqarah: 35).

Begitu pula nabi Musa bersama kaumnya berpuasa empat puluh hari. Nabi Isa pun berpuasa. Dalam Surah Maryam dinyatakan Nabi Zakaria dan Maryam sering mengamalkan puasa. Praktek puasa Nabi Daud sehari berpuasa dan sehari berbuka pada tiap tahunnya yang dikenal dengan Puasa Daud. Nabi Muhammad SAW Sendiri sebelum diangkat menjadi Rasul telah mengamalkan puasa tiga hari setiap bulan dan turut mengamalkan puasa Asyura yang jatuh pada hari ke 10 bulan Muharram bersama masyarakat Quraisy yang lain. Malah masyarakat Yahudi yang tinggal di Madinah pada masa itu turut mengamalkan puasa Asyura.

Refleksi Esoteris

Secara teoritik, multikulturalisme mengandaikan adanya kesadaran internal yang inklusif dan mengejawantah dalam perilaku sosial. Ritual puasa, idealnya mengantarkan para pelakunya menemukan kesadaran hati nurani yang bersifat universal sehingga memiliki daya pandang egaliter terhadap sesama. Sebuah kesadaran yang mengikat kecerdasan emosi seorang hamba dengan Tuhannya dan menjadi landasan bagi terbangunnya kecerdasan relasi-rasional antar-sesama.

Dalam konteks pelaksanaan ibadah puasa ini, maka refleksi-esoteris dan kesadaran-eksoteris harus tumbuh sebagai manifestasi dari proses internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang berlangsung selama Ramadhan. Inilah sebuah proses yang oleh filosof Kierkegaard (1813-1855) disebut sebagai proses dari aesthetic stage menuju religious stage. Maksudnya, puasa bukan sekadar firman (perintah) yang bersifat personal, tetapi juga amal (aktualisasi) yang bersifat sosial.

Puasa sebagai tradisi agama-agama yang memiliki makna universal harus dijadikan energi positif bagi menguatnya pemahaman multikultural yang disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan (rabbaniyah) dan kemanusiaan (insaniyah). Transformasi spiritual dan semangat multikultural yang dicapai lewat puasa idealnya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa terjebak oleh sekat-sekat budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun teologis, apalagi politis.

Dalam rangka itu, maka pemahaman terhadap agama-agama harus dilakukan dalam konteks kesamaan misi universal kemanusiaan. Universalitas ini tidak akan mematikan potensi-potensi khas yang ada dalam agama maupun budaya yang beragam. Justru potensi-potensi tersebut bisa tumbuh bersama dalam keragaman (multikultural). Dan ini hanya akan terselenggara apabila ada komitmen dan kesungguhan semua komunitas atau jamaah budaya dan agama baik sebagai mayoritas maupun minoritas untuk bersikap inklusif dan toleran secara setara untuk kepentingan bersama. Inilah semangat dalam pelaksanaan puasa, yaitu sebuah semangat keagamaan yang ramah terhadap ragam budaya. Dengan demikian, agama bisa tampil sebagai milik semua untuk bersama. Semoga!. []

Choirul Mahfud, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS) Surabaya, penulis buku ‘Pendidikan Multikultural’,Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta.

Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=904

WAJAH POLITISI KITA

2007-10-03T12:22:00.000+07:00

Oleh Thontowi Jauhari

Mungkin, dapat dikatakan sebagai “kecelakaan sejarah”, ketika terjadi krisis kepercayaan kepada Elit Orde Baru pada tahun 1998, solusi yang ditawarkan memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mendirikan partai politik agar dapat berpartisipasi dalam Pemilu 1999.
Meskipun prosedur-mekanis Pemilu pertama di era reformasi tersebut “amat demokratis”, outputnya ternyata tidak mempunyai korelasi positif. Sebaliknya, politisi terpilih melalui Pemilu 1999 tersebut lebih banyak diisi oleh politisi “gadungan” yang instan lahir memanfaatkan kesempatan melalui partai politik untuk menjadi pejabat, baik legislatif atau eksekutif. Mereka bukan lah politisi yang sebenarnya, terlibat dalam partai politik untuk mengabdikan diri pada bangsa dan Negara, namun lebih didorong “nafsu” kekuasaan dan uang.
Mengerikan, ketika demokrasi dibangun diatas fondasi atau pilar partai politik, namun partai diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kompentensi etis menjalankan roda pemerintahan. Nyaris tidak ada praktek yang lebih mencerahkan yang dilakukan oleh elit politik pasca Orde Baru, kecuali hanya terjadinya bergantian elit dengan instrument Pemilu yang “demokratis”.
M. Alfan Alfian menyebut kondisi partai seperti sekarang ini dengan istilah, Partai politik tanpa politisi, bak kolam ikan tanpa ikan, karena ikan telah terdesak oleh kecebong, kodok, belut, dan ular, yang ramai-ramai hendak "bancakan kekuasaan". Ketika politisi terdesak dari habitatnya, maka keseimbangan ekosistem politik secara makro tentu akan "terganggu". Kualitas politik akan minus karena sering dilangkahinya fatsun politik (Kompas, 7 Juni 2007)
Betapa tidak indahnya kalau proses-proses politik kita monoton bercorak transaksional an sich. Para politisi, kata Alfian, idealnya merupakan elite-elite pemimpin yang bercorak transformasional. Mereka punya visi dan mampu menuangkannya ke dalam program-program yang nyata, yang sekaligus berimbas pada pencerdasan politik publik.
Maka, tidak aneh jika kemudian publik merasa muak dengan praktek politik saat ini. Ibarat masakan, jamuan politik kita tidak dikerjakan oleh “ahli masak” yang baik. Para pelaku politik lebih banyak didominasi oleh orang yang tidak mempunyai legitimasi etis memegang kekuasaan. Mereka membajak partai politik untuk obsesi dirinya sendiri, kekuasaan dan uang.
Momentum kepercayaan rakyat melalui pemilu 1999, tidak dimanfaatkan oleh rezimnya untuk mengukirkan sejarah politik yang anggun, cerah dan bermartabat untuk memperbaiki kondisi perekonomian rakyat . Sebaliknya, praktek ajimumpung dijadikan “ideologi” yang mematri dalam obsesinya, yang dikejar adalah bagaimana dapat menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya, dengan menempuh berbagai macam cara. Maka, lahirlah para koruptor baru dari elit hasil Pemilu 1999 tersebut.
Hasil polling LSI (Lembaga Survei Indonesia) membuktikan rasa muak rakyat terhadap partai politik. Polling yang dilaksanakan pada bulan Maret 2007 yang lalu tersebut menunjukkan, 65 % publik menyatakan bahwa partai politik tidak merepresentasikan aspirasi mereka. Pemilih merasa bahwa` partai politik sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, para pemimpin partai, bukan pemilih pada umumnya (www.lsi.or.id, diakses 24 September 2007)
Hasil ini, meskipun bersifat persepsi, sungguh mencengangkan dan sekaligus memprihatinkan. Bagaimana mungkin, partai politik yang nota-bene pilar demokrasi, eksistensinya dipertanyakan oleh rakyat. Padahal, demokrasi Indonesia dibangun dengan basis partai politik. Seluruh jabatan politik –sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah-- direkrut partai politik. Jika partai politik mengalami deligitimasi, hal itu dapat berimplikasi terjadinya delegitimasi pemerintahan.
Sayangnya, politisi kita lebih banyak berpikir pragmatik dan cari enaknya saja. Disamping mereka tidak mampu berpikir rumit untuk dapat keluar dari berbagai persoalan warisan Orde Baru, mereka juga dilanda krisis moral. Jadilah apa yang kita saksikan, para politisi banting setir berpikir praktis, yakni bagaimana dengan kekuasaan politik yang digenggam tersebut mampu menghadirkan “keuntungan” sepihak bagi politisi itu sendiri.
Toto Suryaningtyas merisaukan hal tersebut. Menurutnya, sepak terjang politisi masa kini, yang dinilai semakin mengutamakan pragmatisme, menyebabkan jatuhnya citra hampir seluruh kelembagaan politik negara. Proses demokratisasi pun terancam oleh kuatnya penonjolan kepentingan pribadi elite politik.
Tahap krusial setiap bangsa untuk menemukan bentuk demokrasi yang dianggap paling tepat adalah saat sebuah bangsa membangun mekanisme politik, yang meliputi gaya dan tingkah laku politik yang dianggap paling sesuai dan andal bagi kehidupan bangsa itu. Pengalaman bangsa Indonesia yang telah berganti berbagai model demokrasi, sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi perwakilan, hingga demokrasi model era reformasi, mencerminkan belum bertemunya mekanisme politik yang diinginkan dengan kondisi faktual masyarakat ( Kompas, 12 Maret 2007)
Berkurangnya kadar kepercayaan dan penghargaan terhadap berbagai institusi politik negeri ini kian mengkhawatirkan karena bisa jadi merupakan cerminan dari melunturnya rasa keterikatan (komitmen) terhadap nilai ideologi dan konstitusi bangsa ini. Padahal, mekanisme politik demokrasi tidak mungkin muncul dan bertahan dalam sistem politik apabila manusia yang menjadi anggota masyarakat, termasuk elite politik dan penguasa, tidak memiliki sikap demokratis (Alfian,1982).
Sehingga, jika para politisi tidak segera melakukan reorientasi ideologis, proses delegitimasi institusi demokrasi juga berjalan terus seiring dengan semakin kentalnya sikap pragmatisme para politisi itu sendiri. Dikhawatirkan, jika telah sampai pada titik ketidak-sabaran rakyat atas gaya para elite politik tersebut, lembaga demokrasi akan menjadi “cercaan” rakyat. Demokrasi ternyata tidak lebih baik daripada otorianisme.
Pada akhirnya, seperti disebutkan dalam teori siklus bentuk Negara dari Polybius, demokrasi akan berubah menjadi Okhlokrasi, suatu keadaan yang serba kacau-balau, rakyat berbuat semaunya sendiri mengikuti para elitnya, dan mengabaikan batas-batas ketertiban, hukum dan kesusilaan (Soehino 1980)
Nah, itulah realitas wajah politisi kita.

Thontowi Jauhari, Anggota DPRD Jateng, Ketua DPD PAN Kab. Boyolali.

Alamat : Griya Pulisen II/32 Boyolali

1200 CPNS TERANULIR BELUM DIANGKAT

2007-09-29T14:50:00.000+07:00

Sebanyak 2801 CPNS di Jawa Tengah yang dinyatakan diterima berdasarkan pengumuman tanggal 17 Juni 2006 dan kemudian tereleminasi sehari sesudahnya (18 Juni) karena kesalahan system ketika itu, ternyata hingga kini masih terdapat sekitar 1200 CPNS yang belum diangkat atau memperoleh SK.

Padahal, pemerintah telah berjanji per 1 april 2006, mereka akan diangkat dan memperoleh SK. Terkait peristiwa tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto, telah melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ( Men-PAN) hingga muncul surat Men-PAN bernomor R/08/M.PAN/3/2-2006 tertanggal 24 Maret 2006.

Berdasarkan surat tersebut, seluruh tenaga honorer yang tereleminasi akan diangkat sebagai CPNS sama dengan yang lain. Demikian dikatakan Gubernur kepada public ketika itu.

Hal yang sama juga dikatakan Men-PAN Taufiq Effendi dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada tanggal 21 Maret 2006. CPNS yang terlanjur diumumkan lulus seleksi tetapi kemudian tidak tercantum dalam pengumuman susulan tetap akan diangkat. Jika kemudian hal itu menyebabkan jumlah calon yang lulus melebihi kuota, konsekwensinya adalah kuota untuk pengangkatan PNS tahun berikutnya berkurang.

Berdasarkan informasi yang saya terima, memang 1200 CPNS yang belum memperoleh SK hingga saat ini tersebut dikarenakan yang bersangkutan tenaga honorer dengan sumber gaji lainnya, atau non APBN/APBD.

Persoalannya, ketika itu hanya terjadi Jawa Tengah, mengapa tenaga honorer dengan sumber gaji lainnya tersebut juga diperbolehkan mendaftar dan kemudian dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juni 2006.

Disamping itu, pemerintah juga telah berjanji semua akan diangkat. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh mengingkari janji tersebut. Hal ini menyangkut kepercayaan kepada apa yang dikatakan para pemimpinya.

Hal itu kemudian bertambah masalah, karena mulai tahun 2007 ini proses penerimaan CPNS sepenuhnya diserahkan kepada daerah, sementara itu janji yang dianulir akan diangkat berdasarkan surat Men-PAN.

Saya minta kepada Gubernur yang baru saja diambil sumpahnya, Ali Mufiz untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak ada penyelesaian dalan jangka dekat ini, saya akan menggalang menggunakan hak interpelasi (Hak Bertanya) sebagai wujud pengawasan DPRD kepada gubenur. Nanti gubernur akan kami mintai pertanggungjawabannya dalam rapat paripurna DPRD.

Oleh Thontowi Jauhari, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng

2007-09-29T13:25:00.000+07:00

SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA

Bapak Drs. H. ALI MUFIZ, MPA

menjadi

GUBERNUR JAWA TENGAH

oleh

MENTERI DALAM NEGERI RI, H. MARDIYANTO

Di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah, Jum'at/28 September 2007

PENGUSAHA AGAR SEGERA BAYAR THR

2007-09-26T14:53:00.000+07:00

Seluruh pengusaha di Jawa Tengah saya minta agar segera membayar hak THR (Tunjangan hari Raya) kepada para pekerjanya, paling lambat satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena, THR itu adalah hak normative yang harus diterima oleh pekerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No: Per-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan, setiap pekerja berhak menerima THR tersebut.

Bagi yang beragama Islam, diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bagi Kristen Katholik dan Protestan diberikan pada Hari Raya Natal, bagi Hindu diberikan pada Hari Raya Nyepi dan bagi Budha diberikan pada Hari Raya Waisak.

Pasal 2 ayat (1) Kepmen (Keputusan Menteri) tersebut menyatakan : Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.

Adapun besarannya THR, bagi yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) kali upah; bagi yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus dan kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 (satu) bulan upah.

Saya khawatir, kalau hak normative itu tidak diberikan, akan mengundang permasalahan. Yang repot jika mereka harus demonstrasi ke DPRD. Sehingga, tanpa kecuali, para pengusaha mestinya memberikan hak pekerja tersebut.

Oleh Thontowi Jauhari, sekretaris Komisi E DPRD Jateng

TRANSMIGRAN JATENG JADI KORBAN GEMPA BENGKULU

2007-09-24T13:05:00.000+07:00

SEMARANG (SINDO) – Ratusan transmigran asal Jateng bermukim di Muko-Muko Bengkulu, ikut menjadi korban gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Puluhan rumah warga diketahui mengalami rusak berat.
Pemerintah Provinsi Jateng diminta untuk segera mengirimkan bantuan kepada para transmigran tersebut. Sekretaris Komisi E DPRD Jateng,Thontowi Jauhari kemarin mengungkapkan, para transmigran yang ikut menjadi korban gempa masingmasing bermukim di Satuan Pemukiman (SP) 3, 5, 6, dan 7, Muko-Muko,Bengkulu.
Mereka merupakan warga Boyolali dan sekitarnya, yang kampungnya dibebaskan untuk pembangunan Waduk Kedungombo, sejak sekitar 1980.Thontowi mengungkapkan, meskipun saat ini mereka bukan lagi warga Jateng, namun pengorbanan mereka untuk pembangunan di Jateng, terutama untuk terwujudnya Waduk Kedungombo cukup besar dan harus dihargai.
Oleh karena itu,tegas dia,sudah sewajarnya jika Pemprov Jateng memberikan bantuan saat mereka terkena musibah seperti saat ini.”Bagaimanapun pemprov melalui Disnakertrans harus ikut memikirkan nasib mereka dan segera mengirim bantuan. Sebab jasa dan pengorbanan mereka mewujudkan pembangunan di Jateng cukup besar,”tandasnya.
Dari informasi yang diperolehnya, masyarakat transmigran di lokasi tersebut saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan juga tenda untuk perumahan darurat. Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Jateng Saman Kadarisman menegaskan,pemprov akan memberikan bantuan kepada para transmigran asal Jateng yang menjadi korban gempa. (khusnul huda)

Dimuat di Harian SINDO, Rabu, 19/09/2007

SEKOLAH GRATIS DAN BERMUTU

2007-09-23T14:55:00.000+07:00

Oleh Thontowi Jauhari*

Merujuk pada ketentuan dalam konstitusi pasca amandemen, sekolah pada tingkat pendidikan dasar mestinya gratis dan bermutu. Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, warga negara berhak mendapat pendidikan", dan Ayat (2) Setiap Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ". Ketentuan ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Dalam UU Sisdiknas disebutkan: Pertama, "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" (Pasal 5 Ayat (1)). Kedua, "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar" (Pasal 6 Ayat (1)). Ketiga, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" (Pasal 11 Ayat (1)). Keempat, "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun" (Pasal 11 Ayat (2)).

Dengan demikian, tugas dan kewajiban pemerintah ada dua hal yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak rakyat tentang pendidikan, yakni menyelenggarakan pendidikan dasar gratis dan bermutu pada tingkat SD/MI hingga SMP/MTs atau pada usia 7 – 15 tahun.

Sayangnya, untaian indah janji konstitusi dan UU tersebut tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggara pemerintahan. Sekolah gratis dan bermutu itu masih menjadi mimpi besar bagi rakyat. Yang repot, jika mimpi itu tidak ada dalam visi para pemimpin pemerintahan. Sudah dapat dipastikan, mimpi tersebut tidak akan pernah terwujud dalam realitas.

Dengan demikian, jika kita berbicara anggaran pendidikan untuk menopang sekolah gratis dan bermutu tadi, selalu saja terhalang oleh visi para pemimpin pemerintahan yang dipilih oleh rakyat sendiri. Suara-suara perjuangan ke arah yang ideal tersebut masih berputar-putar dalam tataran wacana yang diangkat oleh sedikit orang yang peduli terhadap pendidikan.

Akibatnya, meski negeri ini telah merdeka lebih dari 62 tahun, kualitas sumber daya manusia kita semakin jauh tertinggal oleh Negara-negara tetangga. Jika Malaysia dahulu pernah meguru pada Indonesia pada tahun 70-an hingga 80-an, kini kita justru meguru pada mereka.

Bantuan Operasional Sekolah

Memang, sejak tahun 2005 pemerintah telah menetapkan kebijakan BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah) untuk pendidikan dasar 9 tahun. Kebijakan yang semula hanya sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) itu, pada akhirnya menjadi kebijakan rutin tahunan,. Untuk tahun 2007 ini, setiap siswa SD/MI tiap bulannya memperoleh Rp 21.000,- dan siswa SMP/MTs Rp 29.500,-

Dengan BOS tersebut, banyak sekolah yang terbantu. Khususnya bagi sekolah-sekolah swasta yang berada di pedesaan,pinggiran kota dan aksesnya orang-orang miskin. Sudah bisa ditebak, sekolah-sekolah tersebut kurang terurus, dikelola hanya dengan semangat, tanpa fasilitas memadai dan kesejahteraan guru yang amat memprihatinkan. Sekolah-sekolah tingkat pendidikan dasar tersebut banyak yang telah menerapkan sekolah gratis.

Yang menjadi pertanyaan, dengan kebijakan BOS tersebut, adakah berarti pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi dan UU Sisdiknas, bahwa pemerintah telah melayani pendidikan dasar dengan gratis dan bermutu ?.

Bisa dibayangkan --misalnya, suatu SD/MI (swasta) di suatu desa yang akses muridnya dari rakyat miskin dengan jumlah siswa 125, berarti tiap bulannya memperoleh Rp 2.625.000,-, uang tersebut harus untuk menggaji minimal 6 orang guru, ditambah membiayai fasiitas-fasilitas lainya-- bagaimana mungkin sekolah gratis tersebut dapat terjamin mutunya ?

Mestinya pemerintah tidak hanya membantu biaya operasional sekolah, namun, membiayai seluruh biaya operasional sekolah. Dengan begitu, pemerintah harus menetapkan unit cost untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun, setidaknya mendasarkan pada standar pelayanan minimal pendidikan.

Mengacu pada hasil penelitian Litbang Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001, unit cost per siswa, penyelenggaraan pendidikan di tingkat SD/MI, tiap tahunnya sebesar Rp 130.000,-, atau sebesar Rp 100.000,- lebih sedikit tiap bulannya. Jika diperhitungkan dengan nilai inflasi, tahun 2007 mestinya sudah lebih dari nilai nominal tersebut. Katakanlah, nilai kewajaran saat ini, unit cost tersebut sebesar Rp 125.000,- per siswa per bulan, maka mestinya pemerintah memberikan biaya (bukan bantuan) operasioanl sekolah SD/MI sebesar tersebut dan langsung disetor ke sekolah.

Political will

Adakah pemerintah mampu memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh pendidikan gratis dan bermutu ?. Melihat pengalaman Negara-negara lain, mestinya mampu. Persoalannya bukan mampu atau tidak mampu. Namun, ada-tidaknya political will para pemimpin. Adakah pendidikan akan dijadikan sebagai prioritas anggaran untuk membangun bangsa ?

Ketentuan normatinya, jelas adanya. Disamping pasal-pasal yang telah disebut dimuka, pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyatakan : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Bahkan, jika pemerintah mempunyai komitmen, anggaran pendidikan mestinya tidak hanya didasarkan atas prosentase, namun atas dasar kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarankan pendidikan. Jika hal itu dilakukan, dipastikan kebutuhan tersebut tidak hanya 20 persen dari APBN/D, namun akan lebih besar, yakin sekitar 30 – 40 persen.

Thontowi Jauhari, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, alumni short course tentang school finance di University of Massachusatts, AS

MENGHARAP KINERJA KEPALA DAERAH TERPILIH

2007-09-23T02:25:00.000+07:00

Oleh Thontowi Jauhari

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat mempunyai filosofi yang agung, yakni mengembalikan mandat kepada rakyat untuk dapat menentukan sendiri para pemimpin pemerintah daerahnya. Diharapkan, kepala daerah terpilih bukan hanya menjadi out put dari prosedur pemilihan tersebut, namun lebih jauh dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Aspek dampak tersebut sebenarnya hal yang paling penting dari pilkada langsung, karena pilkada sebelumnya yang dipilih oleh para wakil rakyat (DPRD) telah dipandang menyimpang dari aspek kesejahteraan rakyat. Bahkan, kecenderungan yang terjadi, para wakil rakyat bukan mencari pemimpin daerah yang terbaik untuk dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat, namun justru mereka sibuk sendiri mencari "kesejahteraan" untuk diri mereka sendiri.

Para wakil rakyat lebih suka menjual suara, daripada mendengarkan suara rakyat. Mereka lebih enjoy terhadap gepokan duit yang didapat dari calon, daripada melihat visi dan misi calon.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk dipertanyakan, adakah kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung dapat membawa dampak kesejahteraan rakyat? Atau justru sebaliknya, para pemimpin daerah tersebut justru hanya sibuk mengembalikan "modal" yang telah dikeluarkan saat proses pilkada?

Tulisan ini berusaha menguak berbagai persoalan tersebut, dengan harapan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para kepala daerah terpilih dan sekaligus menjadi bahan refleksi.

Kapitalisasi Politik

Tak seorang pun dapat membantah bahwa proses demokratisasi pada era reformasi ini telah berjalan salah arah dengan ditandai antara lain merebaknya fenomena kapitalisasi politik. Boleh dikatakan, kapitalisasi politik telah menjadi "demam" yang merebak dalam berbagai lini institusi demokrasi.

Kapitalisasi politik tersebut dapat dilihat secara nyata saat Partai Golkar menjalankan konvensi untuk menentukan calonnya guna ditawarkan kepada rakyat dalam pemilihan presiden tahun 2004 yang lalu. Sulit untuk dipahami, ketika Akbar Tandjung, yang dinilai berjasa membentengi partai berlambang pohon beringin tersebut dari berbagai tudingan dalam gerakan reformasi, dikalahkan 0leh Wiranto yang nota bene tidak sebanding jasanya terhadap partai tersebut. Oleh Bachtiar Efendy, tidak ada hal lain kecuali di dalam proses konvensi tersebut telah terjadi kapitalisasi politik (Kompas, 23 Juli 2005).

Kapitalisasi politik tersebut juga didengar dan dirasakan oleh Nurcholish Madjid yang menyatakan mundur dari kepesertaannya dalam konvensi. Oleh Cak Nur -panggilan akrab Nurcholish Madjid- kapitalisasi politik disebutnya dengan istilah "gizi". Ia terpaksa mundur dari proses konvensi karena tidak mempunyai, tidak bersedia memberikan dan tidak setuju dengan peran "gizi" dalam proses politik.

Dalam proses rekrutmen kepala daerah di internal partai, kapitalisasi politik juga tidak dapat dihindari. Kejadian terakhir, ketika Partai Golkar Klaten melakukan proses politik internal untuk menentukan calon yang akan diusung dalam pilkada 26 September yang akan datang, Ketua DPD Golkar Klaten, Anang Wijanaka, dikalahkan oleh pesaingnya, Sunarno, yang nota bene adalah seorang pengusaha.

Demikianlah, kapitalisasi politik sebenarnya telah menggejala dalam berbagai lini proses politik. Bukan hanya monopoli partai Golkar, namun nyaris tidak ada partai politik yang dapat menghindar dari fenomena tersebut. Munculnya pengusaha sebagai calon dalam pilkada yang sebelumnya tidak mempunyai kaitan apa pun dengan dunia politik, telah mengkonfirmasi keberadaan kapitalisasi politik tersebut.

Itu berarti, kapitalisasi politik telah menjadi bagian sikap politik kebanyakan rakyat. Oleh karena itu, sebelum ada jaminan yang dapat diyakini bahwa calon kepala daerah adalah benar-benar orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, sulit calon tersebut dapat memenangkan pilkada tanpa kehadiran "modal" duit yang dapat dirasakan oleh rakyat. Anggapan yang sering muncul, toh saat kepala daerah sudah terpilih, mereka akan lupa dan tidak memperhatikan rakyat lagi.

Maka dari itu, pilkada menjadi ajang bertemunya para pemegang modal. Semakin besar modal yang dipunyai, semakin besar kemungkinan terpilih dalam pilkada. Dengan kata lain, high cost politic (politik biaya tinggi) telah menjadi bagian terpenting yang harus diterima oleh sia pun yang akan mencalonkan menjadi kepala daerah.

Harapan

Lantas, masihkah ada harapan bahwa kepala daerah terpilih akan mengedepankan kesejahteraan rakyat daripada kesejahteraannya sendiri jika modal yang "keluarkan" dalam pilkada ternyata amat besar? Salah seorang pejabat di suatu daerah pernah mengatakan kepada penulis bahwa take home pay kepala daerah tidak lebih dari Rp 50 juta per bulan. Itu pun, pos-pos yang dihitung Rp 50 juta tersebut sebenarnya tidak seluruhnya berupa uang cash.

Artinya, jika kepala daerah menjabat selama lima tahun, maka ia hanya akan memperoleh gaji sah sekitar Rp 3 miliar. Padahal, kenyataannya, para calon kepala daerah terpilih telah menghabiskan dana yang lebih besar dari Rp 3 miliar. Dalam hitungan-hitungan angka, kepala daerah yang "lurus" tidak akan mampu mengembalikan "modal", bahkan ia akan "rugi" karena harus nomboki dan "puasa" selama lima tahun.

Jika digunakan public choice theory, kita akan pesimis memperoleh seorang kepala daerah yang memperhatikan kesejahteraan rakyat, ia pasti akan berpikir tentang bagaimana mengembalikan "modal" yang telah dikeluarkan. Dalam teori ini dikatakan, teori-teori ekonomi telah masuk dalam wilayah teori politik. Seorang pejabat politik, birokrat dan pejabat publik lainnya, tentu juga akan menghitung selisih antara return dan capital yang dikeluarkan sebagai "keuntungan". Dikatakan, ciri khas seorang pejabat publik tersebut akan mempunyai kecenderungan memaksimalkan kepentingan pribadinya (Teguh Yuwono: 2002)

Kita tentu tidak boleh pesimistis. Dalam teori normatif dikatakan, bahwa jabatan publik mesti diperuntukkan yang sebesar-besarnya untuk publik. Muhammad Hatta mengatakan: "bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat". Immanuel Kant mengemukaan: "Sebenarnya tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang dapat puas dengan keadaannya".

Semoga kinerja kepala daerah terpilih dapat mensejahterakan rakyatnya. Selamat menjalankan tugas. (24)

-Thontowi Jauhari, mahasiswa Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Undip.

Dimuat di Kolom WACANA Harian SUARA MERDEKA, Sabtu 06 Agustus 2005